Pengamat Hukum UNS Sebut Hukuman Terhadap Grab Dinilai Tepat, Tidak Ganggu Investasi Asing

Oleh : Ridwan | Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:01 WIB

Grab (Ist)
Grab (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memutus bersalah Grab dalam kasus monopoli dinilai tidak akan mengganggu investasi asing di Indonesia. Justru keputusan ini menjadi bukti tegaknya hukum di tanah air.

Pengamat Hukum Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta DR Yudho Taruno Muryanto menilai keputusan KPPU tersebut tentu telah didasari oleh fakta yang kuat dan sudah melalui proses persidangan yang terbuka.

Menurutnya, keputusan itu justru akan menjadi preseden baik karena memberikan jaminan adanya persaingan yang sehat dalam kegiatan bisnis di Indonesia.

"Dalam konteks persaingan usaha pada prinsipnya Undang-Undang (UU) ini mengatur untuk kepantingan antar para pelaku usaha. Pelaku usaha itu bisa orang perorangan, badan usaha, kelompok atau asosiasi. Dalam konteks kasus ini ada beberapa pelaku usaha yang dalam tanda kutip merasa ada diskriminasi," ungkap Yudo kepada media, Sabtu (04/07/2020).

Ia menegaskan, setiap pelaku usaha harus tunduk pada UU persaingan usaha tersebut. Karena aturan tersebut akan memberikan jaminan dan kepastian bahwa kegiatan bisnis telah dijalankan secara sehat dan fair.

"Selama mereka melakukan usaha di Indonesia mereka harus tunduk terhadap UU. Tidak peduli lokal atau asing ya harus tunduk pada UU," tegasnya.

Itu sebabnya akademisi Fakultas Hukum UNS Solo ini heran dan menyayangkan sikap Grab yang membangun isu seolah putusan KPPU tersebut memperburuk iklim investasi di Indonesia.

"Pemerintah memang membutuhkan investasi asing. Tapi jangan sampai investasi asing yang masuk justru merugikan pelaku usaha lokal. Kita ingin adanya fair play, dan UU persaingan usaha mengatur hal tersebut," tambahnya.

Kamis lalu, Majelis KPPU yang diketuai Dinni Melanie, Guntur Saragih dan Afif Hasbullah memberikan sanksi kepada Grab Indonesia sebagai terlapor 1 sebesar Rp 7,5 miliar atas pelanggaran pasal 14, serta Rp 22,5 miliar atas pelanggaran pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga secara total Grab Indonesia dikenakan denda Rp 30 miliar.

Sementara untuk PT TPI sebagai terlapor 2 dikenakan sanksi Rp 4 miliar atas pelanggaran pasal 4, dan Rp 15 miliar atas pasal 19 huruf d, dengan total denda Rp 19 miliar. 

Dalam putusannya majelis menilai keduanya bersalah melanggar Pasal 14, pasal 19 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terkait dengan keputusan pembayaran denda oleh KPU tersebut, selaku kuasa Hukum keduanya Hotman Paris Hutapea menyatakan putusan sidang KPPU terhadap kliennya terkait persaingan usaha tak sehat sebesar Rp 30 miliar tidak sesuai dengan temuan fakta di lapangan.

"Putusan tersebut merupakan preseden buruk bagi citra dunia usaha Indonesia di mata internasional," kata Hotman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/7).

"Di saat Presiden Joko Widodo sedang bekerja keras untuk membujuk investor asing agar berinvestasi di Indonesia, KPPU justru menghukum investor asing Grab dan TPI yang telah menanamkan modal besar di Indonesia dan telah membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas, dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai fakta persidangan," jelasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Pemasaran & Penjualan Crown Group Indonesia, Tyas Sudaryomo didampingi Sales Manager Crown Group Indonesia Reiza Arief serta GM Strategic & Corporate Communication Crown Group Indonesia Bagus Sukmana saat media breafing secara virtual (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 11 Agustus 2020 - 20:05 WIB

Catat Sejarah! Crown Group Tunjuk Indonesia jadi Pasar Pertama Mega Proyek Senilai Rp 2 Triliun di Melbourne

Pertama dalam sejarah perusahaan, Indonesia didaulat menjadi lokasi pertama bagi Crown Group untuk memperkenalkan proyek hunian terbarunya di Melbourne, bahkan mendahului Sydney dan Melbourne.…

Aktifitas bongkar muat pelabuhan

Selasa, 11 Agustus 2020 - 19:42 WIB

Dukung Ekonomi Daerah, Pelindo IV Biak Layani Pelayaran Perdana Tanto Intim Line

Hal itu dibuktikan dengan pelayanan pelayaran perdana kapal kargo, KM Tanto Lestari oleh Pelindo IV di Dermaga Umum Pelabuhan Laut Biak pada Minggu 9 Agustus 2020 lalu.

Aktivitas industri makanan dan minuman (mamin)

Selasa, 11 Agustus 2020 - 19:20 WIB

Jaga Tren Positif Industri Mamin, Ini Taktik Jitu Kemenperin

Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor manufaktur yang masih mampu tumbuh positif pada triwulan II tahun 2020 setelah tertekan berat akibat dampak pandemi Covid-19.…

PT Sentul City Tbk (BKSL) (thepresidentpostindonesia)

Selasa, 11 Agustus 2020 - 19:05 WIB

Alamak! PT Sentul City Tbk Digugat Pailit oleh Keluarga Bintoro, Ada Apa?

PT Sentul City Tbk (BKSL) digugat pailit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh keluarga Bintoro.

Pekerja Industri Manufaktur Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2020 - 18:35 WIB

Jangan Panik! Subsidi Gaji Pekerja Rp600 Ribu Bakal Berlaku untuk Semua Sektor Industri dan Profesi

Menteri Ketenagakerjaan (menaker) Ida Fauziah memastikan para penerima subsidi gaji Rp600 Ribu untuk para pegawai tidak akan dibatasi sektor usaha dan jenis pekerjaannya.