Dear Pak Jokowi! Dunia Usaha Butuh Modal Kerja Masuki Era New Normal

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani menyampaikan, dalam penerapan tatanan kehidupan normal yang baru atau new normal, dunia usaha membutuhkan modal kerja untuk bisa kembali menggerakkan usahanya yang sempat terhenti.

Pemenuhan modal usaha tersebut saat ini masih sulit dipenuhi dari perbankan yang melihatnya sebagai kredit berisiko. Karenanya, Rosan berharap adanya peran pemerintah dalam pemenuhan modal kerja tersebut.

Dikatakan, banyak dari UMKM yang nafasnya relatif lebih pendek dari perusahaan, ini untuk mereka restart lagi membutuhkan modal kerja, termasuk juga industri manufaktur dan yang lain.

"Saya juga baru bicara dengan industri manufaktur, mereka bilang perlu modal kerja karena untuk jualan banyak kendala, inventori makin tinggi, jadi mereka sangat membutuhkan sekali modal kerja. Untuk modal kerja ini harapannya ya dari perbankan," kata Rosan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tetapi, lanjut Rosan, perbankan kelihatannya masih ada keraguan untuk membantu dunia usaha.

"Makanya saya sampaikan kepada pemerintah, kalau di banyak negara, termasuk Asean, untuk modal kerja UMKM dan perusahaan itu 80% dijamin oleh pememerintah. Dengan adanya seperti ini, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk perbankan, tetapi cukup mengeluarkan penjaminan dari pemerintah, cukup 80% saja supaya ada unsur 20% dari perbankan, sehingga modal kerja yang dialurkan ini benar-benar terjaga dari semua sisi," paparnya.

Bila hanya membuka tatanan kehidupan normal yang baru tanpa diberi modal kerja, menurut Rosan upaya pemulihan ekonomi akan menjadi lebih lamban. Apalagi penerapan new normal juga akan membuat biaya yang dikeluarkan perusahaan semakin besar. 

Ia memberi contoh perusahaan Airline yang hanya bisa menerbangkan 45% dari kapasitas tempat duduk agar physical distancing bisa tetap dijalankan.

"Dalam new normal, pasti cost perusahaan akan lebih tinggi. Dari sebelumnya satu ruangan ada 100 orang, sekarang hanya bisa 60 orang dan perlu ada pembagian shifting. Harus dikasih masker, melakukan rapid test secara berkala, menyediakan hand sanitizer. Padahal di satu sisi revenue masih jauh dari normal," kata Rosan.

Tetapi menurut Rosan pilihan new normal memang harus segera diambil untuk memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha dalam menggerakkan kembali roda usahanya. Sebab Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) tidak dapat dilakukan secara berkepanjangan karena bisa menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin besar.

Kadin mencatat akibat pandemi Covid-19 sebanyak 6,5 juta pekerja telah di PHK. Sebelum adanya Covid-19, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7 juta.

"KADIN sudah bicara dengan seluruh asosiasi. Mereka juga sudah membuat protokol Covid-19 di asosiasi atau industrinya masing-masing. Intinya, kenapa ini harus dibuka perlahan? Karena memang semakin banyak karyawan yang dirumahkan. Sehingga harapannya dengan dibuka kembali, orang-orang yang dirumahkan bisa dipekerjakan kembali, meskipun nantinya penyerapan tenaga kerjanya tidak akan langsung maksimal," tutup Rosan.