Tunggakan Cicilan Kredit Ancam Perusahaan Pembiayaan Gulung Tikar

Oleh : Herry Barus | Senin, 30 Maret 2020 - 08:04 WIB

Dwi Ngai Sinaga, SH, MH
Dwi Ngai Sinaga, SH, MH

INDUSTRY.co.id - Medan- Perusahaan pembiayaan di Sumatera Utara meminta masyarakat tidak menjadikan tameng pidato Presiden Joko Widodo yang akan memberikan relaksasi penundaan pembayaran cicilan selama satu tahun ke depan, untuk tidak melakukan pembayaran dari tunggakan hutang sebelum terjadinya dampak covid 19.

Hal ini dikatakan Penasehat Hukum beberapa Perusahaan Pembiayaan di Sumut, Dwi Ngai Sinaga, SH, MH, , Minggu (29/3/2020).

Menurutnya, pidato Presiden pada 24 Maret 2020 kemarin menjadi ambigu karena isinya belum berbentuk Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres) atau saran.

"Walaupun isi pidato itu sederhana tapi efeknya luar biasa karena banyak masyarakat menilai penundaan cicilan untuk semua debitur. Ini menjadi polemik, perusahaan pembiayaan akan gulung tijar karena berapa banyak karyawan yang harus dibayar, sedangkan debitur tidak mau membayar cicilannya," kata Dwi.

Dijelaskan pengacara kondang Medan ini , dari isi pidato Presiden tersebut hanya disampaikan sebagai insyruksi atau himbauan dan belum adanya kekuatan hukum. Sehingga perjanjian antara kreditur dan debitur tersebut tidak berlaku surut dalam artian terhadap objek tersebur dapat dilakukan pembayaran serta pengamanan unit yang dalam tunggakannya dihitung sejak sebelum terjadi dampak covid 19.

"Contohnya terhadap cicilan kredit nasabah yang tertunggak dihitung sejak Oktober 2019-Januari 2020, sedangkan pidato Presiden dan peraturan OJK dikeluarkan 24 Maret 2020 atau nasabah sudah mempunyai tunggakan sebelum adanya dampak covid 19. Dan untuk membuktikan nasabah mempunyai tunggakan berdasarkan history payment yang dikeluarkan oleh pihak leasing," ucapnya.

Dilanjutkannya, dalam relaksasi kredit tersebut terjadi saat-saat keadaan yang memaksa dalam arti bahwa terdapat tunggakan yang terhitung satu bulan sampai dinyatakan berakhir pandemik covid 19 adalah sesuatu yang lumrah karena secara undang-undang diatur.

Namun perjanjian yang dilakukan kreditur dan debitur sebelum terjadinya dampak covid 19 tidak berlaku surut sehingga kewajiban si kreditur harus tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Untuk itu kami berharap demi kondusifitas ditengah-tengah masyarakat, pemerintah harus cepat dan bijak menangani permasalahan ini," katanya.

Menurut Dwi Sinaga, masyarakat harus memahami terkait pidato Presdieen tersebut bahwa yang diberikan relaksasi kredit UMKM adalah mereka yang melakukan kredit untuk dilakukan usaha.

Sedangkan ada sebagian yang melakukan kredit konsumtif digunakan untuk keperluaan pribadi. Kemudian kredit kendaraan bukan termasuk UMKM yang tujuan dilakukan sebagai permodalan usaha.

"Apalagi terhadap syarat pembiayaan pihak leasing tidak memberikan kredit kepada nasabah yang keperluannya untuk dilakukan usaha seperti ojek online dan taxi online. Sehingga sangat jelas dalam pengajuan kredit antara nasabah dan pihak pembiayaan pada umumnya tidak menjelaskan kegunaannya apakah untuk usaha atau kebutuhan pribadi," ungkapnya.

Berdasarkan pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK bahwa perbankan dapat proaktif dalam mengindentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak covid 19, diutarakan Dwi Sinaga, memiliki pengertian bahwa perusahaan penbiayaan diberi hak mutlak untuk mengindentifikasi debiturnya sudah terjena dampak covid 19 atau sebelumnya.

Lalu, tidak serta berlaku terhadap seluruh nasabah yakni nasabah sebelumnya melakukan pembayaran lancar tetapi akibat dampak covid 19 terjadi permasalahan ekonomi sehingga menunggak.

"Hal ini lah yang perlu kebijaksanaan dari perusahaan pembiayaan. Tapi tidak berlaku bagi debitur yang tidak mempunya itikad baik sebelum terkena dampak covid 19 dan yang sudah memiliki tunggakan kredit jauh dari sebelumnya," pungkas Dwi

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Prof Wiku Adisasmito BNPB

Minggu, 31 Mei 2020 - 09:20 WIB

11 Indikator Kesehatan Daerah Bisa Beraktivitas Normal

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebutkan terdapat 11 indikator kesehatan masyarakat agar bisa kembali ke aktivitas ekonomi produktif dan aman…

Ilustrasi Koperasi (ist)

Minggu, 31 Mei 2020 - 08:15 WIB

Kisruh Penindakan 35 Koperasi, DPR: Satgas Investasi Wajib Gesit Tapi juga harus Cermat

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly mengomentari Satgas Waspada Investasi yang keliru telah melakukan penindakan terhadap 35 Koperasi. ā€œSatgas Waspada Investasi memang wajib mewaspadai…

Hendra J Kede, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI / Ketua Bidang Hukum dan Legislasi PB KBPII

Minggu, 31 Mei 2020 - 07:55 WIB

Jatidiri TVRI

Berikut pemulis copy paste salah satu berita media online tentang alasan Helmy Yahya dipecat dari posisi Direktur Utama TVRI : Kinerja Helmy dianggap tak sesuai visi dan misi TVRI Ketua Dewan…

Ilustrasi buruh pabrik

Minggu, 31 Mei 2020 - 07:50 WIB

Terbukti Disiplin, Buruh di Kawasan Industri Nihil Kasus Covid-19

Industri padat karya bisa mulai menerapkan era kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi virus corona baru (Covid-19). Pasalnya dampak virus tidak terlihat di kawasan industri.

Menperin Agus Gumiwang dan Danlanal Tegal Tinjau KIB Brebes

Minggu, 31 Mei 2020 - 07:00 WIB

Menperin Agus Gumiwang dan Danlanal Tegal Tinjau KIB Brebes

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut tegal Letkol Mar Ridwan Azis, M.Tr.Hanla., CHRMP. pada kesempatannya menghadiri dan mengikuti rangkaian kunjungan kerja (Kunker) oleh Menteri Perindustrian…