Presidential Treshold Melahirkan Duitokrasi

Oleh : Herry Barus | Senin, 22 Juni 2020 - 07:00 WIB

Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana
Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai, ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) telah mereduksi hak rakyat untuk memilih. Sebab, hanya mereka yang bisa lolos PT yang bisa mengajukan capres dan pilihan rakyat pun menjadi terbatas.

"Kalau kita bicara soal pemilu, ini kan pemilu langsung oleh rakyat akan direduksi dengan adanya Presdential treshold," kata Denny dalam diskusi daring bertajuk 'Ambang Batas Pilpres, Kuasa Uang dan Presiden Pilihan Rakyat' yang diselenggarakan Voice for Change pada akhir pekan. 

"Lalu yang tak kalah penting PT itu kemudian juga munculkan apa yang saya sebut duitokrasi yang membunuh demokrasi. Duitokrasi itu dari kata duit, uang, demokrasi dibunuh oleh uang," lanjut Denny.

Bahkan, sambung Denny, politik uang yang dimaksud dari istilah duitokrasi bukan sekadar memperjualbelikan suara rakyat (vote buying), tetapi memiliki arti yang lebih luas.

"Kalau kita sering menyebut politik uang itu sebenarnya yang dimaksud adalah vote buying. Padahal enggak, di dalamnya itu ada money politic, electoral corruption, ada political corruption dan banyak lagi yang lain," ungkapnya.

Bahkan, imbuh Denny, praktik duitokrasi ini bisa disaksikan saat calon presiden dan wakil presiden yang tengah mencari dukungan dari partai politik, karena imbas dari keberadaan presidential treshold.

"Ini semua termasuk jenis-jenis korupsi pemilu. Dan kalau kita bicara presidential threshold, maka yang paling berkaitan dengan itu adalah bagaimana calon kandidat presiden atau wakil presiden memberi mahar ke partai politik untuk bisa dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden," ungkap  Denny yang juga pernah menggugat PT.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Prof R Siti Zuhro menilai, syarat presidential treshold dalam pemilihan presiden 2019 telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena hanya menghasilkan dua calon pasangan presiden dan wakil presiden.

Padahal, sambung Siti Zuhro, esensi pemilu itu menghadirkan kompetisi yang sehat dan beradab.

Serta mempromosikan integritas dan kualitas pasangan calon, bukan malah menutup kompetisi digantikan dengan cara aklamasi, karena calonnya tunggal.

Oleh karena itu, semangat yang harus dibawa dalam Revisi UU Pemilu saat ini adalah untuk mendorong munculnya lebih dari 2 pasangan calon.

"Karena itu motivasi revisi Undang-undang Pemilu kali ini harus bernuansa untuk mendorong munculnya calon lebih dari dua Pasangan calon. Jadi calon itu harus lebih dari dua pasangan sebagai ikhtiar transisi dan pembelajaran demokrasi baik untuk elite maupun masyarakat," tandas Siti Zuhro.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Peresmian PLTGU di Kawasan Industri Tenayan Riau

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:38 WIB

PLTGU di Kawasan Industri Tenayan Riau Beroperasi, Daya Kelistrikan Sumatera Bakal Naik Jadi 7.266 MW

Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Riau berkapasitas 275 megawatt (MW) yang berlokasi di Kawasan Industri Tenayan, Pekanbaru, Riau telah diresmikan pada Kamis (12/5/2022).

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:21 WIB

Jasindo Catat Pertumbuhan Asuransi Tani di Jateng dan Jatim

Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo mencatat pertumbuhan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di kuartal 1 tahun 2022.

Ilustrasi kesehatan perempuan dan anak. (Foto: WHO)

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:18 WIB

Duh Mengerikan! Kemenkes Temukan 18 Orang Dugaan Kasus Hepatitis Akut

Jakarta-Kementerian Kesehatan melaporkan telah menemukan dugaan kasus Hepatitis Akut yang belum diketahui penyebabnya kepada 18 orang.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:10 WIB

Menteri Teten Identifikasi Koperasi yang Siap Produksi Minyak Goreng

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki terus mengidentifikasi koperasi-koperasi yang memungkinkan untuk memproduksi minyak goreng sehingga setidaknya bisa memberikan alternatif pasokan…

Juru bicara pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:08 WIB

Maudy Ayunda Beberkan Tiga Isu Transisi Energi yang Bakal Diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia

Sebagai salah satu isu prioritas Presidensi G20 Indonesia, pemerintah menyoroti dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh sektor energi yang relevan dalam keseharian masyarakat.