Hindari Sanksi Hukum, Tinggalkan Peggunaan Perangkat Lunak Ilegal

Oleh : Herry Barus | Kamis, 26 Maret 2020 - 14:06 WIB

Hindari Sanksi Hukum, Tinggalkan Peggunaan Perangkat Lunak Ilegal
Hindari Sanksi Hukum, Tinggalkan Peggunaan Perangkat Lunak Ilegal

INDUSTRY.co.id - Jakarta– BSA | The Software Alliance menghimbau perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia untuk beralih menggunakan perangkat lunak legal, dalam batas waktu hingga pertengahan tahun 2020, atau menghadapi sanksi hukum di bidang hak kekayaan intelektual perangkat lunak.

Para eksekutif BSA dan pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merencanakan kampanye komunikasi dan inspeksi yang lebih menyeluruh. Kolaborasi antara BSA dan DJKI ini akan menjangkau perusahaan-perusahaan yang dikenal menggunakan perangkat lunak ilegal, dan, bagi organisasi yang tidak patuh, DJKI akan menyelenggarakan inspeksi. BSA menawarkan dukungan untuk melakukan transisi ke perangkat lunak legal sebelum inspeksi dilakukan.

BSA mengatakan bahwa perusahaan yang mengaku menggunakan perangkat lunak legal harus dapat menyediakan bukti untuk menghindari masalah hukum. Perusahaan yang tidak patuh dapat dikenakan sanksi hingga 1 miliar Rupiah (IDR) dalam bentuk denda pemerintah, biaya legal dan sanksi-sanksi akibat penggunaan perangkat lunak ilegal, yang termasuk dalam pelanggaran undang-undang hak cipta Indonesia.

"Perusahaan tidak dapat bersaing dalam perekonomian saat ini apabila masih menggunakan perangkat lunak ilegal karena terlalu banyak menimbulkan risiko-risiko hukum, siber dan reputasi," kata Tarun Sawney, Direktur Senior, BSA, Kamis (26/3/2020)

“Kami di sini hadir untuk membantu perusahaan-perusahaan melakukan transisi ke perangkat lunak legal. Para pemimpin bisnis juga harus secara proaktif menangani masalah penggunaan perangkat lunak ilegal di dalam perusahaan mereka karena dampak-dampak negatif dan potensi kerugiannya terlalu besar untuk diabaikan.”

Untuk menghindari gangguan bisnis akibat penggunaan perangkat lunak ilegal, para pemimpin bisnis disarankan untuk memastikan lisensi perangkat lunak mereka telah sesuai dengan semua bukti lisensi yang sesuai dan bukti pembelian yang diperbarui seandainya pemeriksaan DJKI dilakukan di tempat mereka. Kampanye ini bertujuan membidik penggunaan perangkat lunak ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah maupun oleh perusahaan-perusahaan besar.

BSA mengatakan bahwa mereka sedang meningkatkan upaya penegakan hukum dibidang pelanggaran hak atas kekayaan intelektual perangkat lunak akibat kurang tanggapnya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Menurut BSA, banyak perusahaan di Indonesia yang dihubungi oleh BSA selama 6 bulan terakhir gagal beralih ke perangkat lunak legal, sehingga membuka lebar kemungkinan serangan malware dan mempertaruhkan reputasi mereka. Malware dari perangkat lunak yang tidak berlisensi menimbulkan kerugian perusahaan secara global mencapai $359 miliar dolar AS per tahun. Para CIO perusahaan melaporkan bahwa alasan nomor satu untuk memastikan jaringan mereka dilisensikan sepenuhnya adalah demi menghindari peretasan data dan ancaman keamanan lainnya dari malware.

Untuk mengubah sikap lalai para pemimpin bisnis Indonesia tentang perangkat lunak ilegal, BSA mengatakan bahwa para investor, pejabat pemerintah, dan pendukung perlindungan konsumen harus menyerukan kepada perusahaan-perusahaan untuk sepenuhnya menghentikan penggunaan perangkat lunak ilegal.

“Dengan menggunakan perangkat lunak ilegal, perusahaan-perusahaan di Indonesia menciptakan celah untuk serangan malware yang mencuri data konsumen, meretas database e-commerce dan menyedot uang dan data dari akun konsumen,” kata Tarun.

“Yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa lebih banyak lagi perusahaan Indonesia yang masih tidak beralih ke perangkat lunak legal, sementara sangat penting bagi perusahaan yang memiliki data sensitif, seperti sektor perbankan dan keuangan, perusahaan teknologi dan e-commerce, untuk melakukan tindakan-tindakan pasti untuk beralih ke perangkat lunak legal. Jika mereka tidak beralih ke perangkat lunak legal, pemerintah Indonesia pada akhirnya akan meminta pertanggungjawaban mereka. ”

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga regional, Indonesia tertinggal, baik dalam alih perangkat lunak legal, maupun keamanan siber.

Perusahaan-perusahaan di Filipina, Thailand dan Vietnam mencatat tingkat alih perangkat lunak legal yang jauh lebih tinggi selama kampanye. Hampir 600 perusahaan di Filipina, lebih dari 600 perusahaan di Thailand dan hampir 400 perusahaan di Vietnam memilih untuk bekerja sama dengan BSA untuk beralih ke aset perangkat lunak legal selama 6 bulan terakhir. Di Filipina, kampanye yang dilakukan BSA berhasil meniadakan perangkat lunak ilegal dari 38.500 PC. Di Thailand, lebih dari 32.100 PC beralih dari perangkat lunak ilegal ke legal, dan di Vietnam hampir 24.000 PC dibersihkan dari perangkat lunak ilegal. Di Indonesia, kampanye ini menghasilkan kurang dari 6.000 PC yang beralih ke perangkat lunak legal - karenanya diperlukan seruan untuk menekankan penegakan hukum.

Komponen utama dari kampanye BSA adalah untuk membantu para pemimpin bisnis memahami risiko hukum, reputasi, dan keamanan siber yang diperburuk oleh penggunaan perangkat lunak ilegal, yang tidak menerima pembaruan keamanan yang disediakan oleh perangkat lunak legal. BSA juga menekankan manfaat bisnis yang diperoleh dari penggunaan perangkat lunak legal, yaitu lebih produktif, lebih aman dan terkait dengan profitabilitas bisnis yang lebih baik. Ketika perusahaan mengambil langkah-langkah pragmatis untuk memperbaiki manajemen perangkat lunaknya, mereka dapat meningkatkan keuntungan hingga 11 persen.

Studi menunjukkan bahwa organisasi-organisasi dapat mencapai penghematan biaya perangkat lunak tahunan hingga 30 persen dengan menerapkan Manajemen Aset Perangkat Lunak dan program opti

"Saran kami adalah agar para pemimpin bisnis bertemu dengan karyawan mereka yang bertanggung jawab atas TI atau mereka memanggil konsultan TI untuk membantu memilah-milah masalah lisensi dan menekankan bahwa semua perangkat lunak ilegal harus ditiadakan dari PC," kata Tarun. “Perangkat lunak legal adalah garis pertahanan pertama terhadap risiko-risiko serangan malware. Ini harus menjadi prioritas bagi para pemimpin bisnis. "

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Prajurit Yonmarhalan III Pertisipasi Sumbangkan Darah

Kamis, 09 April 2020 - 03:30 WIB

Prajurit Yonmarhalan III Pertisipasi Sumbangkan Darah

Membantu penambahan stok darah untuk kebutuhan transfusi darah / bantuan kemanusiaan prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) III dengan seluruh unsur Markas Komando Pangkalan…

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate

Kamis, 09 April 2020 - 03:25 WIB

Menteri Johnny Ungkap Ada 1.096 Isu Hoaks terkait Covid-19 yang Beredar di Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube

“Hingga saat ini sudah ada total 1.096 isu hoaks terkait Covid-19 yang tersebar di platform Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube," ungkap Menteri Johnny.

Warga Rumdis Brigif 2 Marinir Laksanakan Pemeriksaan Suhu Badan

Kamis, 09 April 2020 - 03:00 WIB

Warga Rumdis Brigif 2 Marinir Laksanakan Pemeriksaan Suhu Badan

Dalam rangka deteksi dini penyebaran Virus Corona (Covid-19), Staf Intelijen, Provos dan Tim Kesehatan Balai Pengobatan Brigif 2 Marinir melaksanakan pemeriksaan Thermal Scanner (pemeriksaan…

Netflix

Kamis, 09 April 2020 - 01:50 WIB

Netflix Berikan Banyak Pilihan untuk Orang Tua Kontrol Tayangan untuk Anak-anak

Salah satu keunggulan layanan video on demand adalah kamu bisa menentukan sendiri pilihan tayangan yang tepat bagi hiburan kamu dan keluarga. Itulah sebabnya, Netflix berinvestasi dalam konten…

Industri Teknologi INTEL

Kamis, 09 April 2020 - 00:35 WIB

Intel Commits $50 Million with Pandemic Response Technology Initiative to Combat Coronavirus

Intel is pledging an additional $50 million in a pandemic response technology initiative to combat the coronavirus through accelerating access to technology at the point of patient care, speeding…