Kepala Bakamla RI-Menko Polhukam Diskusikan Situasi Keamanan Maririm Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta--- Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia S.Sos., M.M., menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD guna melaporkan perkembangan situasi keamanan maritim Indonesia. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Menko Polhukam, Jl. Medan Merdeka Barat No.15, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Rabu (15/7/20).

 Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bakamla RI menyoroti perkembangan situasi keamanan laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan yang masih terus menghangat dengan hadirnya kapal Coast Guard dan kapal Pengawas Perikanan Vietnam di garis landas kontinen. Demikian juga kapal ikan asing Vietnam yang masih melakukan penangkapan ikan di daerah overlapping claim. Selain itu, keberadaan kapal Amerika Serikat di Laut Cina Selatan yang terus melakukan tindakan untuk menunjukkan freedom of navigation sebagai bentuk tentangan terhadap sikap Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

 Disampaikan pula bahwa Bakamla RI berinisiatif membentuk Indonesia Maritime Information Center (IMIC) guna mendukung kewaspadaan maritim (maritime domain awareness) bagi para pengguna laut sekaligus mengimbangi pemberitaan kemaritiman yang selama ini dikeluarkan oleh  International Maritime Bureau (IMB), International Fusion Centre (IFC), dan Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP) yang selama ini cenderung kurang proporsional bagi Indonesia. “Banyak informasi yang secara fakta sebenarnya hanyalah kasus pencurian kecil di kapal, namun diberitakan seolah terjadi perompakan besar saat diberitakan pada jurnal lembaga tersebut,” ucap Kepala Bakamla RI.

"IMIC pun akan terkoneksi dengan aparat penegak hukum lainnya sehingga setiap kejadian akan dapat langsung direspon dengan cepat sehingga meningkatkan jaminan keamanan laut di Indonesia", tambahnya.

 Dalam kesempatan ini, Laksdya TNI Aan Kurnia juga menyampaikan perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Keamanan Laut yang masih berjalan sesuai dengan rencana. Dilanjutkannya, bahwa dalam waktu dekat Bakamla RI bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melaksanakan Operasi Cegah Tangkal. Tujuan utama dari operasi ini untuk mengunjungi pulau-pulau yang belum tersentuh oleh pemeriksaan Covid-19, contohnya dengan mengadakan rapid test.

 “Operasi bersama ini dibagi dalam tiga zona yakni Zona Barat, Zona Tengah, dan Zona Timur. Mudah-mudahan dengan operasi ini juga bisa sedikit membantu BNPB, dan menanggulangi saudara-saudara kita yang berada di pulau itu,” kata Laksdya TNI Aan Kurnia menambahkan laporannya.