Di Tuntut Extraordinary, Menkeu Sri Mulyani: Harus Tetap Jaga Check and Balance dan Accountable

Oleh : Candra Mata | Senin, 29 Juni 2020 - 16:15 WIB

Sri Mulyani Menteri keuangan (ist)
Sri Mulyani Menteri keuangan (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah dituntut untuk cepat merespon dan menyusun kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19. 

Namun, Pemerintah juga harus tetap menjaga tranparansi dan akuntabilitas atas penerapan kebijakan tersebut. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Business Talk Series oleh Sekolah Bisnis IPB secara virtual, Sabtu kemarin (27/06).

"Pemerintah dimanapun dipaksa untuk berbuat sangat cepat dalam situasi extraordinary ini. Namun situasi Indonesia sebagai negara yang terbuka (dan) demokratis, harus tetap ada check and balance, dan harus tetap accountable," tegas Menkeu.

Menkeu mengatakan bahwa wabah yang serupa dengan hal itu terakhir terjadi pada tahun 1918 lalu, dan dunia-pun belum sepenuhnya bisa belajar dari pandemi satu abad yang lalu itu.

"(Pandemi) yang terakhir terjadi pada tahun 1918. Itupun dunia belum belajar baik dari kejadian 1918, artinya sampai hari ini semua negara baik itu negara maju, negara berkembang, dari sisi timur, barat, selatan dan utara semuanya dalam kondisi yang sangat tidak siap (dalam menghadapi pandemi ini)," ujar Menkeu.

Menkeu melanjutkan bahwa beberapa negara yang awalnya terlihat mampu mengendalikan wabah Covid-19, ternyata juga mengalami second wave atau serangan kedua dari wabah tersebut. 

Menkeu menekankan bahwa kondisi sekarang ini adalah kondisi yang sangat extraordinary, dan Pemerintah di negara manapun dituntut untuk bisa bergerak cepat merespon dan menetapkan kebijakan untuk mengatasi Covid-19 ini terutama dari sisi kesehatan, maupun dampak dari sisi sosial ekonomi atas wabah ini.

Menkeu juga menekankan bahwa semua pihak diharapkan bisa berkontribusi pada penanganan pandemi ini, termasuk dari kalangan dan jajaran akademik.

"Tentu seluruh pihak dan stakeholder perlu (berkontribusi). Universitas, Perguruan tinggi memiliki juga responsibility yang luar biasa penting untuk ikut mengawal dan terus memperbaiki kualitas kebijakan dari Pemerintah," ujar Menkeu.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menkopolhukam Mahfud MD

Rabu, 15 Juli 2020 - 19:10 WIB

Masih Seputar Djoko Tjandra, Menko Polhukam Panggil Empat Instansi

Menko Polhukam Mahfud MD akan segera memanggil 4 institusi untuk meminta laporan perkembangan kasus buronan kelas kakap, Djoko S Tjandra. Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam Selasa (7/7/2020)…

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim

Rabu, 15 Juli 2020 - 19:05 WIB

Tunjangan Profesi di Setop, Forum Guru: Kami para Guru Indonesia Mendesak Mendikbud Nadiem Makarim Membatalkan Peraturan Sekjen Kemendikbud

Para guru yang tergabung dalam Delegasi Forum Komunikasi Guru SPK Indonesia menyambangi Gedung DPR RI untuk bertemu dengan Komisi X yang menangani persoalan pendidikan di Indonesia. Para guru…

Kapolri Jenderal Polisi, Idham Azis (Foto Ist)

Rabu, 15 Juli 2020 - 19:02 WIB

Kapolri Jendral Idham Copot Jabatan Brigjen Pol Prasetijo Terkait Djoko Tjandra

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis resmi mencopot Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari jabatannya sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Enam serikat buruh konsisten dalam tim RUU Cipta Kerja

Rabu, 15 Juli 2020 - 18:50 WIB

Enam Serikat Buruh Tegaskan Tetap Konsisten Dalam Tim Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Enam serikat pekerja/serikat buruh menyatakan tetap konsisten tergabung dalam tim pembahasn klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang dibentuk dari unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan…

Tenaga Medis Memeriksa Sampel darah Pasien

Rabu, 15 Juli 2020 - 18:17 WIB

Terus Bertambah! Yurianto: 80.094 Orang Positif COVID-19, Sembuh 39.050, Meninggal 3.797

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Rabu (15/7) totalnya menjadi 80.094…