AS Keluarkan Indonesia dari Daftar Negara Berkembang, Ini Reaksi Mendag Agus

Oleh : Candra Mata | Selasa, 25 Februari 2020 - 22:05 WIB

Perdagangan Indonesia Amerika Serikat
Perdagangan Indonesia Amerika Serikat

INDUSTRY co.idUS Trade Representative (USTR) memperketat kriteria negara berkembang yang berhak mendapatkan pengecualian de minimis dan negligible import volumes untuk pengenaan tarif anti-subsidi atau countervailing duty (CVD), pada 10 Februari 2020. 

Berdasarkan keputusan tersebut, Indonesia tidak lagi dimasukkan dalam daftar negara berkembang.

Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, Indonesia siap meningkatkan daya saing, khususnya untuk terus meningkatkan ekspor ke AS. Selain itu, status Indonesia sebagai negara penerima fasilitas GSP tidak terdampak.

Dikatakan Mendag agus, dengan dikeluarkannya Indonesia dalam kategori negara berkembang tersebut, artinya daya saing produk Indonesia harus ditingkatkan agar kita terus dapat memenangkan pasar ekspor Indonesia. 

"Perubahan kriteria negara berkembang yang ditetapkan USTR tersebut hanya berlaku dalam aturan pengenaan CVD dan tidak berdampak pada status Indonesia sebagai negara berkembang penerima fasilitas GSP," tegas Mendag Agus.

Menurut USTR, tiga kriteria baru yang diterapkan AS untuk negara berkembang adalah berdasarkan Gross National Income menurut versi Bank Dunia (lebih dari USD 12,375 per tahun), pangsa total perdagangan dunia diatas 0,5 persen (sebelumnya 2 persen), dan negara berkembang yang merupakan anggota Uni Eropa, OECD, dan G-20.

Berdasarkan kriteria tersebut, USTR mengeluarkan daftar negara berkembang dari pengecualian de minimis CVD, misalnya Argentina, Brasil, India, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam. 

Indonesia dikeluarkan dari pengecualian tersebut karena keanggotaan Indonesia dalam G-20 dan memiliki pangsa total perdagangan dunia 0,9 persen.

Lebih lanjut, Mendag Agus menyampaikan, saat ini Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS masih terus mengadakan konsultasi terkait country review penerima program GSP. 

Status negara berkembang penerima fasilitas GSP sendiri diatur dalam statute yang berbeda dibawah Trade Act 1974.

Menurut Mendag Agus, Indonesia saat ini tengah berkoordinasi erat dengan pihak AS untuk memastikan status Indonesia sebagai penerima GSP. 

"Sejauh ini, perkembangan diskusi secara bilateral berlangsung cukup positif dan diharapkan AS dapat menginformasikan hasil review segera. Jadi, pengaturan baru perubahan ketentuan CVD tersebut berbeda dengan penerapan status Indonesia sebagai negara penerima GSP,” Pungkas Mendag.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih

Minggu, 05 April 2020 - 19:02 WIB

Kemenperin Identifikasi Tantangan dan Kerugian IKM Komponen Otomotif Imbas Pandemi Covid-19

Kementerian Perindustrian terus berupaya mendampingi dan mendukung keberlangsungan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia.

Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK (Foto Ist)

Minggu, 05 April 2020 - 18:47 WIB

Penyelamatan Perbankan Bisa Dipercepat Ketahuan Tidak Sehat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai adanya Perpu 1 2020, sebagai alat penyelamatan dini terhadap lembaga keuangan seperti perbankan agar tetap sehat sebelum goyang.

Chairman ITBC dan juga menjabat Ketua Harian Kadin-Komite Taiwan, Rini Lestari bersama Ketua KADIN- Komite Taiwan, Setyono Djuandi Darmono

Minggu, 05 April 2020 - 18:05 WIB

ITBC, ICATI, dan KSPK Gandeng Kadin-Komite Taiwan Dukung Tim Medis Lawan Covid-19

Indonesia Taiwan Business Council (ITBC) menggandeng ICATI (Ikatan Citra Alumni Taiwan seIndonesia) Jakarta dan Komunitas Sahabat Pelita Kasih (KSPK) menggalang dana untuk mendukung dan memberikan…

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh

Minggu, 05 April 2020 - 17:45 WIB

Dewan Pers Minta Pemerintah Kucurkan Stimulus untuk Perusahaan Pers

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi stimulus pada perusahaan pers, berupa subsidi pembelian bahan baku (kertas) serta pemberian keringan pajak. 

Delapan Tahun Lazada Dukung Sekor eCommerce Indonesia

Minggu, 05 April 2020 - 17:00 WIB

Delapan Tahun Lazada Dukung Sekor Industri eCommerce Indonesia

Lazada, perusahaan eCommerce ternama di Asia Tenggara telah berusia 8tahun di tahun 2020 ini. Sejak didirikan, Lazada memiliki komitmen untuk membantu membangunekosistem eCommerce bisnis kecil…