Jeritan Satpam Terkena PHK Tuntut BLT

Oleh : Wiyanto | Minggu, 05 April 2020 - 11:15 WIB

Satpam tenaga kerja yang bekerja secara outsourcing
Satpam tenaga kerja yang bekerja secara outsourcing

INDUSTRY.co.id - Jakarta --Dampak ekonomi dari pandemic virus Covid-19 cukup terasa bagi sektor industri di Indonesia.

Diberlakukannya sosial distance dan work from home telah menyebabkan beberapa aktivitas bisnis melamban dan berhenti. Termasuk dunia industrial security yang mengalami dampaknya.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Agoes Dermawan imbas dari pandemi virus Covid-19 ini menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sebagian satpam di Indonesia.

“Akibat dari pandemi Virus Covid-19, banyak tenaga satpam terkena PHK atau dirumahkan tanpa digaji,” ungkapnya, Minggu (5/4).

Agoes menambahkan, industri jasa pengamanan adalah industri padat karya dan sarat dengan tenaga kerja dalam bentuk tenaga satuan pengamanan (Satpam) outsourcing.

Karenanya, ABUJAPI yang menaungi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) menyampaikan permohonan bantuan sosial kepada pemerintah untuk para satpam yang terkena dampak PHK selama pandemi ini berlangsung.

Hal ini juga menindaklanjuti adanya upaya dari pemeritah dalam meredam dampak negatif pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan stimulus kebijakan di sektor kesehatan, bantuan sosial dan sektor industri agar ekonomi terus berjalan.

“Informasinya, pemerintah akan memberikan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemik Covid-19 dengan memberikan bantuan sosial untuk mereka yang kena PHK. Program ini sangat baik, ABUJAPI menyambut program ini,” tegasnya.

Menurut data sementara yang sudah dihimpun oleh BPD ABUJAPI seluruh Indonesia, bahwa dampak dari pandemi Covid-19 ini sudah menelan korban 1315 satpam yang mengalami PHK.

“Jumlah ini, akan terus bertambah karena data ini masih bersifat sementara karena waktu yang terbatas untuk mendatanya, ada kemungkinan lebih besar,” ungkapnya.

Sementara itu Sekjen ABUJAPI Suryawisesa Karang mengatakan, bahwa secara administrasi, ABUJAPI telah melayangkan surat kepada Presiden RI bersama Forum Alih Daya Indonesia (FADI) untuk meringankan beban perusahaan alih daya. Selain itu ABUJAPI telah melayangkan surat kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker untuk menindaklanjuti dari dampak PHK sebagian satpam di seluruh Indonesia.

“Kami berharap surat yang kami kirimkan bisa ditindaklanjuti oleh kemnaker,” ungkapnya.

Adapun data satpam dari BUJP anggota ABUJPI yang sudah melakukan pendataan adalah wilayah Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan DI Yogjakarta.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Nadiem Makarim

Jumat, 22 Januari 2021 - 10:25 WIB

Ayah Bunda dan Guru Tolong Catat! Nadiem Tegaskan AN Tidak Sama dengan UN: Bukan Evaluasi Individu Siswa dan Bukan Juga untuk Menghukum Sekolah!

Terkait isu strategis tentang Asesmen Nasional (AN), banyak masyarakat yang salah persepsi, untuk itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim angkat suara dengan…

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Antara/ CNN Indonesia)

Jumat, 22 Januari 2021 - 10:19 WIB

Menkes Akui Pemerintah Salah Sasaran soal Testing Covid-19

Jakarta-Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui selama ini strategi testing, tracing, dan treatment atau 3T yang dijalankan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19)…

Ilustrasi galon sekali pakai

Jumat, 22 Januari 2021 - 10:18 WIB

Digagas Dua Siswa SMA, Petisi Tolak Galon Sekali Pakai Terus Mendapat Dukungan Publik

Sebuah petisi penolakan terhadap produk air kemasan galon sekali di change.org terus mendapat dukungan publik. Sampai hari ini, Jumat (22/1/2021), sudah lebih dari 27.000 orang menandatangani…

PT Pinduit Teknologi Indonesia (Pintek)

Jumat, 22 Januari 2021 - 10:15 WIB

Pintek Bantu Permodalan UKM SIPLah Dalam Menyediakan Kebutuhan Pendidikan di Seluruh Pelosok Negeri

Pintek dapat menyediakan solusi keuangan dan membantu perputaran bisnis UKM/Vendor SIPLah dalam mengoptimalkan penjualan hingga ke seluruh pelosok negeri.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 22 Januari 2021 - 10:04 WIB

Anggaran Mencapai Rp 149,8 Triliun, Menteri Basuki Targetkan Terserap 20 Persen di Triwulan I TA 2021

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan dalam rangka…