DPR Desak Pemerintah Segera Rilis Protokol Baru dan Aggaran Harus Tersedia

INDUSTRY.co.id - Jakarta -- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan keprihatinanya atas munculnya klaster baru dengan 1.262 kasus positif Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Temuan klaster baru ini sekaligus menandai rekor penambahan kasus harian Covid-19 terbanyak sejumlah 2.657 kasus pada 9 Juli 2020. Penambahan kasus pada 9 Juli 2020 membuat akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 70.736.

Mufida menyebut semakin meluasnya temuan kasus Covid-19 dalam sehari dan secara akumulasi mengarah pada dugaan kuat WHO jika Covid-19 bisa menular melalui udara adalah pertanda kita harus meningkatkan kewaspadaan lebih tinggi.

Politisi PKS ini kemudian meminta pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena banyak komponen masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru dengan baik. Pemerintah juga belum secara tegas mengawal penerapan norma-norma baru di masa Pandemi ini.

"Perlu protokol pencegahan baru karena WHO menyebut Covid-19 sudah bisa menular lewat udara. Protokol yang lama tentu harus berubah. Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal dengan hasil lonjakan kasus rata-rata naik lebih dari 1.000 per hari," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Mufida meminta pemerintah untuk terus menyiagakan faskes untuk menampung warga yang teridentifikasi positif, termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri bagi yang teridentifikasi positif, namun tidak memerlukan perawatan, dan meningkatkan kerja laboratorium dalam percepatan hasil test swab.

"Semakin banyak ditemukan kasus Orang Tanpa Gejala, sehingga Protokol Kesehatan baru harus segera dibuat, disosialisasikan dan disiplin diterapkan dengan pengawasan ketat,” kata Mufida.

Mufida secara khusus kembali meminta pemerintah melanjutkan dan meningkatkan pemeriksaan dengan rapid test maupun PCR massal untuk mendeteksi Orang Tanpa Gejala (OTG) kemudian melakukan tracing dan melakukan langkah-langkah pencegahan penularan.

"Kami juga mengajak masyarakat agar semakin waspada, tidak euforia dengan pemberlakuan New Normal, karena sampai sekarang Pandemi masih di depan mata. Terapkan pola hidup bersih, selalu cuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, hindari kerumunan, tidak keluar rumah jika tidak sangat perlu," ungkap Mufida.

Mufida juga mengingatkan pemerintah tidak hanya mengumbar sengkarut soal anggaran penanganan Covid-19 yang sangat lamban turun. Ia menunggu realisasi janji-janji kabinet dan Presiden Joko Widodo soal percepatan pencairan anggaran yang jadi evaluasi besar pemerintah. Anggaran harus dijamin tersedia, dicairkan dan benar2 dialokasikan untuk penanganan Covid 19 secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

"Jika sudah menembus 70 ribu kasus dan terus bertambah tidak bisa tidak harus ada ketersediaan anggaran yang cepat dalam penanganan Covid-19 dan tolong juga alokasikan penganggaran untuk penelitian penemuan vaksin Covid-19," ujarnya.