Manjain Pengusaha, Koalisi Buruh Desak Menaker Cabut Surat Edaran Pembayaran THR Bisa di Cicil

Oleh : Candra Mata | Minggu, 17 Mei 2020 - 17:30 WIB

Ilustrasi Uang
Ilustrasi Uang

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Koalisi Buruh Sawit atau Sawit Watch meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah untuk mencabut Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang dinilai membuka peluang bagi perusahaan agar tidak memenuhi hak buruh atas Tunjangan Hari Raya atatu THR dibayar tepat waktu.

Koordinator Sawit Watch Zidane mengatakan, surat edaran Menaker tersebut hanya memperburuk kondisi buruh sawit di masa pandemi virus corona COVID-19 ini, khususnya buruh harian lepas di perkebunan sawit.

"Dalam situasi normal saja, perusahaan perkebunan sawit kerap tidak membayarkan THR untuk buruh harian lepas. Kemenaker harusnya menjamin pembayaran THR, bukan mengeluarkan surat edaran yang justru memberi ruang untuk perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya," kata Zidane dalam keterangannya, seperti dilansir dari laman Suara.com, Minggu (17/5).

Zidane memaparkan berdasarkan data serikat buruh sawit, di Kalimatan Timur ada perusahaan yang mencicil THR sampai Desember 2020, kemudian di Kalimantan Selatan ada perusahaan yang membayar THR bertahap selama 8 kali.

"Kemudian sejumlah buruh harian lepas di Bengkulu dan Sumatera Selatan telah menayakan THR kepada perusahaan, tapi sampai sejauh ini belum ada kejelasan," ungkapnya.

Kondisi buruh sawit hingga hari ini juga tetap bekerja dengan target seperti biasa di bawah ancaman kesehatan akibat pandemi corona, oleh sebab itu mereka berharap hak mereka tetap dipenuhi.

"Anggaran THR itu sudah dipersiapkan di tahun sebelumnya, karena itu kewajiban rutin perusahaan, jangan jadikan situasi pandemi sebagai alasan tidak membayar atau mencicil THR," kata Ridho dari Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo).

Buruh juga berpandangan, SE Menaker ini bertentangan dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang secara hukum kedudukannya ada di atas Surat Edaran.

Dalam PP tersebut, Pasal 7 mengatur waktu pembayaran THR maksimal H-7 sebelum hari raya, kemudian dalam pasal 56 perusahaan juga wajib membayar denda 5 persen jika terlambat membayar THR.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Vaksin Covid-19 (ist)

Senin, 25 Mei 2020 - 09:10 WIB

Gawat, Vaksin Darurat Covid-19 Baru Tersedia Awal Tahun 2021

Mantan Direktur Jenderal Dewan Penelitian Medis India (ICMR) NK Ganguly mengatakan bahwa vaksin darurat untuk Covid-19 akan tersedia paling lambat pada Januari atau Februari 2021.

Red Hat

Senin, 25 Mei 2020 - 09:00 WIB

Red Hat Tingkatkan Teknologi Cloud Hybrid Terbuka Penuhi Kebutuhan Pelanggan

Red Hat, Inc., penyedia solusi open source terkemuka di dunia, mengumumkan penawaran baru untuk membantu perusahaan dari semua skala dan industri dalam mengoptimalkan, meningkatkan atau melindungi…

Ilustrasi Pasien Sembuh Covid-19 (ist)

Senin, 25 Mei 2020 - 08:43 WIB

Kabar Gembira, Di Hari Raya Idul Fitri Pasien Sembuh Covid-19 Terus Bertambah Capai 5.402 Orang Tersebar di 34 Provinsi

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan pasien sembuh COVID-19 per hari ini Minggu (24/5) bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, ada…

Masyarakat Aceh patuhi pemakaian Masker (foto dialeksis.com)

Senin, 25 Mei 2020 - 08:14 WIB

Kurva COVID-19 Landai, Jubir Pemerintah: Aceh Adalah Provinsi yang Luar Biasa, Masyarakatnya Patuh

“Kunci penyelesaian masalah (COVID-19) ini ada di masyarakat. Pemerintah hanya membuat pedoman, ketentuan, anjuran dan ini tidak akan ada hasilnya kalau masyarakat tidak patuh. Kalau masyarakatnya…

Ambulans

Senin, 25 Mei 2020 - 07:45 WIB

Nekat, Wanita Ini Sewa Ambulans untuk Mudik

Kepolisian di Tabanan, Bali, berhasil menghentikan aksi seorang ibu dan anaknya yang nekat menyewa mobil ambulans untuk mudik ke Jember, Jawa Timur.