IPW: Kapolda Sultra Permalukan Pemerintah dan Polri

Oleh : Herry Barus | Rabu, 18 Maret 2020 - 09:15 WIB

Neta S Pane, IPW (Foto Dok Industry.co.id)
Neta S Pane, IPW (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Mabes Polri harus segera mencopot Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam. Sebab dalam kasus kedatangan 49 TKA Cina di Kendari, Kapolda tidak hanya mempermalukan institusi Polri dan Pemerintah, tapi juga sudah melakukan kebohongan publik dan melanggar UU ITE.

“Ind Police Watch (IPW) menilai, apa yang dilakukan Kapolda Sultra menunjukkan bahwa sebagai perwira tinggi dan pimpinan kepolisian ybs tidak Promoter. Ucapannya, yang menyatakan bahwa 49 TKA Cina yang masuk ke Kendari adalah habis memperpanjang visa di Jakarta adalah  kebohongan yang membuat keresahan di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap isu Corona,” ujar Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Watch, Rabu (18/3/2020)

Sebagai Kapolda, yang bersangkutan  tidak cermat melakukan check and rechek. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasinya sebagai pimpinan kepolisian sangat buruk dan fungsi intelijen di Polda Sultra tidak berjalan. Akibatnya, pernyataannya sebagai pejabat publik yang dipercaya menjaga keamanan di Sultra menjadi sarat dengan kebohongan, yang pada akhirnya bisa meruntuhkan kepercayaan publik tidak hanya pada Polri tapi juga pada pemerintah Jokowi.

Disamping itu, pernyataan Kapolda Sultra itu telah melanggar janji dimana seorang pejabat publik tidak boleh berbohong dan manipulatif.

Pernyataan Kapolda Sultra itu jelas mencoreng institusi. Sebab itu pimpinan Polri harus menegakkan aturannya sendiri, yakni Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Pada Pasal 7 ayat 1 Perkap tersebut dikatakan bahwa setiap Anggota Polri wajib antara lain, a, setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya; b.menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri; c.menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Dalam kasus ini Kapolda Sultra juga bisa terkena UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 45A ayat 1 menyebutkan, stiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak  menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. Sedangkan UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 55 mengungkapkan, setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan  mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda  paling banyak Rp5.000.000.

Kasus ini berawal dari masuknya 49 TKA Cina ke Kendari pada Minggu (15/3/2020) malam. Kapolda Sultra mengatakan TKA Cina itu baru memperpanjang visa dan ijin kerja di Jakata. Tapi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham RI Sulawesi Tenggara, Sofyan mengatakan, ke 49 TKA itu baru datang dari Henan, Cina. Dua pernyataan pejabat pemerintah yang bertolak belakang ini jelas membingungkan publik di tengah merebaknya isu Corona. Kasus ini menunjukkan betapa buruknya koordinasi antar instansi pemerintah dalam mengatasi isu Corona. Polda Sultra sebagai penanggungjawab keamanan yang memiliki perangkat intelijen seharusnya bisa lebih akurat dalam menyikapi isu isu aktual di masyarakat. Untuk itu Kapolda yang bekerja tidak profesional, modern dan terpercaya seperti Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam harus segera dicopot dari jabatannya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Usaha Mikro PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Supari, di diskusi "Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi"

Selasa, 22 September 2020 - 23:15 WIB

BRI Ingatkan UMKM Agar Bantuan Presiden Digunakan Buat Modal Usaha

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) mengharapkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan Bantuan Presiden (Banpres) untuk hal yang produktif agar usahanya bisa bangkit di era pandemi.

Ketua Dekopinwil Jawa Tengah Doktor Walid menerima SK pengangkatan dirinya dari Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid Dalam Muswil Dekopin Jawa Tengah di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (15/9/2020).

Selasa, 22 September 2020 - 18:57 WIB

Doktor ‘Matematika’ UGM Pimpin Dekopin Jateng, Nurdin Halid: Saya Percaya Sosok Dr. Walid

Jawa Tengah-Ketua Dekopinwil Jawa Tengah Doktor Walid menerima SK pengangkatan dirinya dari Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid Dalam Muswil Dekopin Jawa Tengah di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa…

Dropbox sampah kemasan

Selasa, 22 September 2020 - 18:38 WIB

Dukung Indonesia Bebas Sampah, Tiga Perusahaan ini Berkolaborasi Hadirkan Program Dropbox Sampah Kemasan

Aksi kolaborasi ini juga merupakan wujud dukungan sektor swasta terhadap PP RI No 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah…

Presiden Joko Widodo

Selasa, 22 September 2020 - 18:22 WIB

Presiden Jokowi Instruksikan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban

Presiden Joko Widodo menginstruksikan dilakukannya percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kehadiran pelabuhan utama baru tersebut akan berperan…

Persib Bandung FC

Selasa, 22 September 2020 - 18:00 WIB

PERSIB Siapkan Pemain-Pemain Profesional

Sama seperti Saiful, Ardi Maulana atau Dudung merupakan pemain PERSIB U-20 yang berhasil masuk daftar pemain Pangeran Biru untuk kompetisi Liga 1 2020. Selain mereka, ada Kakang Rudianto dan…