Menkeu: Pencairan Bansos Tidak Bisa Lansung 100 Persen, Realisasinya Bertahap

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pencairan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 ada kemajuan setiap bulan karena sebagian bantuan yang disalurkan sesuai tugas Kementerian Sosial (Kemensos).

“Memang sudah ada di dalam track Kemensos seperti PKH, sembako itu sudah 10 juta plus 20 juta akan dicairkan setiap bulan sampai Desember,” katanya dalam jumpa pers BNPB secara virtual di Jakarta, seperti dilansir Antara Selasa (30/6).

Menkeu menambahkan pencairan bantuan sosial itu tidak bisa langsung 100 persen dilakukan namun realisasinya bertahap hingga akhir tahun 2020.

Awalnya, bansos yang diberikan selama tiga bulan dari April hingga Juni 2020.

Namun, pemerintah kemudian memperpanjang penyaluran bansos hingga akhir tahun ini dengan nilai yang dikurangi dari Rp600.000 per bulan menjadi Rp300.000 per bulan mulai Juli-Desember 2020.

Untuk wilayah Jabodetabek, bansos itu diberikan dalam bentuk paket sembako.

Sedangkan, bansos di luar Jabodetabek diberikan dalam bentuk uang tunai dengan besaran yang sama dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan mulai Juli-Desember 2020.

Total jumlah bansos Jabodetabek mencapai Rp6,8 triliun dan bansos tunai di luar Jabodetabek mencapai Rp32,4 triliun.

“Untuk bansos Jabodetabek ini bansos tambahan karena episentrum COVID di Jabodetabek itu juga dilakukan percepatan dari sisi pendataan dan pembayarannya atau pembelian manfaatnya,” katanya.

Total belanja perlindungan sosial dampak COVID-19 mencapai Rp203,9 triliun atau sudah terealisasi sekitar 28,63 persen per 16 Juni 2020 berdasarkan data Kementerian Keuangan.

Selain anggaran bansos itu, juga program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp37,40 triliun, sembako Rp43,60 triliun, kartu prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik pangan sembako Rp25 triliun dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp31,8 triliun.

Untuk diskon listrik, lanjut dia, diberikan langsung kepada 27 juta rumah tangga yakni gratis untuk 450 VA dan diskon 50 persen untuk daya listrik 900 VA.

Sedangkan kartu prakerja, kata dia, sudah berjalan meski saat ini sedang dievaluasi mekanismenya mencermati masukan yang diberikan kepada pemerintah.