DPR Tekankan Pentingnya Pengembalian Hak Nasabah Jiwasraya

Oleh : Herry Barus | Senin, 06 Juli 2020 - 07:00 WIB

Ilustrasi Jiwasraya (Sindonews.com)
Ilustrasi Jiwasraya (Sindonews.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Nasib nasabah asuransi Jiwasraya tidak bisa diabaikan dalam proses penegakan hukum. Oleh sebab itu Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan agar Kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) agar memberikan perhatian secara khusus dalam pengembalian hak-hak nasabah Jiwasraya yang telah dirugikan atas penyelewangan dana yang ada di perusahaan asuransi tersebut.

Menurutnya pengembalian hak nasabah Jiwasraya menjadi sangat penting karena menyangkut dengan perbaikan sistem keuangan negara. "Ini penting untuk memikirkan pengembalian hak nasabah karena ini menyangkut juga kepercayaan terhadap sistem keuangan di negeri ini," papar Taufik saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Jampidsus, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini berpendapat, kalau misalnya nasabah tidak mendapatkan jaminan pengembalian hak maka sistem keuangan akan semakin buruk. Taufik menambahkan, Kejaksaan perlu mencari cara agar pengembalian hak nasabah bisa dilakukan.

"Kalau misalnya nasabah tidak mendapatkan jaminan, bahwa hak-hak mereka bisa dikembalikan, sistem keuangan kita menjadi runtuh kepercayaanya. Jadi menurut saya meskipun ini mungkin tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan tapi patut dipikirkan untuk mencari jalan," jelas Taufik.

Dalam rangka mencari solusi untuk pengembalian hak nasabah tersebut, Taufik menyarankan agar Kejaksaan melakukan komuniksi dengan pihak terkait untuk mengurus hak-hak nasabah. Dia menaruh harapan besar pada Kejaksaan karena institusi ini memiliki kewenangan yang cukup dan mengetahui peta permasalahan kasus Jiwasraya.

"Maka saya juga berharap pihak Kejaksaan bisa melakukan komunikasi dengan pihak terkait di pemerintah dalam hal mengurus hak-hak nasabah ini. Kejaksaan menjadi pihak yang paling penting karena, Kejaksaan yang paling mengetahui peta seluruh permasalahan kasus Jiwasraya. Pihak Kementerian BUMN dan lain pasti punya keterbatasan-keterbatasan," ungkap Taufik, seperti dilansir laman DPR

Sementara itu anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan juga mengharapkan para nasabah Jiwasraya diselamatkan haknya, terlebih lagi yang di bawah Rp 10 miliar. Dia juga mempertanyakan target penuntasan proses hukum tersebut, hendaknya Jampidsus punya target yang terukur, sehingga ada kepastian hukum.

"Nasabah-nasabah yang Rp 10 miliar ke bawah diprioritaskan didahulukan penyelesaiannya. Pastilah itu termasuk kategorinya UKM, jadi itu harus menjadi perhatian pihak Jampidsus. Jangan sampai kita melakukan penegakan hukum yang tidak berkeadilan," tandas Trimedya

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 22 Januari 2021 - 10:04 WIB

Anggaran Mencapai Rp 149,8 Triliun, Menteri Basuki Targetkan Terserap 20 Persen di Triwulan I TA 2021

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan dalam rangka…

Gelandangan di Jakarta jadi karyawan BUMN

Jumat, 22 Januari 2021 - 10:00 WIB

Berkat Bu Risma, 15 Pemulung Bekerja di PT Waskita Karya

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini kembali mengantarkan 15 pemulung binaan Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Education, Religion Bee Entertainment (ERBE)…

Pembangunan sumur bor

Jumat, 22 Januari 2021 - 09:56 WIB

Hingga 2020, Kementerian ESDM Klaim Telah Bangun Lebih Dari 3.404 Sumur Bor Air Bersih

Sepanjang tahun 2020, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim telah membangun sumur bor air bersih di 556 titik di 177 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. …

Rs Rujukan Covid-19

Jumat, 22 Januari 2021 - 09:55 WIB

Kementerian PUPR Selesaikan Peningkatan Kapasitas Gedung Tiga RS Rujukan

Hingga akhir tahun 2020 terdapat tambahan tiga Rumah Sakit (RS) rujukan yang selesai pembangunan/renovasinya, yakni RS Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, RS Umum Daerah (RSUD) lr. Soekarno…

Pergudangan AP2 (Foto ist Ilustrasi)

Jumat, 22 Januari 2021 - 09:30 WIB

Seluruh Peserta Lelang Pergudangan Kargo AP2 Mengundurkan Diri

Ini baru pertama kali dalam sejarah PT Angkasa Pura (AP) 2 (Persero). Seluruh peserta lelang pergudangan kargo yang telah mendaftar, Rabu 20/1, mengundurkan diri satu persatu secara terpisah.…