Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Kecewa Regulasi yang Berubah-Ubah sehingga Berdampak Buruk pada Target Investasi

Oleh : Kormen Barus | Senin, 08 Juni 2020 - 10:42 WIB

Hasanuddin,Ketua Umum ADPPI
Hasanuddin,Ketua Umum ADPPI

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) sependapat dengan Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) yang disampaikan beberapa hari lalu, bahwa hambatan dalam pengembangan panasbumi lebih disebabkan oleh ketidakpastian regulasi Sehingga target investasi panasbumi sulit tercapai, khususnya berkenaan dengan harga jual listrik.

Menurut Hasanuddin,Ketua Umum ADPPI, berkenaan dengan regulasi yang terus berubah-ubah, mengakibatkan regulasi bukannya memberikan penataan dalam mengusahaan panasbumi, malah menjadi salah satu bagian resiko dalam pengusahaan.

Dia mengatakan, Investasinya (PLTP) saja berjangka panjang (25-50 Tahun), regulasinya malah berjangka pendek, UU Panasbumi saja usianya 13 tahun; Tahun 2003 terbit (UU Nomor 27), tahun 2014 dirubah (UU Nomor 21). Begitu pula dengan tariff listrik, yang menurut UU telah diatur, malah tidak dilaksanakan, dan membuat aturan baru yang skemanya bertolak belakang dengan UU Nomor 21 Tahun 2014. "Ini menempatkan regulasi menjadi faktor resiko, bukan mengatur,"ujarnya.

Tidak hanya pada pengusahaan panasbumi untuk pemanfaatan tidak langsung (PLTP), juga dengan pemanfaatan langsung (Wisata, dlsb). Peraturan Pemerintahnya saja hingga saat ini belum terbit, sebagaimana diamanatkan UU, kini malah akan dihapus melalui UU Ciptaker..

Pengusahaan pemanfataan langsung (Wisata, dlsb) kewenangan penyelenggaran pengusahaan panasbumi untuk pemanfaatan langsung, yang semula (berdasarkan UU 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi) dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), kini renacananya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. 

Padahal pada pemanfataan ini, peran pemerintah daerah justru sangat membantu dalam penyelenggaraannya, karena tidak mungkin pemerintah pusat dapat menyelenggarakan pengusahaannya secara operasional.

Semestinya, lanjut Hasanuddin, bukan diambil alih, tetapi memperkuat UU Nomor 21 Tahun 2014 dengan pemberian pendelegasian pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah, baik untuk pemanfaatan langsung maupun untuk pengusahaan panasbumi untuk PLTP.

ADPPI menduga bahwa ketidakpastian ini sengaja dibuat, untuk menghambat pertumbuhan pemanfaatan energi pansbumi sebagai energi terbarukan, dengan tetap mempertahankan sumber energi fossil atau tak terbarukan

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Aktifitas bongkar muat pelabuhan

Selasa, 11 Agustus 2020 - 19:42 WIB

Dukung Ekonomi Daerah, Pelindo IV Biak Layani Pelayaran Perdana Tanto Intim Line

Hal itu dibuktikan dengan pelayanan pelayaran perdana kapal kargo, KM Tanto Lestari oleh Pelindo IV di Dermaga Umum Pelabuhan Laut Biak pada Minggu 9 Agustus 2020 lalu.

Aktivitas industri makanan dan minuman (mamin)

Selasa, 11 Agustus 2020 - 19:20 WIB

Jaga Tren Positif Industri Mamin, Ini Taktik Jitu Kemenperin

Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor manufaktur yang masih mampu tumbuh positif pada triwulan II tahun 2020 setelah tertekan berat akibat dampak pandemi Covid-19.…

PT Sentul City Tbk (BKSL) (thepresidentpostindonesia)

Selasa, 11 Agustus 2020 - 19:05 WIB

Alamak! PT Sentul City Tbk Digugat Pailit oleh Keluarga Bintoro, Ada Apa?

PT Sentul City Tbk (BKSL) digugat pailit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh keluarga Bintoro.

Pekerja Industri Manufaktur Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2020 - 18:35 WIB

Jangan Panik! Subsidi Gaji Pekerja Rp600 Ribu Bakal Berlaku untuk Semua Sektor Industri dan Profesi

Menteri Ketenagakerjaan (menaker) Ida Fauziah memastikan para penerima subsidi gaji Rp600 Ribu untuk para pegawai tidak akan dibatasi sektor usaha dan jenis pekerjaannya.

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO)

Selasa, 11 Agustus 2020 - 18:15 WIB

Mendag Agus Lepas Ekspor Perdana PT Sido Muncul ke Arab Saudi

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sambut gembira ekspor perdana emiten PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) untuk produk rempah-rempah.