Manjain Pengusaha, Koalisi Buruh Desak Menaker Cabut Surat Edaran Pembayaran THR Bisa di Cicil

Oleh : Candra Mata | Minggu, 17 Mei 2020 - 17:30 WIB

Ilustrasi Uang
Ilustrasi Uang

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Koalisi Buruh Sawit atau Sawit Watch meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah untuk mencabut Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang dinilai membuka peluang bagi perusahaan agar tidak memenuhi hak buruh atas Tunjangan Hari Raya atatu THR dibayar tepat waktu.

Koordinator Sawit Watch Zidane mengatakan, surat edaran Menaker tersebut hanya memperburuk kondisi buruh sawit di masa pandemi virus corona COVID-19 ini, khususnya buruh harian lepas di perkebunan sawit.

"Dalam situasi normal saja, perusahaan perkebunan sawit kerap tidak membayarkan THR untuk buruh harian lepas. Kemenaker harusnya menjamin pembayaran THR, bukan mengeluarkan surat edaran yang justru memberi ruang untuk perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya," kata Zidane dalam keterangannya, seperti dilansir dari laman Suara.com, Minggu (17/5).

Zidane memaparkan berdasarkan data serikat buruh sawit, di Kalimatan Timur ada perusahaan yang mencicil THR sampai Desember 2020, kemudian di Kalimantan Selatan ada perusahaan yang membayar THR bertahap selama 8 kali.

"Kemudian sejumlah buruh harian lepas di Bengkulu dan Sumatera Selatan telah menayakan THR kepada perusahaan, tapi sampai sejauh ini belum ada kejelasan," ungkapnya.

Kondisi buruh sawit hingga hari ini juga tetap bekerja dengan target seperti biasa di bawah ancaman kesehatan akibat pandemi corona, oleh sebab itu mereka berharap hak mereka tetap dipenuhi.

"Anggaran THR itu sudah dipersiapkan di tahun sebelumnya, karena itu kewajiban rutin perusahaan, jangan jadikan situasi pandemi sebagai alasan tidak membayar atau mencicil THR," kata Ridho dari Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo).

Buruh juga berpandangan, SE Menaker ini bertentangan dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang secara hukum kedudukannya ada di atas Surat Edaran.

Dalam PP tersebut, Pasal 7 mengatur waktu pembayaran THR maksimal H-7 sebelum hari raya, kemudian dalam pasal 56 perusahaan juga wajib membayar denda 5 persen jika terlambat membayar THR.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Antasari 45

Senin, 21 September 2020 - 21:02 WIB

Didompleng Oknum Tak Berkepentingan, Pengembang Antasari 45 Minta Konsumen Jangan Mudah Dihasut & Dikorbankan

PT Prospek Duta Sukses (PDS), pengembang proyek apartemen Antasari’45 di Kawasan Jakarta Selatan mencurigai ada oknum atau pihak-pihak yang memanipulasi proses penundaan kewajiban pembayaran…

Pertamina Lubricants (Ist)

Senin, 21 September 2020 - 18:40 WIB

Kemenperin Apresiasi Pertamina Lubricants jadi Pelopor Penerapan SNI Pelumas

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan apresiasi untuk PT Pertamina Lubricants yang telah menjadi pelopor dalam penerapan standarisasi produk dan penggunaan produk bersertifikat Standar…

Robert Alberts Pelatih Persib Bandung (Foto Dok PR)

Senin, 21 September 2020 - 18:00 WIB

Pelatih PERSIB Robert Alberts Soroti Transisi Permainan

Setiap pertandingan kami selalu berpikir untuk memperbaiki segala hal. Tentu saja soal transisi bertahan-menyerang masih terlihat lambat

Azis Syamsudin Wakil Ketua DPR RI

Senin, 21 September 2020 - 17:27 WIB

UAE dan Bahrain 'Rangkul' Israel, DPR: Indonesia Tak Akan Berubah, Tetap Bersama Rakyat Palestina

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyoroti normalisasi hubungan Uni Arab Emirates (UAE) dan Bahrain dengan Israel.  Azis menekankan bahwa posisi Indonesia tidak mengubah dukungan terhadap…

Ilustrasi industri semen. (Merdeka/Dwi Narwoko)

Senin, 21 September 2020 - 17:20 WIB

Lindungi Industri Semen, Kemenperin Bakal Tingkatkan Serapan Pasar Dalam Negeri

Kemenperin terus mendorong peningkatan serapan pasar domestik. Apalagi, semen merupakan salah satu komoditas yang strategis bagi Indonesia.