Iuran BPJS Kesehatan Naik, Demokrat Cantik Ini Anggap Pemerintah Tak Taat Hukum

Oleh : Candra Mata | Sabtu, 16 Mei 2020 - 16:30 WIB

 Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari. Foto : Jaka/man
Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari. Foto : Jaka/man

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengingatkan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan, harus perlu memperlihatkan ketaatannya kepada asas dan kepatuhannya kepada hukum yang bersifat inkrah. 

Untuk itu, Presiden harus menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Saya meminta Presiden melaksanakan Putusan MA secara sungguh-sungguh, agar rakyat dapat mencontoh pimpinanya dalam melaksanakan hukum,” kata Lucy dalam siaran persnya dalam keterangan kepada Media, beberapa waktu lalu di Jakarta. 

Adapun terkait rencana Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres mulai Juli 2020 dan Januari 2021 mendatang, ia menilai Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan secara tidak langsung merupakan perbuatan melawan hukum.

Sebab Perpres tersebut kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan Kelas II terhitung nulai 1 Juli 2020. Sementara iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III dinaikkan tahun depan. 

“Menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan Putusan MA yang telah membatalkan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan," terang politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Seharusnya, tegas Lucy, Pemerintah bisa melaksanakan putusan MA dengan taat asas. Legislator dapil Jawa Timur I itu khawatir jika Pemerintah memberi contoh tidak taat asas pada hukum, nanti rakyat mengikutinya. 

Bila itu yang terjadi, ini dipastikan berbahaya buat kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

“Kalau seperti ini kan sama saja artinya Pemerintah Jokowi bermain-main dengan Putusan MA. Dan, ini jelas bukan contoh yang baik diperlihatkan Presiden Jokowi kepada rakyat yang ia pimpin. Saya meminta Presiden Jokowi melaksanakan Putusan MA secara sungguh-sungguh, agar rakyat dapat menyontoh pimpinannya dalam melaksanakan hukum,” tutup Lucy

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menkeu Sri Mulyani dalam Forum G20 (ist)

Sabtu, 11 Juli 2020 - 00:05 WIB

Di Paris Forum dan G20 Arab Saudi, Menkeu Sri Mulyani Jelaskan Cara Stabilkan Ekonomi dari Hantaman COVID-19

Sri Mulyani menceritakan langkah luar biasa yang telah diambil Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam menghadapi krisis ini dengan memperbolehkan pemerintah untuk memiliki defisit…

Enny Sri Hartati, Pengamat Ekonomi di diskusi Forum Monitor (Doc: Monitor)

Jumat, 10 Juli 2020 - 23:33 WIB

UMKM Enggak Pernah Naik Kelas, Terlalu!

Pandemi virus covid-19 yang berlangsung hampir tiga bulan nyaris membuat perekonomian nasional lumpuh. Bahkan, pelaku sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang didominasi masyarakat…

Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) Nariman Prasetyo menerima penghargaan sebagai CEO Driving Execution Perusahaan (Tbk)- BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Terbaik dalam ajang 9th Anugerah BUMN 2020 yang bertempat di The Terrace – The MAJ Senayan, Kamis (9/7).

Jumat, 10 Juli 2020 - 21:59 WIB

Wijaya Karya Bangunan Gedung Raih Execution Terbaik di Ajang Anugerah BUMN Award 2020

Jakarta–Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) Nariman Prasetyo menerima penghargaan sebagai CEO Driving Execution Perusahaan (Tbk)- BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Terbaik…

Hutan Reklamasi Pasca Tambang Batu Kapur di pabrik Tuban

Jumat, 10 Juli 2020 - 21:17 WIB

Keren! Ini Teknik Reklamasi SIG di Lahan Pascatambang Pabrik Tuban

Jakarta-PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berkomitmen selalu menjaga kelestarian alam dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Menteri Agama Fachrul Razi

Jumat, 10 Juli 2020 - 20:08 WIB

Menteri Agama: Saya dan Wamen Tidak Terlibat Dalam Seleksi Jabatan Eselon I dan II

Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan bahwa dirinya dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'ad tidak terlibat dalam seleksi jabatan eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama.