Proses Pelantikan Dirut TVRI, Komisi I DPR: Melanggar UU MD3

Oleh : Candra Mata | Minggu, 31 Mei 2020 - 13:40 WIB

Pelantikan Dirut TVRI (ist)
Pelantikan Dirut TVRI (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang melantik  Direktur Utama Pergantian Antar Waktu (PAW) TVRI periode 2020-2022 sebagai tindakan yang  melanggar Undang-Undang MD3.

Komisi I DPR RI dalam RDP dengan Dewas TVRI pada 25 Februari 2020 lalu menghasilkan kesimpulan bahwa Dewas LPP TVRI menerima Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI yang meminta Dewas TVRI untuk menghentikan sementara proses seleksi calon Dirut TVRI.

“Langkah Dewas LPP TVRI untuk melanjutkan proses seleksi dan pada akhirnya menetapkan Iman Broto sebagai Dirut PAW, sebagai bentuk tidak mengindahkan dari hasil keputusan Rapat yang jelas dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 98 ayat (6) UUD MD3  yang menyebutkan bahwa keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan Komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah,” jelas Kharis dalam keterangan tertulis, Jumat lalu (29).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan dalam Pasal 317 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa setiap keputusan rapat DPR RI, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasar suara terbanyak bersifat mengikat semua pihak.

“Jelas sekali langkah Dewas LPP TVRI melanjutkan seleksi dan menetapkan Dirut PAW Iman Brotoseno tanpa persetujuan Komisi I, mengingat Komisi I tetap mengacu pada hasil kesimpulan rapat pada 25 Februari 2020, agar Dewas LPP TVRI menghentikan sementara proses seleksi calon Dirut LPP TVRI,” tegas Kharis.

Ia juga menyesalkan kemelut/kekisruhan yang terjadi di LPP TVRI dan mengharapkan agar kekisruhan tersebut tidak mengganggu kinerja dan operasional LPP TVRI dan meminta kepada Dewas untuk memastikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak menganggu TVRI.

“Sebagaimana hasil kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas LPP TVRI pada tanggal 21 Januari 2020 poin 3 yang berbunyi ‘Komisi I DPR RI meminta kepada Dewas LPP TVRI untuk memastikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak menganggu kinerja LPP TVRI sebagai media pemersatu bangsa, harusnya itu yang diutamakan’,” pungkas Kharis.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Flu Babi

Selasa, 14 Juli 2020 - 11:25 WIB

Pemerintah Tegaskan Virus Flu Babi Baru G4 EA H1N1 Tidak di Temukan di Indonesia

Virus flu babi baru (G4 EA H1N1) tidak ditemukan di Indonesia. Informasi ini didasarkan pada hasil surveilans dan analisis genetik yang dilakukan oleh Balai Veteriner Medan dan Balai Besar Veteriner…

Direktur Eksekutif Pusat Politik dan Sosial Indonesia (Puspolindo) Dian Cahyani

Selasa, 14 Juli 2020 - 11:16 WIB

Dosen Cantik Ini Sebut Tiga Kementerian Harus Dievaluasi Karena Kinerjanya Tidak Begitu Bagus

Jakarta - Aksi marah-marah yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet pada 18 Juni 2020 lalu, masih hangat dibicarakan publik.

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim

Selasa, 14 Juli 2020 - 11:15 WIB

Ayah-Bunda Jangan Khawatir! Menteri Nadiem Pastikan Tak Ada Niatan Permanenkan Pembelajaran Jarak Jauh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka merupakan metode terbaik yang tak bisa digantikan.

Menhan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi

Selasa, 14 Juli 2020 - 11:02 WIB

Amanat Presiden Jokowi, Prabowo Borong Sebanyak 500 Unit Rantis Maung Dari Pindad

komitmen pembelian 500 unit Maung tersebut merupakan pembelian tahap pertama. Artinya ada kemungkinan Prabowo akan membeli lebih banyak lagi.

Presiden Jokowi (ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 10:40 WIB

Alhamdulillah! Jokowi Bagi-bagi Bantuan Modal Kerja untuk Sejumlah UMKM, Segini Besarannya

Presiden┬áJoko Widodo (Jokowi)┬ámemberikan bantuan modal kerja (BMK) kepada 60 pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM). Adapun setiap pedagang masing-masing mendapat bantua senilai Rp…