INDUSTRY.co.id - Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mendiskusikan penyusunan peraturan Menteri PUPR untuk mendukung skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dengan Badan Perncana Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia (World Bank). Bank Dunia turut dilibatkan dalam diskusi tersebut. Pasalnya, skema BP2BT tersebut memanfaatkan pinjaman bernilai US$450 juta dari Bank Dunia.
“Pinjaman dari Bank Dunia bernilai total US$450 juta itu akan digunakan untuk tiga hal, yaitu untuk mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Ditjen Penyediaan Perumahan, kemudian program BP2BT pada Ditjen Pembiayaan Perumahan serta untuk capacity building,” ujar Lana Winayanti, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, usai rapat Komite Tapera dengan Menteri Keuangan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (04/04/2017).
Lana menjelaskan, dana untuk bantu BSPS nya perumahan swadaya di Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar US$215 juta, kemudian US$215 juta lagi untuk mendukung skema baru BP2BT. Sisanya US$20 juta untuk capacity building, terutama reformasi kebijakan perumahan.
Sementara itu untuk mengawasi berjalannya skim-skim tersebut, demikian Lana, Kementerian PUPR akan membentuk lembaga khusus guna mengelola segala informasi mengenai perumahan. Lembaga itu diharapkan dapat memberikan kemudahan akses skema-skema bantuan perumahan kepada masyarakat melalui penyediaan berbagai macam informasi di lembaga tersebut.
"Jadi capacity building bukan hanya di Dijen Pembiayaan Perumahan dan Ditjen Penyediaan Perumahan saja, tapi juga termasuk di pemerintah daerah dan perum Perumnas. Kemudian kita membentuk satu lembaga untuk informasi mengenai perumahan,” tukasnya.
Bantuan pinjaman Bank Dunia untuk sektor perumahan di Indonesia tersebut akan digunakan untuk mendukung skema BP2BT milik pemerintah, dimana sasaran utamanya adalah pemilik pertama rumah tersebut berpendapatan rendah.
Skema itu memberikan bantuan uang muka yang besarnya sesuai dengan jumlah tabungan penerima bantuan, juga cicilan sesuai standar pasar yang diberikan oleh institusi peminjam yang berpartisipasi dalam program ini. Selain itu, pendanaan juga akan mendukung peningkatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dimana sekitar 40% dari penerima bantuan ini ditargetkan merupakan keluarga berpenghasilan terendah di Indonesia.
Menurut Bank Dunia, Indonesia kini sedang menghadapi permintaan perumahan dengan harga terjangkau dalam jumlah yang besar, yaitu mencapai sekitar satu juta unit per tahun. Kondisi saat ini, sekitar 20% dari 64,1 juta unit rumah berada dalam kondisi buruk. Kemudian sekitar 22% penduduk Indonesia, atau sekitar 29 juta orang, tinggal di kawasan kumuh perkotaan.
Pendanaan ini akan mendukung pemerintah untuk mewujudkan kebijakan dan reformasi institusi serta bertujuan memperkuat fondasi pasar perumahan. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan dipusatkan untuk mengatasi kekurangan persediaan rumah serta memperbaiki kualitas rumah yang rendah di wilayah perkotaan yang tumbuh pesat. (Abraham Sihombing)
