LPSK Minta Pemerintah Daerah Alokasikan Dana Khusus Untuk Korban Tindak Pidana

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 16 Januari 2020 - 13:38 WIB

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK (Foto Setkab)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK (Foto Setkab)

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Lembaga Perlindungan Saksi Korban akan terus mendorong agar pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengalokasikan secara khusus dana untuk rehabilitasi korban tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan aksi kekerasan yang menjurus pada tindakan terorisme masih menjadi ancaman bagi masyarakat, namun disisi lain pemenuhan hak korban terorisme khususnya pasca kejadian, masih banyak menemui rintangan.

"Perlu diciptakan nomenklatur anggaran baru yang secara eksplisit diperuntukan bagi korban tindak pidana" kata Hasto dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) Tingkat Pengambilan Kebijakan, bertemakan Peta Program Kementerian/Lembaga Terkait Pemenuhan Hak-Hak Korban Terorisme yang diselenggarakan oleh LPSK dan  United Nation Development Program (UNDP) di Jakarta, Kamis (16/1/ 2020).

Secara khusus LPSK  berharap agar Kementerian Dalam Negeri dapat membantu mengarahkan Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan APBD guna kepentingan pemenuhan hak korban tindak pidana, terutama untuk layanan psikososial.

"Pemenuhan Hak Korban Terorisme diharapkan mendapat perhatian dari setiap pihak, utamanya bagi Pemerintah Daerah,”ujar Hasto

Hasto Atmojo Suroyo menilai pemenuhan hak-hak korban terorisme masih membutuhkan penguatan di beberapa aspek, diantaranya adalah terkait program rehabilitasi psikososial bagi korban terdampak aksi terorisme.

Hasto menambahkan, pemenuhan hak-hak korban terorisme pasca kejadian, terkhusus perihal pemenuhan layanan psikososial bagi korban harus menjadi perhatian serius semua pihak, karena derita yang korban rasakan bukan hanya berupa penderitaan fisik dan psikis, namun berdampak juga pada kondisi sosial ekonomi korban atau keluarga korban.

Sebagai informasi, pemenuhan hak berupa layanan psikososial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, LPSK harus bekerja sama dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pemenuhannya.

Rehabilitasi psikososial adalah upaya meningkatkan kualitas hidup saksi dan korban, misalnya dengan bantuan modal memulai usaha, akses memperoleh pekerjaan, atau bantuan pendidikan bagi korban yang putus sekolah.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kemendag di Sidney Australia

Minggu, 16 Februari 2020 - 22:05 WIB

Mengintip Nutrisoy dan ITI, Industri Tahu Tempe dan Kayu Karya Diaspora Indonesia di Sydney Australia

Pangsa pasar Nutrisoy saat ini 90 persen dipasarkan di Australia. Sedangkan 10 persennya adalah untuk ekspor tujuan Selandia Baru, Kaledonia Baru, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Nutrisoy memproduksi…

Indonesia - Australia

Minggu, 16 Februari 2020 - 21:28 WIB

Dari Sidney, Kemendag Bawa Potensi Dagang Senilai USD 2,4 Juta

Sydney, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Dody Edward dan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo mengikuti rangkaian Forum Bisnis Indonesia-Australia…

Pintu Air Pasar Kordon Buahbatu

Minggu, 16 Februari 2020 - 19:44 WIB

Podomoro Park Perbaiki Pintu Air Pasar Kordon Buahbatu

Meskipun tidak separah tahun lalu, tingginya curah hujan di awal tahun 2020 membuat beberapa wilayah di Bandung tergenang banjir. Normalisasi Sungai Citarum oleh Satgas Citarum Harum, serta…

Prabowo Subianto dan Jokowi

Minggu, 16 Februari 2020 - 19:00 WIB

Survei Membuktikan, Menhan Prabowo Subianto Menteri Paling Meroket Kinerjanya

Lembaga survei Indo Barometer merilis tingkat popularitas dan kinerja para menteri dalam 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Nixon L. P. Napitupulu: Peningkatan kualitas bisnis perseroan dilakukan dengan berfokus pada perbaikan kualitas kredit dan memacu penghimpunan DPK

Minggu, 16 Februari 2020 - 18:28 WIB

Momentum Tahun Tikus Logam, BTN Fokus Tingkatkan Kualitas Bisnis

Jakarta-Memasuki 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. memilih berfokus meningkatkan kualitas bisnis dengan menggenjot kualitas kredit dan penghimpunan tabungan.