Penurunan Harga Gas untuk 7 Sektor Industri Dinilai Tidak Fair

Oleh : Ridwan | Rabu, 26 Februari 2020 - 14:20 WIB

Ilustrasi instalasi gas. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi instalasi gas. (Foto: Istimewa)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ekonom Senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah menurunkan harga gas industri hingga USD 6/mmbtu. Dia menilai rencana penurunan harga itu tidak memiliki dasar yang kuat.

Selain itu, menurutnya, penurunan harga gas tersebut tidak akan menjamin industri penerima harga gas itu akan tumbuh lebih kuat.

"Dasarnya menurunkan harga gas itu apa? Hitung-hitungannya darimana sehingga harga gas industri harus 6 dollar?" ujar Faisal di Jakarta (26/2/2020).

Menurut ekonom Universitas Indonesia itu, harga gas Indonesia bervariasi, tergantung sumber dan lokasinya. Dengan adanya agregator, harga gas yang berbeda itu kemudian dijadikan satu, sehingga keluar menjadi harga yang bisa dijangkau oleh konsumen.

"Jadi nggak ada harga gas yang ideal. Sumbernya berbeda-beda, maka dibutuhkan agregator gas," jelasnya.

Faisal pun tidak yakin jika penurunan harga gas industri akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Itu tidak ada urusannya. Presiden mendapatkan informasi yang salah soal harga gas ini," cetusnya.

Sementara Deputi III Menko Perekonomian Monty Girianna belum dapat menyampaikan besaran dampak ekonomi akibat penurunan harga gas industri.

"Belum ada angkanya. Masih dalam perhitungan," ujar Monty.

Kholid Syeirazi dari Center For Energy Policy menilai tidak fair negara menyubsidi cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

Sesuai perpres No. 40 Tahun 2016 terdapat 7 industri yang berhak atas ‘subsidi’ harga gas yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, industri baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

"Penetapan harga atas tiga kategori industri yang menjadikan gas sebagai bahan baku (feed stock) yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical bisa dimengerti. Namun, untuk 4 industri selebihnya, gas bumi bukan merupakan bahan baku, tetapi burner yang bisa disubstitusi dengan BBM," jelasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ojek online yang menerima bantuan beras

Minggu, 05 April 2020 - 19:45 WIB

Pedagang dan Ojek Online Ketiban Rejeki Beras BNI Syariah

BNI Syariah menyalurkan bantuan total 1.146 paket atau setara 5,73 ton beras kepada pengendara ojek online dan pedagang kaki lima sekitar Kantor BNI Syariah Cabang Karawang dan Masjid Al-Jihad…

Asuransi Ilustrasi

Minggu, 05 April 2020 - 19:33 WIB

AAJI Minta OJK Izinkan Penjualan PAYDI Tanpa Pertemuan Langsung

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan relaksasi kepada perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan…

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih

Minggu, 05 April 2020 - 19:02 WIB

Kemenperin Identifikasi Tantangan dan Kerugian IKM Komponen Otomotif Imbas Pandemi Covid-19

Kementerian Perindustrian terus berupaya mendampingi dan mendukung keberlangsungan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia.

Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK (Foto Ist)

Minggu, 05 April 2020 - 18:47 WIB

Penyelamatan Perbankan Bisa Dipercepat Ketahuan Tidak Sehat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai adanya Perpu 1 2020, sebagai alat penyelamatan dini terhadap lembaga keuangan seperti perbankan agar tetap sehat sebelum goyang.

Chairman ITBC dan juga menjabat Ketua Harian Kadin-Komite Taiwan, Rini Lestari bersama Ketua KADIN- Komite Taiwan, Setyono Djuandi Darmono

Minggu, 05 April 2020 - 18:05 WIB

ITBC, ICATI, dan KSPK Gandeng Kadin-Komite Taiwan Dukung Tim Medis Lawan Covid-19

Indonesia Taiwan Business Council (ITBC) menggandeng ICATI (Ikatan Citra Alumni Taiwan seIndonesia) Jakarta dan Komunitas Sahabat Pelita Kasih (KSPK) menggalang dana untuk mendukung dan memberikan…