INDUSTRY.co.id - Jakarta, Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Ia juga mengatakan, tidak ada ditemukannya prestasi yang membanggakan dari Mendikbud tersebut.
"Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Mendikbud," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Jumat (24/7).
Selain itu, Ia juga mengajak Fraksi PAN DPR RI lainnya untuk sama-sama mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Mendikbud.
"Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri belum ada prestasi yang ditorehkan. Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi Covid-19 saat ini,” tegas Saleh.
Dikatakan Saleh, dirinya tidak mengetahui keahlian spesifik apa yang dimiliki Nadiem.
"Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, dia adalah sarjana hubungan internasional dan masternya adalah MBA," ujarnya.
Sementara itu bisnis yang digelutinya sebelum menjadi menteri adalah startup di bidang transportasi.
"Jadi tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," tandasnya.
Ia juga menyebut, alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kemendikbud, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan.
"Yang paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP). Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut," tuturnya.
Sikap dan kebijakan Nadiem ini, sambungnya, tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang menjadi tersinggung.
Kebijakan ini, diyakininya pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi.
Apalagi, selama ini Presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan ormas keagamaan lain.
“Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Insyaallah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem. Ada banyak sosok yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan," harap Saleh.
Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, gendangnya sekarang ada di Presiden.
"Semua pihak (kita-red) sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh. Harus dicari sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin Kemendikbud," pungkasnya.
