Pungut Pajak Netflix dan Zoom, Donald Trump 'Ngamuk' Ancam Indonesia

Oleh : Candra Mata | Kamis, 04 Juni 2020 - 19:24 WIB

 Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald J. Trump (Foto:web.de/magazine)
Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald J. Trump (Foto:web.de/magazine)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Rencana Kementerian Keuangan RI menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% mulai 1 Juli 2020 kepada Netflix dan Zoom mendapat kecaman dari Presiden Donald Trump. 

Bahkan Donald Trump berencana melakukan investigasi terrkait pungutan pajak perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut. 

Adapun negara-negara yang menjadi sasaran investigasi AS yaitu Austria, Brasil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Spanyol, Turkey, Inggris dan Indonesia. 

Badan perdagangan AS (USTR) bahkan meminta keterangan resmi secara tertulis dari negara-negara tersebut paling lambat 15 Juli 2020.

"Presiden Donald Trump prihatin dengan banyaknya mitra dagang menerapkan skema pajak digital yang membidik perusahaan-perusahaan kami secara tidak adil. Kami siap mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi bisnis dan pekerja kami atas diskriminasi semacam itu," kata Lightizer, dilansir dari AFP, pada kamis malam  (4/6/2020).

Sementara itu, pengamat Pajak Darussalam menilai rencana presiden Trump yang mengancam akan melakukan aksi retaliasi terhadap negara yang mengenakan pajak ke perusahaan digital asal AS, bisa menimbulkan diskriminasi perdagangan.

Sejatinya, konteks pajak digital sering dikaitkan dengan polemik dalam perdagangan internasional yakni pengaturan pengenaan PPh atas entitas digital (bukan PPN).

Dalam hal PPh tersebut, belum adanya konsensus global tentang tata cara pemajakannya mendorong negara menggunakan pajak transaksi elektronik (PTE) secara sepihak.

Menariknya, khusus untuk PTE pengenaannya seringkali hanya ditujukan untuk entitas digital dengan nilai di atas peredaran bruto tertentu yang notabene adalah raksasa digital, dan mayoritas berasal dari AS.

"Artinya, diskriminasi dalam hal pajak dibalas dengan diskriminasi dalam hal perdagangan," jelasnya dilansir dari SINDOnews, Kamis (4/6/2020).

Dijelaskannya, terdapat dua perkembangan terkini yang akan menentukan ada atau tidaknya aksi balas dendam di industri perdagangan tersebut. 

Pertama, AS sebagai negara G20 telah memberikan mandat pembahasan konsensus global PPh digital kepada OECD. 

"Jadi apapun putusannya agaknya akan diikuti," imbuhnya.

Kedua, prospek tertundanya konsensus telah meningkatkan ancang-ancang dari berbagai negara semisal Austria, Turki, Italia, Indonesia, untuk mengatur secara unilateral.

"Dalam hal ini, hegemoni AS tentu semakin mendapatkan perlawanan dan agaknya AS juga akan sangat berhitung jika mengambil langkah balasan," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Main Dealer Sepeda Motor Honda

Jumat, 10 Juli 2020 - 12:15 WIB

Hebat, Main Dealer Sepeda Motor Honda PT Wahana Makmur Sejati Miliki SMK Binaan ke 56

Peresmian Laboratorium Honda yang didukung langsung oleh PT. Astra Honda Motor serta disaksikan dinas pendidikan Jakarta Selatan ini menambah jumlah SMK binaan Wahana di Jakarta dan Tangerang.…

Danau Toba Sumatera Utara (Foto: Istimewa)

Jumat, 10 Juli 2020 - 12:00 WIB

Berwisata ke Danau Toba Segera Dipermudah Berkat Adanya Tol Kuala Tanjung-Parapat

Disamping meningkatkan konektivitas antar destinasi wisata dengan melakukan preservasi dan pelebaran jalan lingkar Pulau Samosir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah…

Industri Besi dan Baja (Ist)

Jumat, 10 Juli 2020 - 11:40 WIB

Mati 'Digerogoti' Impor dari China, Industri Baja Tanah Air Siap-siap Gulung Tikar

Impor baja impor selundupan membuat resah produsen baja lokal. Importasi baja impor tersebut jika tidak dicegah pemerintah tentu akan membuat pengusaha baja di Tanah Air lambat laun akan gulung…

Negara Hadir untuk Masyarakat Miskin dan Rentan

Jumat, 10 Juli 2020 - 11:37 WIB

Negara Hadir untuk Masyarakat Miskin dan Rentan

Menteri Sosial RI Juliari P. Batubara memastikan negara hadir untuk masyarakat miskin dan rentan sampai di tingkat terbawah, yakni tingkat desa/kelurahan. Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial…

Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC)

Jumat, 10 Juli 2020 - 11:15 WIB

Progres JTCC Capai 74%, Kawasan Industri Cikarang - Pelabuhan Priok Terhubung Awal Tahun Depan

Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) sudah mencapai 74 persen. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC optimistis jalan tol yang akan menghubungkan kawasan industri di Cikarang dengan Pelabuhan…