Wuih...HIPMI 'Bakal' Kebagian Proyek Pembangunan BUMN di Bawah Rp14 miliar

Oleh : Candra Mata | Sabtu, 23 Mei 2020 - 11:40 WIB

Mardani H Maming Ketua BP HIPMI
Mardani H Maming Ketua BP HIPMI

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek dalam negeri di bawah Rp 14 miliar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), disambut baik oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming.

Maming menyebutkan, perusahaan swasta memiliki peranan besar dalam membantu pemerintah mengelola sejumlah proyek pembangunan dalam negeri. 

Selain itu, dirinya menyebutkan sudah saatnya para pengusaha UMKM diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dan mengembangkan usahanya. 

"Kami mendukung penuh keputusan Menteri BUMN untuk menggandeng perusahaan swasta dalam menggarap proyek-proyek pembangunan dalam negeri kepada pelaku UMKM. Sudah saatnya para pengusaha UMKM diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dan berkontribusi untuk negara. Lagi pula, perusahaan swasta memiliki peranan penting untuk meningkatkan neraca perdagangan yang diperlukan untuk membiayai pembangunan," papar Maming, seperti keterangan tertulis kepada Industry.co.id Sabtu (23/5). 

Lebih lanjut, Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tersebut mengungkapkan bahwa di HIPMI terdapat banyak pengusaha UMKM dan startup yang memiliki potensi untuk berkembang namun kerap kali kesempatan mereka untuk bersinergi dengan pemerintah terbentur dengan masalah persaingan tidak sehat dan praktik monopoli.

"Perlu support maksimal dari pemerintah agar kedepannya generasi muda tidak ragu untuk jadi pengusaha. Di HIPMI sendiri mayoritas terdiri dari pelaku UMKM dan startup, mereka memiliki keahlian dan menguasai bidang usaha masing-masing, namun potensi ini sering kali belum tersentuh karena minimnya kesempatan untuk bersinergi dengan pemerintah," imbuh Maming. 

Dengan keputusan ini, Maming berharap, pemerintah dapat membuat skema kerjasama dengan perusahaan swasta dan melibatkan pihak swasta dalam setiap perencanaan pembangunan infrastruktur publik. 

Sinergi antara pemerintah dan pihak swasta dikatakan Maming, akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.

"Keuntungan yang didapatkan pemerintah antara lain dapat mengurangi belanja APBN dan pinjaman, tidak menimbulkan utang dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sebagai upaya pemerintah dalam mengentaskan pengangguran. Sementara untuk pihak swasta, mereka dapat memperoleh kompensasi secara langsung atau tidak langsung dan mendapatkan pengakuan atas kinerjanya, sehingga dapat memudahkan perusahaan dalam menjaring relasi bisnis kedepannya," pungkas Maming. 

Sebelumnya, Menteri BUMN Ercik Thohir menyatakan bahwa perusahaan BUMN dilarang mengikuti tender proyek di bawah Rp 14 miliar. 

Proyek di bawah nilai tersebut harus dikerjasamakan dengan UMKM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghapus praktik monopoli proyek dan membantu pelaku UMKM agar dapat lebih berkembang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bintara Marinir Sidoarjo Tingkatkan Ketahanan Pangan dengan Teknik Hidroponik

Senin, 25 Mei 2020 - 04:00 WIB

Bintara Marinir Sidoarjo Tingkatkan Ketahanan Pangan dengan Teknik Hidroponik

Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, Bintara Tidur Dalam Yonif 3 Marinir bercocok tanam menggunakan teknik Hidroponik dan Aquaponik di Mess Bintara Yonif 3 Marinir Gedangan, Sidoarjo,…

Presiden Jokowi

Minggu, 24 Mei 2020 - 20:40 WIB

Presiden Jokowi: Jadikan Idul Fitri Momen Menjaga Kesatuan Bangsa

Presiden Joko Widodo mengatakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441H yang jatuh pada Minggu, 24 Mei 2020 merupakan momentum untuk menjaga kesatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan Presiden…

Ilustrasi Swab Test Covid-19 (ist)

Minggu, 24 Mei 2020 - 19:46 WIB

Petugas Dilarang Asal Bekerja, Berikut Panduan Aparat Pengamanan Cegah Penularan Covid-19

Aparat dalam melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban pada pandemi Covid-19 berhadapan langsung atau kontak dengan masyarakat, sehingga berisiko terjadi penularan Covid-19. Oleh karena itu,…

Dirut Garuda Indonesia Pastikan Pelayanan Penumpang Sesuai Protokol Kesehatan di Bandara Soetta

Minggu, 24 Mei 2020 - 19:03 WIB

Dirut Garuda Indonesia Pastikan Pelayanan Penumpang Sesuai Protokol Kesehatan di Bandara Soetta

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra melakukan pengecekan langsung penanganan dan pelayanan penumpang di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang,…

Menkes Terawan (ist)

Minggu, 24 Mei 2020 - 18:33 WIB

Halo Perusahaan, Ini Panduan Lengkap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Era New Normal

Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri…