LPSK Minta Pemerintah Daerah Alokasikan Dana Khusus Untuk Korban Tindak Pidana

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 16 Januari 2020 - 13:38 WIB

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK (Foto Setkab)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK (Foto Setkab)

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Lembaga Perlindungan Saksi Korban akan terus mendorong agar pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengalokasikan secara khusus dana untuk rehabilitasi korban tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan aksi kekerasan yang menjurus pada tindakan terorisme masih menjadi ancaman bagi masyarakat, namun disisi lain pemenuhan hak korban terorisme khususnya pasca kejadian, masih banyak menemui rintangan.

"Perlu diciptakan nomenklatur anggaran baru yang secara eksplisit diperuntukan bagi korban tindak pidana" kata Hasto dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) Tingkat Pengambilan Kebijakan, bertemakan Peta Program Kementerian/Lembaga Terkait Pemenuhan Hak-Hak Korban Terorisme yang diselenggarakan oleh LPSK dan  United Nation Development Program (UNDP) di Jakarta, Kamis (16/1/ 2020).

Secara khusus LPSK  berharap agar Kementerian Dalam Negeri dapat membantu mengarahkan Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan APBD guna kepentingan pemenuhan hak korban tindak pidana, terutama untuk layanan psikososial.

"Pemenuhan Hak Korban Terorisme diharapkan mendapat perhatian dari setiap pihak, utamanya bagi Pemerintah Daerah,”ujar Hasto

Hasto Atmojo Suroyo menilai pemenuhan hak-hak korban terorisme masih membutuhkan penguatan di beberapa aspek, diantaranya adalah terkait program rehabilitasi psikososial bagi korban terdampak aksi terorisme.

Hasto menambahkan, pemenuhan hak-hak korban terorisme pasca kejadian, terkhusus perihal pemenuhan layanan psikososial bagi korban harus menjadi perhatian serius semua pihak, karena derita yang korban rasakan bukan hanya berupa penderitaan fisik dan psikis, namun berdampak juga pada kondisi sosial ekonomi korban atau keluarga korban.

Sebagai informasi, pemenuhan hak berupa layanan psikososial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, LPSK harus bekerja sama dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pemenuhannya.

Rehabilitasi psikososial adalah upaya meningkatkan kualitas hidup saksi dan korban, misalnya dengan bantuan modal memulai usaha, akses memperoleh pekerjaan, atau bantuan pendidikan bagi korban yang putus sekolah.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pertamina Lubricants (Ist)

Senin, 21 September 2020 - 18:40 WIB

Kemenperin Apresiasi Pertamina Lubricants jadi Pelopor Penerapan SNI Pelumas

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan apresiasi untuk PT Pertamina Lubricants yang telah menjadi pelopor dalam penerapan standarisasi produk dan penggunaan produk bersertifikat Standar…

Robert Alberts Pelatih Persib Bandung (Foto Dok PR)

Senin, 21 September 2020 - 18:00 WIB

Pelatih PERSIB Robert Alberts Soroti Transisi Permainan

Setiap pertandingan kami selalu berpikir untuk memperbaiki segala hal. Tentu saja soal transisi bertahan-menyerang masih terlihat lambat

Azis Syamsudin Wakil Ketua DPR RI

Senin, 21 September 2020 - 17:27 WIB

UAE dan Bahrain 'Rangkul' Israel, DPR: Indonesia Tak Akan Berubah, Tetap Bersama Rakyat Palestina

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyoroti normalisasi hubungan Uni Arab Emirates (UAE) dan Bahrain dengan Israel.  Azis menekankan bahwa posisi Indonesia tidak mengubah dukungan terhadap…

Ilustrasi industri semen. (Merdeka/Dwi Narwoko)

Senin, 21 September 2020 - 17:20 WIB

Lindungi Industri Semen, Kemenperin Bakal Tingkatkan Serapan Pasar Dalam Negeri

Kemenperin terus mendorong peningkatan serapan pasar domestik. Apalagi, semen merupakan salah satu komoditas yang strategis bagi Indonesia.

Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian

Senin, 21 September 2020 - 17:15 WIB

Alumni UI Beri Rekomendasi Komunikasi Protokol Kesehatan Efektif

Alumni Universitas Indonesia (UI) dari berbagai latar belakang memberikan rekomendasi terkait komunikasi protokol kesehatan yang efektif yang disampaikan melalui Focus Group Discussion (FGD)…