Dulu Ahok Didemo, Gubernur Anies Kini Dinilai Ingkar Janji Gara-gara Reklamasi

Oleh : Kormen Barus | Minggu, 28 Juni 2020 - 11:37 WIB

Reklamasi Teluk Jakarta (Foto Ist)
Reklamasi Teluk Jakarta (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Anies Baswedan saat pemilihan gubernur (Pilgub Jakarta),  lalu, pernah berjanji menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun kini setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies berkata lain dan mengizinkan izin reklamasi.

Tudingan Anies Baswedan ingkar janji disampaikan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

KIARA ini mengecam keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol seluas lebih kurang 150 hektar untuk perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan).

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati seperti mengutip TRIBUN-TIMUR.COM Minggu (28/6/2020), mengatakan bahwa izin perluasan reklamasi kawasan Ancol dan Dufan merupakan ironi karena Anies pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Ini faktanya malah memberikan izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol setelah sebelumnya mengeluarkan lebih dari 900 IMB untuk bangunan di Pulau D yang konsesinya dimiliki oleh PT Kapuk Niaga Indah," ucap Susan, Sabtu (27/6/2020).

Susan menyebutkan, Kepgub tersebut memiliki kecacatan hukum karena hanya mendasarkan pada tiga Undang-Undang yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ia menilai ketiga Undang-undang tersebut, terlihat dipilih oleh Anies Baswedan karena sesuai dengan kepentingannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Padahal di dalam pengaturan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, ada Undang-Undang spesifik yang mengatur hal ini, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kenapa UU tersebut tidak dijadikan dasar oleh Anies?" tanya Susan.

Pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi di Pantai Ancol, lanjut Susan, hanya akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir di Teluk Jakarta yang tidak sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomot 1 Tahun 2014 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2010.

"Kawasan pantai, pesisir, dan perairan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Siapapun berhak untuk mengakses. Pemberian izin ini akan memaksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini harus membayar. Inilah praktik komersialisasi yang harus dilawan," ungkap dia.

Tak hanya itu, tambah Susan, pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi ini jelas-jelas akan mendorong kerusakan kawasan perairan Ancol serta kawasan tempat pengambilan material pasir untuk bahan pengurukan.

Sebelumnya, Anies menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar. Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020 lalu.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Kepgub itu yang diterima Kompas.com.

 

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

29 Tahun Tupperware

Minggu, 12 Juli 2020 - 22:10 WIB

Berkat Inovasi Produk, Tupperware Tetap Menjadi Kesayangan 'Mama' Selama 29 Tahun

Di Indonesia, tepat 29 tahun yang lalu Tupperware hadir di tengah masyarakat, ya! 29 tahun, sebuah perjalanan yang tidak singkat bagi sebuah merek untuk dapat terus eksis dan di cintai, terlebih…

Bijak dan Cerdas Siaran Melalui Sosial Media

Minggu, 12 Juli 2020 - 20:17 WIB

Keluarga Bisa Jadi Pintu Masuk Untuk Literasi Digital

Jakarta-Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran belum juga kelar. Banyak pihak menyarankan supaya inisiatif dilakukan di tingkat masyarakat.

Penampakan group musik Weird Genius di Times Square AS

Minggu, 12 Juli 2020 - 20:10 WIB

Muncul di Times Square, Group Musik Asal Indonesia Ini Bikin Masyarakat AS Mabuk Kepayang

Weird Genius, sebuah grup musik yang digawangi Reza Arap, Eka Gustiwana, dan Gerald Liu, mengumumkan sebuah kabar gembira bagi penggemar mereka. Belum lama ini dikabarkan jika karya mereka mendapat…

PLUT Jembrana

Minggu, 12 Juli 2020 - 19:45 WIB

Meski Baru 'Seumur Jagung', PLUT Jembrana Berhasil Dorong UMKM Sekitar Naik Kelas

Usia Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kabupaten Jembrana, Bali masih seumur bayi, satu tahun. Walaupun baru lahir, PLUT Jembrana mampu menorehkan berbagai jejak untuk mengembangkan UMKM…

Tenaga Medis Memeriksa Sampel darah Pasien

Minggu, 12 Juli 2020 - 19:41 WIB

Gugus Tugas Benarkan Rektor USU Prof Runtung Sitepu Positif terpapar COVID-19

Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan bahwa Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Runtung Sitepu dinyatakan positif terpapar virus…