Industri Padat Modal, Pemerintah Perlu Bangun Lembaga Pembiayaan Produksi Perkapalan

Oleh : Candra Mata | Jumat, 20 Maret 2020 - 07:20 WIB

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

INDUSTRY co.idJakarta, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meyakinkan bahwa industri perkapalan nasional sudah mencapai beberapa kemajuan. 

Seperti diantaranya peningkatan jumlah galangan kapal menjadi lebih dari 250 perusahaan dengan kapasitas produksi yang mencapai sekitar 1 juta tonase bobot mati per tahun untuk bangunan baru dan hingga 12 juta DWT per tahun untuk reparasi kapal.

“Ke depan, kami berharap kapasitas produksi untuk bangunan baru maupun reparasi kapal dapat terus ditingkatkan,” tegas Menperin Agus di Jakarta Kamis (19/3).

Apalagi, sebut Agus, industri perkapalan atau galangan kapal merupakan salah satu sektor strategis dan mempunyai peran vital untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. 

Ia juga menyatakan, pihaknya bersama para pemangku kepentingan terkait, senantiasa proaktif untuk mendukung kemajuan industri galangan kapal di Tanah Air dengan mengeluarkan program dan kebijakan strategis. 

“Kami terus mendorong peningkatkan investasi untuk menumbuhkan sektor industri galangan kapal di dalam negeri sekaligus juga memacu utilisasinya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga mengisi pasar ekspor,” paparnya.

Ia menyebutkan, yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam pengembangan industri perkapalan, salah satunya adalah adanya bantuan mengenai pendanaan proses produksi. 

Sebab, selain padat karya dan padat teknologi, karakteristik industri galangan kapal juga padat modal.

“Dalam membangun kapal, mereka membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara proyeknya tidak bisa dijadikan jaminan oleh pihak bank. Sesuai amanat Undang-Undang Perindustrian, pemerintah perlu membangun lembaga pembiayaan itu sendiri,” pungkas Menperin. 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Aksi puluhan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di RSUD Bajawa ini mendapatkan respon positif dari netizen/ foto: maumerenews.com

Kamis, 24 September 2020 - 08:27 WIB

Prajurit TNI yang Murah Hati! Anggota Kodim 1625 Ngada Flores, Kumpulkan Uang Demi Tebus Pasien yang Tidak Mampu Bayar Rumah Sakit

BAJAWA-Puluhan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di RSUD Bajawa mengumpulkan uang secara sukarela dan spontan untuk menebus biaya rumah sakit dari seorang bayi asal Kabupaten Manggarai yang orangtuanya…

Jalan Akses Pelabuhan Patimban

Kamis, 24 September 2020 - 08:26 WIB

Sudah 98,3 Persen, Jalan Akses Pelabuhan Patimban Sepanjang 8,2 Km Akan Rampung Akhir Oktober 2020

Jalan akses ini merupakan wujud nyata dari kerja sama bilateral Indonesia-Jepang dengan skema pinjaman senilai Rp. 1.2 Triliun.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyerahkan simbolis kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK kepada perwakilan petani, didampingi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandou, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto, Anggota Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK Rekson Silaban, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Manado Hendrayanto, dan Kadisnakerprov Sulawesi Utara Erni Tumundo

Kamis, 24 September 2020 - 08:15 WIB

Luar Biasa, Pemprov Sulut dan BPJAMSOSTEK Kembali Bukukan Rekor MURI

Dikenal sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lahan pertanian yang tersebar hampir di seluruh wilayah termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya…

Anggota Komisi VI DPR RI - Abdul Hakim Bafagih (Photo by Jaka/Man)

Kamis, 24 September 2020 - 08:15 WIB

DPR Dorong BKPM Tarik Investasi Aplikasi Zoom dan Tiktok

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional ini lantas meminta agar pada Tahun Anggaran 2021 mendatang, BKPM mampu menarik investasi aplikasi seperti Zoom dan Tiktok.

RECOFTC mendampingi masyarakat Desa Pattaneteang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dalam kegiatan pengembangan usaha kopi pasca izin hutan desa. Pendampingan tersebut membuka akses masyarakat untuk mengelola hasil hutan secara mandiri dan berkelanjutan.

Kamis, 24 September 2020 - 07:47 WIB

Konflik Lahan Meningkat! Pegiat Resolusi Konflik Dorong Sinergi Multisektor Sebagai Kunci Penanganan Konflik Lahan Saat Pandemi

Jakarta- Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) mencatat peningkatan tajam jumlah pengaduan konflik lahan di tahun 2020, sehingga akumulasi kasus dari 2015…