Demi Kebaikan Bersama, Ini Penjelasan Pemerintah Selengkapnya Terkait Kenaikan Iuran Tarif BPJS...

Oleh : Candra Mata | Sabtu, 16 Mei 2020 - 10:30 WIB

Ilustrasi Kesehatan Di Rumah Sakit
Ilustrasi Kesehatan Di Rumah Sakit

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan melakukan penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Dengan disesuaikannya iuran tersebut akan memberikan pelayanan tepat waktu dan berkualitas, terjangkau bagi negara dan masyarakat.

Penyesuaian iuran dilakukan untuk menjaga kesinambungan program JKN bukan untuk menambah beban iuran yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS.

Penyesuaian iuran dilandasi pada Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. 

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa mengatakan besaran iuran disesuaikan dengan perhitungan aktuaria dan kemampuan membayar.

Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan besaran Iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI, yakni Rp.42.000 per bulan.

Bedanya, bagi PBPU dan BP hanya membayar Rp.25.500, sisanya Rp.16.500 dibayarkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2021 iuran akan disesuaikan lagi menjadi Rp.35.000 per bulan, namun Rp. 7.000 akan dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Sementara itu iuran bagi PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp100.000per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama Peserta, dan Iuran bagi PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp.150.000 per orang per bulan dibayar oleh PBPU dan BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Dirjen Anggaran, Kemenkeu Askolani mengatakan penetapan Perpres ini mempertimbangkan keputusan Mahkamah Agung.

''Ini membantu golongan kelas 3 dan membantu pelayanan oleh BPJS agar lebih baik. Di tahun 2021 akan disesuaikan jadi Rp.35.000 dan selisihnya akan ditanggung oleh pemerintah,'' katanya.

''Kebijakan ini untuk kebaikan bersama, untuk menjadikan sustainable pelayanan BPJS Kesehatan, untuk perbaikan pelayanan lebih baik di RS maupun di BPJS,'' tambah Askolani.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menkeu Sri Mulyani dalam Forum G20 (ist)

Sabtu, 11 Juli 2020 - 00:05 WIB

Di Paris Forum dan G20 Arab Saudi, Menkeu Sri Mulyani Jelaskan Cara Stabilkan Ekonomi dari Hantaman COVID-19

Sri Mulyani menceritakan langkah luar biasa yang telah diambil Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam menghadapi krisis ini dengan memperbolehkan pemerintah untuk memiliki defisit…

Enny Sri Hartati, Pengamat Ekonomi di diskusi Forum Monitor (Doc: Monitor)

Jumat, 10 Juli 2020 - 23:33 WIB

UMKM Enggak Pernah Naik Kelas, Terlalu!

Pandemi virus covid-19 yang berlangsung hampir tiga bulan nyaris membuat perekonomian nasional lumpuh. Bahkan, pelaku sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang didominasi masyarakat…

Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) Nariman Prasetyo menerima penghargaan sebagai CEO Driving Execution Perusahaan (Tbk)- BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Terbaik dalam ajang 9th Anugerah BUMN 2020 yang bertempat di The Terrace – The MAJ Senayan, Kamis (9/7).

Jumat, 10 Juli 2020 - 21:59 WIB

Wijaya Karya Bangunan Gedung Raih Execution Terbaik di Ajang Anugerah BUMN Award 2020

Jakarta–Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) Nariman Prasetyo menerima penghargaan sebagai CEO Driving Execution Perusahaan (Tbk)- BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Terbaik…

Hutan Reklamasi Pasca Tambang Batu Kapur di pabrik Tuban

Jumat, 10 Juli 2020 - 21:17 WIB

Keren! Ini Teknik Reklamasi SIG di Lahan Pascatambang Pabrik Tuban

Jakarta-PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berkomitmen selalu menjaga kelestarian alam dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Menteri Agama Fachrul Razi

Jumat, 10 Juli 2020 - 20:08 WIB

Menteri Agama: Saya dan Wamen Tidak Terlibat Dalam Seleksi Jabatan Eselon I dan II

Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan bahwa dirinya dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'ad tidak terlibat dalam seleksi jabatan eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama.