GAPPRI Memprediksi Akan Ada Penurunan Signifikan Akibat Penjualan Rokok Merosot Gegara COVID-19

Oleh : Hariyanto | Rabu, 24 Juni 2020 - 12:01 WIB

Industri Hasil Tembakau (IHT)
Industri Hasil Tembakau (IHT)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disahkan pada Februari 2020 lalu mengandung banyak klausul yang kontraproduktif terhadap pengembangan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Di bidang non-fiskal, RPJMN mengamanatkan revisi Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 yang menekankan pada perluasan gambar kesehatan hingga 90%, melarang iklan dan promosi rokok, dan mengetatkan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Sementara, di bidang fiskal, restriksi tercermin pada adanya agenda penyederhanaan struktur tarif CHT dan peningkatan tarif CHT yang diprediksi bakal menurunkan pangsa pasar tembakau hingga 15%.
 
Merespon temuan di atas, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan menuturkan pihaknya telah memprediksi akan ada penurunan signifikan akibat merosotnya penjualan rokok di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai.

"Pada tahun 2020 ini, estimasi penerimaan negara dari cukai akan sama dengan tahun 2019 atau sekitar Rp 165 triliun, sementara penurunan volume produksi dari IHT justru akan turun 13-23%," kata Henry melalui keterangan resmi yang diterima INDUSTRY.co.id, Rabu (24/6/2020).

Henry mengatakan, saat ini di tengah kenormalan baru, GAPPRI berharap pemerintah tidak akan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang justru menghambat recovery industry seperti kenaikan cukai, simplifikasi struktur cukai, dan revisi PP 109/2012.

"Pemerintah diharapkan membantu sepenuhnya untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan pabrikan baik secara kualitas, kuantitas, varietas dan kontinuitas," ujarnyanya.
 
Sementara, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto menyatakan keberatan terkait poin restriksi dalam RPJMN 2020-2024. Klaim bahwa pengenaan cukai bisa menurunkan prevalensi perokok anak dan konsumsi makanan yang berisiko kesehatan dianggap tidak tepat sasaran.

"Hendaknya pemerintah tidak melihat isu kesehatan secara sempit. Justru yang harus dikuatkan adalah peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin atas distribusi dan akses masyarakat terhadap produknya," ungkap Sudarto.

Pengawasan dan penegakan disiplin yang harus diterapkan menurut Sudarto adalah dengan memperbanyak edukasi, sosialisasi ke tingkat akar rumput agar konsumen paham bahwa produk tembakau hanya bisa dikonsumsi orang dewasa.

"Saya kira pemerintah sudah jelas mengatur di PP 109 Tahun 2012 untuk produk tembakau dan aturan ini sudah lebih dari cukup, tugas selanjutnya adalah memastikan implementasi di lapangan berjalan tertib, jangan terus merevisi poin saja tapi praktiknya nihil,” tegasnya
 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Prajurit Kompi Dragon Yonif 3 Marinir

Jumat, 18 Juni 2021 - 05:20 WIB

Prajurit Kompi Dragon Yonif 3 Marinir Laksanakan Latihan Evakuasi Medis Lapangan

Dalam rangka lanjutan latihan Pembinaan Satuan Batalyon Infanteri 3 Marinir, Prajurit Kompi Latihan Dragon melaksanakan evakuasi medis lapangan di Bhumi Marinir, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur.…

Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan Surabaya Laksma TNI dr. Radito Soesanto,Sp.THT-KL, Sp.KL

Jumat, 18 Juni 2021 - 05:00 WIB

Kepala RSPAL dr. Ramelan Pimpin Rapat Koordinasi Bersama Kafaskes TNI AL Wilayah Surabaya

Dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 di Surabaya yang tengah meningkat tajam, Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan Surabaya Laksma TNI dr. Radito Soesanto,Sp.THT-KL,…

Kogartap I /Jakarta

Jumat, 18 Juni 2021 - 04:30 WIB

Kogartap I Jakarta dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta Tingkatkan Kebersamaan

Kepala Staf Komando Garnisun Tetap (Kas Kogartap) I/Jakarta, Brigjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P. menerima kunjungan dan silaturahmi dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat…

Bintara Pembina Potensi Maritim

Jumat, 18 Juni 2021 - 04:00 WIB

Babinpotmar Dumai Laksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro

Prajurit TNI AL yang bertugas sebagai Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) di bawah komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Dumai membantu pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan…

Highpoint Service Network

Kamis, 17 Juni 2021 - 23:39 WIB

Highpoint Service Network Kembangkan Bisnis Operasional di 5 Wilayah Asia Pasifik

Highpoint Service Network Corporation (HSN), penyedia layanan inspeksi, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat dari beragam merek di bawah naungan Acer Group, mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan…