Ketum HIPMI Maming Sebut Siap Jadi Inisiator Penciptaan Lapangan Kerja Baru bagi Para Korban PHK

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) melakukan diskusi dengan Kepala Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Pertemuan tersebut membahas soal menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk warga yang terimbas dampak pandemi Covid-19.

“Pihak kami dapat menjadi inisiator dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk warga yang terimbas dampak pandemi Covid-19. Jenis usaha yang masih dapat dikembangkan masyarakat, seperti makanan dan minuman khas setempat. Ini dapat dijadikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat local,” ujar Ketua Umum BPP HIPMI, Mardani H. Maming melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Senin (6/7/2020).

"Kita jaga untuk meminimalisir PHK. Kita jaga eksositem dunia usaha agar bisa hadapi pandemi Covid-19. Bersama Gugus Tugas insyallah kita bisa sinergi bersama," tutur Maming.

Kemudian, mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu menambahkan, para stakeholder ekonomi nasional baik pengusaha, buruh, pemerintah, dan UMKM diminta mengedepankan kepentingan nasional dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Sebaliknya, para stakeholder harus bekerja bersama untuk menciptakan kondisi dan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) ketimbang berselisih.

"Bersama-sama kita semua bisa menghadapi situasi yang sangat tidak menentu ini. Kami berharap, pemerintah pusat dan daerah fokus mengatasi pandemi Covid-19 ini supaya cepat terkendali. Tak lupa mendukung pengusaha khususnya pengusaha muda melalui stimulus ekonomi yang terbaik, baik dari sisi perpajakan, kredit/cash flow, maupun keringanan beban operasional," ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP HIPMI Sari Pramono mengatakan, untuk mencegah masyarakat terpapar Covid-19 dan terkapar PHK, BNPB dan HIPMI akan melakukan sosialisasi bersama agar seluruh pengusaha menaati protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya.

"Kami dan BNPB terus mengadakan sosialisasi untuk protokoler kesehatan. Kita fokus adaptasi di era new normal. Insyallah ke depan kita akan mengadakan webinar bersama soal PHK yang bisa dihubungkan dengan pandemi Covid-19. Jadi, para pengusaha harus cerdas dan siap," ungkap Sari.

Menurut Sari, peran sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi perekonomian sebuah negara dan salah satu input penting bagi pembangunan industri yang berdaya saing. Pada 2030-2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana jumlah usia produktif mencapai 64 persen dari total penduduk 297 juta jiwa.

"Sumber daya sehat dan kuat itu penting, seperti misalnya bonus demografi antara bencana vs kesempatan. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), index daya saing global Indonesia pada 2017 di peringkat 47, pada 2018 menempati posisi peringkat 45, dan di peringkat 50 pada 2019," tuturnya.

Sari menyebutkan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan SMK mendominasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Februari 2017 hingga Februari 2019. Dengan demikian, pembangunan kualitas SDM harus melalui pengembangan vokasi.

"Mendorong keterlibatan di dunia usaha dan dunia industri. Minat wirausaha juga perlu disampaikan kepada pemerintah agar minat jadi pengusaha dapat dipupuk sedini mungkin dan menjadi salah satu pilihan profesi," ujarnya.

Selain itu, Sari juga menyoroti mengenai program Kartu Prakerja. Dia menyebut, seharusnya pemerintah menggandeng penyerap tenaga kerja, bukan malah menggandeng platform digital. Selain itu, Kartu Prakerja juga ditekankan harus tetap tepat sasaran dalam penyalurannya. Dengan adanya kebijakan "new normal" dan Progam Kartu Prakerja yang tepat sasaran, pemerintah bisa mengurangi gelombang PHK yang terjadi lantaran pandemi Covid-19.

"Dengan menggandeng penyerap tenaga kerja, pemerintah akan punya alat ukur efektivitas pelaksanaan program dan menjadi bagian monitoring dan evaluasi," tuturnya.

Mengenai data laporan PHK karena pandemi Covid-19 yang ada di HIPMI, Sari menuturkan bahwa HIPMI sendiri saat ini sedang melakukan survei dan kajian akan dampak PHK di tengah pandemi saat ini.

"Internal HIPMI sedang melakukan survey dan kajian tentang dampak PHK karena pandemi Covid-19. Masing-masing sektor berbeda-beda imbasnya," pungkasnya.