Aturan Mudik dan Kebijakan Transportasi Kemenhub Tidak Tegas, DPR: Mencla-Mencle dan Membingungkan

Oleh : Candra Mata | Kamis, 07 Mei 2020 - 07:15 WIB

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Anggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani menyayangkan kebijakan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang tidak memiliki ketegasan dalam pengaturan mudik. 

Sebab, menurut Laksmi, Pemerintah terkadang memiliki kebijakan yang berubah-ubah, sehingga membuat masyarakat luas berada dalam situasi yang membingungkan. 

Terlebih, ungkap Lasmi, belakangan ini ditambah dengan mencuatnya perbedaan istilah antara mudik dan pulang kampung yang mengemuka di tengah masyarakat.

Lasmi mengungkapkan, hal tersebut membuat masyarakat semakin bingung tentang aturan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. 

Demikian disampaikan Lasmi saat mengikuti mengikuti Raker Komisi V DPR RI dengan Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Istiono dan Pengelola Operator Transportasi Nasional seperti PT.Pelindo I-IV, PT. Angkasa Pura I dan II, Garuda Indonesia, PT.KAI, PT.Pelni, dan PT. ASDP Ferry secara virtual, Rabu (6/5/2020).

“Pemerintah tidak tegas soal aturan mudik dan kebijakannya mencla-mencle. Kemarin boleh, kemudian dilarang terus ada istilah pulang kampung dan mudik. Kalau menurut kami harus tegas seperti apa yang tidak boleh dan seperti apa yang dilarang," ujar Lasmi dalam rapat kerja tersebut. Hal lain yang cukup disayangkan adalah pengumuman larangan mudik yang dilakukan jauh sebelum tanggal diberlakukannya larangan mudik.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengungkapkan, larangan mudik yang terlalu dini untuk diumumkan pada saat itu membuat masyarakat justru berbondong-bondong untuk mudik sebelum masa ditetapkannya larangan mudik. 

"Bahkan kemarin sudah ada larangan mudik, malah membuat orang mudik duluan. Orang sudah start duluan untuk mudik," tutur legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VII tersebut.

Lebih lanjut Lasmi berharap Pemerintah Pusat ke depannya lebih tegas secara spesifik tentang hal mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk persyaratan mudik. 

Kemudian, sambung Lasmi, berkaitan dengan aturan penggunaan transportasi umum juga harus dipastikan dibuat dengan tepat dan diterapkan secara tegas.

"Ditegaskan lagi, seperti apa yang boleh untuk naik kereta atau pesawat. Kategorinya bukan atas dasar jabatan Menteri, DPR, pengusaha atau siapapun. Tapi, mungkin bisa berdasarkan orang yang memang sudah valid datanya yang menerangkan bahwa orang tersebut tidak terjangkit Corona itu yang baru dibolehkan melakukan perjalanan. Jadi, itu tidak menutup apakah itu Menteri atau apakah itu pejabat negara. Karena, Corona itu tidak melihat," pungkas Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Nasabah ASABRI

Selasa, 05 Juli 2022 - 21:47 WIB

Peserta Pensiun Lapor SPTB via ASABRI Mobile

PT ASABRI (Persero) adalah BUMN yang mengelola asuransi sosial Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri, yang menjalankan programnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun…

Ketua BAZNAS RI, Prof Dr KH Noor Achmad MA.

Selasa, 05 Juli 2022 - 20:19 WIB

BAZNAS: Potensi Ekonomi Kurban 2022 Capai Rp31,6 Triliun

Jakarta-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan potensi ekonomi kurban tahun 2022 mencapai Rp31,6 triliun, atau meningkat 74 persen dari potensi tahun 2021.

Willy Anwar, Co-founder dari Transporta

Selasa, 05 Juli 2022 - 20:08 WIB

Transporta Terpilih untuk Mengikuti Program Inkubasi Startup Studio Indonesia Batch

Jakarta-Transporta, perusahaan startup teknologi di Indonesia, terpilih menjadi salah satu dari 15 perusahaan startup untuk berpartisipasi dalam Startup Studio Indonesia Batch 4 setelah melewati…

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menginstruksikan pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah untuk menjalin kerja sama dengan PPP dan PAN dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Hal itu dilakukan sebagai upaya memenangi Pilpres 2024.

Selasa, 05 Juli 2022 - 19:57 WIB

Kerja Sama Akar Rumput Perkuat Konsolidasi KIB Hingga ke Daerah

Jakarta- Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menginstruksikan pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah untuk menjalin kerja sama dengan PPP dan PAN dalam Koalisi Indonesia…

Hafferson Manurung, Executive Director NTT DATA Business Solutions Indonesia, bersama Yoke Chian Wong, Partner Account Manager OpenText Singapura sedang berbincang di sela-sela pertemuan dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta.

Selasa, 05 Juli 2022 - 17:24 WIB

Bekerjasama dengan OpenText dan Google, NTT DATA Business Solutions Indonesia Hadirkan Solusi Cloud untuk Otomatisasi Keuangan Perusahaan

Jakarta– NTT DATA Business Solutions Indonesia bersama OpenText dan Google Cloud Platform menghadirkan solusi Cloud yang dapat diintegrasikan dengan berbagai inovasi.