Penegak Hukum Diminta Tangkap Pelaku Konversi Lahan Pertanian

Oleh : Wiyanto | Senin, 13 Januari 2020 - 06:44 WIB

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)
Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui berbagai perangkat kerjanya terus melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan yang kian memprihatinkan. Pencegahan dilakukan terutama untuk mengurangi beban dan masalah baru bagi sektor pertanian ke depan.

"Saya katakan bahwa lahan merupakan faktor produksi pertanian yang utama untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keteranganya beberapa waktu lalu.

Secara filosofis, lanjut Syahrul, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi sentral bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Lahan pertanian memiliki nilai ekonomis, juga nilai sosial dan religius.

"Untuk itu kita perlu mengekstensifikasi pembukaan lahan baru yang diperuntukan khusus pada tanaman pangan secara permanen. Saya juga minta kepada penegak hukum (Bapak Kapolres) untuk menangkap mereka yang membuatkan lahan pertanian menjadi non pertanian," katanya di Pangalengan, Jawa Barat, Sabtu (11/1).

Secara hukum, pengalihfungsian lahan pertanian sudah diatur dalam kitab Undang-undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tidak main-main, aturan ini mengancam siapa aja yang secara tidak langsung melakukan alih fungsi lahan.

Asal tau saja, undang-undang ini masuk ranah tindak pidana dengan ancaman kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp5 miliar.

Syahrul mengatakan, praktek pengalihfungsian lahan sangat merugikan pemerintah dan petani yang kini tengah memiliki semangat bercocok tanam. Lebih dari itu, perilaku tersebut juga dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam.

"Jika ada lahan pertanian yang rusak akibat banjir atau bencana alam lainnya, pemerintah akan memberikan bibit-bibit pertanian untuk dilakukan penanaman kembali. Untuk itu, saya mengingatkan kembali bahwa dalam pengembangan sektor pertanian itu di dalamnya juga ada masyarakat dan pengusaha. Mereka harus saling membantu untuk mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KPBS Pengalengan

Selasa, 14 Juli 2020 - 21:10 WIB

Tetap Bertaji Kala Pandemi, Ternyata Ini Strategi KPBS Pengalengan

Sejak mewabahnya penyebaran virus corona, banyak usaha yang gulung tikar sehingga jutaan orang terancam kehilangan pekerjaan. Perusahaan yang masih bertahan pun terpaksa melakukan efisiensi…

Presiden Jokowi (ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:36 WIB

Siap Pangkas 18 Lembaga, Jokowi Yakin 'Kapal' Bakal Bergerak Lebih Cepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan untuk merampingkan 18 organisasi atau lembaga.

Wisatawan menikmati Tanjung Lesung (foto Heriyanto/industry.co.id)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:16 WIB

Selain Tiket Wisata Harus Murah, Komisi X: Pejabat Pemerintah Harus Turun Duluan ke Destinasi Wisata untuk Memastikan Keamanan Wisatawan

Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri mengatakan bahwa untuk membangkitkan kembali minat wisatawan domestik mengunjungi destinasi wisata Tanah Air, perlu dilakukan promosi berupa tiket wisata…

Politisi PDIP Rahmad Handoyo Ajak Masyarakat Gotong-Royong Selamatkan BPJS Kesehatan

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:40 WIB

PDIP Ingatkan Pemerintah: Hati-hati! Ditengah Pandemi Ini, Banyak Orang dan Perusahaan Jahat, Mereka Hanya Ingin Mengeruk Untung

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam permainan perusahaan pemburu rente dalam upaya pengadaan dan produksi vaksin Covid-19, yang hanya ingin…

Ilustrasi Indonesia Eximbank. (Foto: Ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:15 WIB

Halo Bank Exim! Komisi XI: Pak James Rompas, Jangan Cuma Urus Debitur Besar, Pembiayaan Ekspor Pengusaha UMKM di Perbanyak

Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengimbau kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank (Bank Exim), untuk tidak hanya menaruh prioritas pembiayaannya…