PHK Massal Munculkan 'Banjir Bandang' Gelombang Pengajuan Klaim JHT BPJS, Hery Susanto: Pembatasan Kuota Klaim Harus di Cabut

Oleh : Candra Mata | Kamis, 21 Mei 2020 - 00:05 WIB

Ilustrasi PHK (ist)
Ilustrasi PHK (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Hery Susanto Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) mengatakan pandemik Covid-19 yang mendorong penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah se Indonesia berdampak kemerosotan ekonomi di semua lini warga.

Banyak perusahaan tidak sanggup meneruskan produktivitas usaha hingga harus lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  Data Kemnaker RI tercatat hingga 2.8 juta korban PHK di era pandemik Covid-19.  

"Bahkan Menkeu Sri Mulyani menyatakan ada 5 juta lebih pekerja ter PHK. Kadin lebih besar lagi yakni 15 juta orang yang Ter PHK di Indonesia," ungkap Hery Susanto dalam pesan digital kepada redaksi industry.co.id usai diskusi daring yang diadakan oleh Menara Peradaban Bangsa (MP Bangsa) pada Rabu malam (20/5). 
 
"Semakin lama social distancing via PSBB, nampaknya semakin besar resiko kemerosotan ekonomi dan semakin besar buruh alami PHK. Hal ini tentu berisiko terhadap bertambahnya kemiskinan baru pasca Covid-19," kata Hery Susanto.

Ia mengatakan PHK massal akibat pademik Covid-19 ini mendorong besarnya pengajuan klaim jaminan hari tua (JHT) BPJS ketenagakerjaan. 

Data BPJS Ketenagakerjaan pada kuartal I tahun 2020 tercatat ada 620 ribuan lebih pekerja yang mengklaim JHT.  Memasuki kuartal II tahun 2020 yakni pada bulan April tercatat sudah tembus 1 juta lebih pengajuan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Pastinya ini akan terus bertambah naik.

"Sayangnya, pihak BPJS Ketenagakerjaan di saat banjir bandang gelombang pengajuan klaim JHT akibat PHK massal di tengah pademik Covid-19 malah menerapkan work from home (WFH) dan membatasi kuota pelayanan klaim JHT," kata Hery Susanto.

Di saat normal sebelum pandemik Covid-19 saja kuota pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan berkisar antara 100-200 orang per cabang per hari.  Memasuki pandemik Covid-19 anehnya dikurangi menjadi 50-100 orang per cabang per harinya. 

Jelas ini mempersulit klaim peserta. Karenanya pembatasan kuota pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan harus dicabut, terapkan tanpa batasan kuota. 

"Pembatasan kuota pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan justeru melanggar asas kemanusiaan dan keadilan sosial serta prinsip keterbukaan dalam UU BPJS, karena itu harus dicabut," katanya.

Hery Susanto menjelaskan bahwa PHK massal juga beresiko terhadap bertambahnya peserta BPJS Kesehatan dari Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ter PHK tersebut bermutasi menjadi bukan pekerja (BP) atau menjadi peserta bukan penerima upah (PBPU).

"Sebagian besar pekerja dengan tanpa bekerja lagi dan jatuh miskin harusnya menjadi peserta bantuan iuran (PBI). Karenanya negara harus mendata ulang PBI BPJS kesehatan pasca Covid-19," katanya.

Paradoks, saat ini negara malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.  Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Perpres No 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut dinilai tidak memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sedang rendah daya beli akibat terdampak kesulitan ekonomi.  

"Secara yuridis tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) dan secara politik tidak merespon aspirasi rakyat melalui DPR RI yang jelas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.  Kami mendesak pemerintah untuk segera mencabut Perpres tersebut," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bintara Marinir Sidoarjo Tingkatkan Ketahanan Pangan dengan Teknik Hidroponik

Senin, 25 Mei 2020 - 04:00 WIB

Bintara Marinir Sidoarjo Tingkatkan Ketahanan Pangan dengan Teknik Hidroponik

Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, Bintara Tidur Dalam Yonif 3 Marinir bercocok tanam menggunakan teknik Hidroponik dan Aquaponik di Mess Bintara Yonif 3 Marinir Gedangan, Sidoarjo,…

Presiden Jokowi

Minggu, 24 Mei 2020 - 20:40 WIB

Presiden Jokowi: Jadikan Idul Fitri Momen Menjaga Kesatuan Bangsa

Presiden Joko Widodo mengatakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441H yang jatuh pada Minggu, 24 Mei 2020 merupakan momentum untuk menjaga kesatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan Presiden…

Ilustrasi Swab Test Covid-19 (ist)

Minggu, 24 Mei 2020 - 19:46 WIB

Petugas Dilarang Asal Bekerja, Berikut Panduan Aparat Pengamanan Cegah Penularan Covid-19

Aparat dalam melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban pada pandemi Covid-19 berhadapan langsung atau kontak dengan masyarakat, sehingga berisiko terjadi penularan Covid-19. Oleh karena itu,…

Menkes Terawan (ist)

Minggu, 24 Mei 2020 - 18:33 WIB

Halo Perusahaan, Ini Panduan Lengkap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Era New Normal

Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri…

Sandi Sute Persija

Minggu, 24 Mei 2020 - 18:00 WIB

Takbiran Ala Pemain Persija Jakarta

Hari ini umat Muslim di seluruh dunia tengah berbahagia, termasuk di Indonesia. Pasalnya hari kemenangan sudah di depan mata dan sikap saling memaafkan antar sesama. Kumandang takbir pun menggema…