Persatuan Wartawan Indonesia Menolak PP dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Oleh : Candra Mata | Kamis, 20 Februari 2020 - 22:20 WIB

Persatuan Wartawan Indonesia
Persatuan Wartawan Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. Namun mendukung kenaikan sanksi dalam pidana pers agar semakin profesional.

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari didampingi Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Tim Advokasi PWI Pusat Wina Armada Sukardi, Kamsul Hasan dan Rita Sri Hastuti menegaskan hal itu di Jakarta, Kamis, (20/2) usai melakukan diskusi terbatas mengenai RUU Cipta Kerja yang bersentuhan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

"Kami menolak adanya Pasal 18 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi terkait pelanggaran Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers," tegas Atal Depari.

UU Pers tidak boleh membuka pintu belakang dengan memberikan kewenangan melalui PP. Silakan sanksi diatur pada Pasal 18 ayat (3) UU Pers saja seperti sekarang ini. Namun bila nominalnya mau dinaikkan silakan, PWI setuju.

Mengenai naiknya sanksi sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2), sikap PWI setuju. Inikan bentuk kesetaraan dihadapan hukum, baik untuk orang yang menghalangi kerja jurnalistik maupun perusahaan pers pelanggar Pasal 5 ayat (1) UU Pers. 

Naiknya sanksi ini diharapkan bisa menjadi pengingat baik kepada masyarakat atau pers itu sendiri. Sanksi pidana pers yang semula pidana dendanya Rp 500 juta naik menjadi Rp 2 miliar.

Terkait Pasal 18 ayat (1) khususnya yang merujuk kepada Pasal 4 ayat (3), Atal meminta narasinya diubah. Legal standing pasal ini tidak semata perusahaan pers tetapi juga wartawan. "Setidaknya ada dalam penjelasan yang dimaksud pers nasional adalah perusahaan pers dan atau wartawan," ujar Atal.

UKW dan Verifikasi

Ketum PWI Pusat mendukung uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan pers hadir dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "PWI akan usulkan agar UKW dan Verifikasi Perusahaan Pers diatur langsung dalam UU, tidak seperti sekarang ini," jelas Ketua Umum PWI Pusat.

Pasal 7 UU Pers yang selama ini hanya dua ayat, perlu ditambah. PWI usulkan Pasal 7 ayat (1) wartawan Indonesia wajib mengikuti pelatihan khusus dan uji kompetensi wartawan.

Pasal 7 ayat (2) Wartawan Indonesia wajib masuk dalam organisasi profesi kewartawanan.

Pasal 7 ayat (3) Wartawan Indonesia wajib memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.

Atal Depari juga meminta verifikasi perusahaan pers masuk menjadi syarat yang diatur pada Pasal 9 UU Pers. Jadi selain berbadan hukum wajib terverifikasi namun verifikasinya tidak mengarah kepada pers industri. Verifikasinya lebih untuk melihat apakah badan hukumnya sudah sesuai.

Hal lain yang menjadi konsentrasi PWI adalah sistem pertanggungjawaban sebagaimana diatur Pasal 12 UU Pers yang sekarang ini masih membuka celah, masuknya pidana lain.

"Kami usulkan pada Pasal 12 ini dikunci, bila terjadi sengketa pemberitaan hanya ditangani sesuai UU Pers. Bisa hak jawab, hak koreksi dan mediasi di Dewan Pers. Paling berat adalah pidana pers sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 18 ayat (2)," jelas Atal.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi security system. (Alvis Upitis/Getty Images)

Senin, 06 April 2020 - 23:10 WIB

Six years of the GitHub Security Bug Bounty program

Last month GitHub reached some big milestones for our Security Bug Bounty program. As of February 2020, it’s been six years since we started accepting submissions. Over the years we’ve been…

Media Luar Ruang City Vision

Senin, 06 April 2020 - 22:15 WIB

Media Luar Ruang City Vision Gandeng KAI Sebarluaskan Informasi Covid-19

Sebagai perusahaan media luar ruang terbesar di Indonesia, City Vision berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dan berbagai institusi lain dalam menyebarluaskan informasi kesehatan…

Keringanan kredit properti Sinar Mas

Senin, 06 April 2020 - 21:40 WIB

Industri Properti Lawan Corona, Sinar Mas Land Berikan Keringanan Bayar Kepada Masyarakat

Untuk membantu masyarakat yang ingin membeli hunian dengan cepat, Sinar Mas Land kini menawarkan solusinya dengan program berskala nasional bernama Move in Quickly.

Semen Indonesia Berikan bantuan covid-19 senilai Rp1,9 miliar

Senin, 06 April 2020 - 21:15 WIB

Semen Indonesia Serahkan Bantuan APD dan Alkes Senilai Rp1,93 miliar untuk Tenaga Medis

Semen Indonesia Gresik (SIG) memberikan bantuan alat kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di Rumah Sakit Semen Gresik (RSSG) senilai Rp1,93 miliar.

Ketum BPD HIPMI Jaya 2017-2020, Afifuddin Kalla (Kiri), dan Calon Ketum BPD HIPMI Jaya 2020-2023, Muhamad Alipudin

Senin, 06 April 2020 - 20:27 WIB

Anies Diminta Bentuk Gugus Tugas Ekonomi, Caketum HIPMI: Agar Realisasi 'Titah' Presiden soal Relaksasi Kredit Tidak Gagal Paham di Lapangan

"Kebijakan tersebut juga harus didukung oleh langkah yang konkrit dari pemerintah untuk segera merealisasikan relaksasi tersebut, agar terjadi sinkronisasi seluruh pihak perbankan maupun lembaga…