Mitigasi Penyelewengan, Pemerintah Siapkan Ketentuan Ketat Atas Penggunaan Alat Tambang

Oleh : Hariyanto | Jumat, 01 Mei 2020 - 16:59 WIB

Buruh tambang migas rakyat. (Ist)
Buruh tambang migas rakyat. (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Mengantisipasi sejumlah penyalahgunaan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan kaidah aktivitas pertambangan, Pemerintah menyiapkan sejumlah ketentuan ketat atas penggunaan bahan peledak maupun alat berat agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan, misalnya penambangan di sisir sungai.

"Kita harus bedakan rakyat mana. Kalau rakyat mampu, mereka nggak ada WPR (wilayah pertambangan rakyat), mereka harus punya izin tambang. Kalau sudah pakai alat berat, ya bukan rakyat, bukan di WPR Rakyat kan ada keterbatasan modal teknologi gitu. Makanya penyiapannya oleh Pemda dari lahan, eksplorasi sampai studi lingkungan itu harus ketat," kata Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono dalam Diskusi Publik RUU Minerba sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Nasional, Rabu (29/4/2020).

Ada juga soal celah penambang ilegal, Bambang memastikan bahwa WPR dikelola oleh kelompok-kelompok kecil, bahkan BumDes, sehingga tidak bisa begitu saja dieksploitasi penambang ilegal.

"Jadi WPR itu diusulkan oleh Pemda, ditetapkan oleh Menteri. Saat ditetapkan, sebelum menentukan IPR, dokumennya harus lengkap. Jadi WPR itu nggak bisa begitu saja diajukan lalu langsung diterima," kata Bambang.

Pemerintah menekankan penegakan hukum yang benar-benar ketat untuk membasmi dan mencegah tingkah oknum yang lain dalam memanfaatkan pertambangan rakyat. "Makanya, law enforcement ini harus benar-benar dilakukan agar seluruh aturan itu bisa dipatuhi," tutup Bambang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dukungan Menuju Indonesia Cashless Society di Era New Normal

Selasa, 14 Juli 2020 - 10:15 WIB

Shopee: Pembayaran Digital Meningkat di Era New Normal

Shopee, platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan, melihat adanya peningkatan masyarakat Indonesia memilih opsi pembayaran digital dalam memenuhi kebutuhan harian secara online.

Coronavirus (ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 10:10 WIB

Jubir COVID-19 Yurianto: Droplet Bertahan Lama Dalam Ruangan, Cegah dengan Masker bukan Face Shield

Marak pemberitaan mengenai penularan COVID-19 melalui udara beredar ditengah masyarakat membuat juru bicara penanganan COVID-19 Achmad Yurianto angkat bicara.  Menurutnya bahwa merujuk rilis…

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 14 Juli 2020 - 10:00 WIB

Home Industri Modifikasi Otomotif Berkembang Signifikan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong berkembangnya home industri motor dan mobil custom (modifikasi otomotif) sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Terlebih orang nomor satu di…

Ilustrasi kredit perbankan

Selasa, 14 Juli 2020 - 09:55 WIB

Kabar Gembira! OJK Bakal Perpanjang Restrukturisasi Kredit

Berdasarkan hasil diskusi dengan kalangan perbankan, diputuskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperpanjang restrukturisasi kredit.

Reklamasi Teluk Jakarta (Foto Ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 09:50 WIB

Inilah Keheranan Ahok, Soal Reklamasi Ancol di Zaman Gubernur Anies yang Menempel dengan Darat

Jakarta, Gubernur Anies Baswedan dinilai dianggap melanggar janji kampanye karena pernah menentang dengan keras reklamasi di masa Basuki Tjahaja Purnama menjabat Gubernur DKI Jakarta.