Pemerintah Uber Pajak Digital, Pelaku e-Commerce Ini Wajib Bayar PPn

Oleh : Candra Mata | Selasa, 30 Juni 2020 - 11:55 WIB

Ilustrasi penyerahan berkas pajak. (Foto: Pajak.go.id)
Ilustrasi penyerahan berkas pajak. (Foto: Pajak.go.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dengan masifnya produk digital yang masuk ke Indonesia dan dinikmati oleh masyarakat, maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menetapkan kriteria para pelaku usaha daring (e-commerce) yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPn produk digital luar negeri.

Dikutip dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Selasa (30/6/2020), pelaku usaha e-commerce yang dalam kurun waktu dua belas bulan memiliki nilai transaksi penjualan produk digital kepada pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam satu tahun atau Rp50 juta dalam satu bulan. 

"Atau memiliki jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12 ribu dalam satu tahun atau seribu dalam satu bulan dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai," sebut keterangan Dirjen Pajak.

Penunjukan pemungut PPN produk digital luar negeri dilakukan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pelaku usaha yang belum ditunjuk tetapi memilih untuk ditunjuk dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dengan kriteria tersebut di atas maka penunjukan pemungut PPN didasarkan semata-mata atas besaran nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia, atau jumlah traffic atau pengakses dari Indonesia tanpa memandang domisili atau yurisdiksi tempat kedudukan pelaku usaha.

Pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN wajib mulai melakukan pemungutan PPN pada bulan berikutnya setelah keputusan penunjukan diterbitkan. 

"Jumlah PPN yang dipungut adalah sebesar 10 persen, namun pemungutan PPN tidak berlaku terhadap barang atau jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan atau dibebaskan dari pengenaan PPN," jelas keterangan Dirjen Pajak. 

Pengusaha kena pajak yang melakukan pembelian barang dan jasa digital untuk kegiatan usaha dapat melakukan pengkreditan pajak masukan sepanjang bukti pungut PPN memenuhi syarat sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak yaitu mencantumkan nama dan NPWP pembeli, atau alamat email yang terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Pengaturan selengkapnya mengenai persyaratan dan tata cara penunjukan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menkopolhukam Mahfud MD

Rabu, 15 Juli 2020 - 19:10 WIB

Masih Seputar Djoko Tjandra, Menko Polhukam Panggil Empat Instansi

Menko Polhukam Mahfud MD akan segera memanggil 4 institusi untuk meminta laporan perkembangan kasus buronan kelas kakap, Djoko S Tjandra. Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam Selasa (7/7/2020)…

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim

Rabu, 15 Juli 2020 - 19:05 WIB

Tunjangan Profesi di Setop, Forum Guru: Kami para Guru Indonesia Mendesak Mendikbud Nadiem Makarim Membatalkan Peraturan Sekjen Kemendikbud

Para guru yang tergabung dalam Delegasi Forum Komunikasi Guru SPK Indonesia menyambangi Gedung DPR RI untuk bertemu dengan Komisi X yang menangani persoalan pendidikan di Indonesia. Para guru…

Kapolri Jenderal Polisi, Idham Azis (Foto Ist)

Rabu, 15 Juli 2020 - 19:02 WIB

Kapolri Jendral Idham Copot Jabatan Brigjen Pol Prasetijo Terkait Djoko Tjandra

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis resmi mencopot Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari jabatannya sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Enam serikat buruh konsisten dalam tim RUU Cipta Kerja

Rabu, 15 Juli 2020 - 18:50 WIB

Enam Serikat Buruh Tegaskan Tetap Konsisten Dalam Tim Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Enam serikat pekerja/serikat buruh menyatakan tetap konsisten tergabung dalam tim pembahasn klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang dibentuk dari unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan…

Tenaga Medis Memeriksa Sampel darah Pasien

Rabu, 15 Juli 2020 - 18:17 WIB

Terus Bertambah! Yurianto: 80.094 Orang Positif COVID-19, Sembuh 39.050, Meninggal 3.797

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Rabu (15/7) totalnya menjadi 80.094…