Gebrakan Kebijakan Investasi RI Menggema di New Economic Forum

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengembalikan pengurusan perizinan mengenai investasi dikembalikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kebijakan ini diambil untuk mengatasi ruwetnya perizinan di berbagai kementerian dan lembaga selama ini.

Gebrakan kebijakan ini langsung menggema di New Economic Forum yang berlangsung di Beijing Yanqi Lake International Convention & Exhibition Center (ICE), China, Kamis, malam (21/11/2019).

 “Tak lama setelah Presiden Jokowi  umumkan kebijakan perizinan itu, Duta Besar untuk Republik Tiongkok (Djauhari Oratmangun) langsung memaparkan kepada audiens New Economic Forum di Sesi Panel soal pelimpahan wewenang kepada BKPM terkait proses dan penerbitan izin Kementerian/Lembaga serta penentuan untuk  investor yang mendapatkan tax insentive seperti tax holiday dan allowance. Sehingga realisasi investasi dapat berjalan dengan cepat ke depan,” ujar Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo di Beijing, China, Jumat (22/11/2019).

Sejalan dengan Dubes, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan BKPM Nurul Ichwan pada kesempatan yang sama, menyampaikan strategi baru BKPM  untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Beliau tadi menyampaikan kebijakan terpadu perizinan untuk mendorong peningkatan EODB dan realisasi investasi, baik yang baru akan masuk maupun yang sedang dalam tahap proses realisasi,” ujar Rizal.

Investasi yang diharapkan adalah yang dapat mengembangkan pola kemitraan dengan UMKM. Pemerintah saat ini juga berupaya utk menarik investasi berkualitas, yaitu dengan mengawal dan memfasilitasi investasi besar, membentuk Satgas untuk memfasilitasi investor yang terkendala.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah memerintahkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung untuk membuat surat resmi terkait pengembalian wewenang perizinan kepada BKPM. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah memberikan target kepada Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk mendorong indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) Indonesia, dari peringkat 73 pada tahun ini menuju posisi 40-50 pada 2021 mendatang.

Rizal mengatakan, hanya dalam sebulan, BKPM telah mengambil kebijakan-kebijakan strategis dan mungkin mengganggu kenyamanan sebagian pihak, termasuk penghentian ekspor ore nikel. Tak hanya itu, BKPM juga telah mengamankan investasi senilai Rp 100 triliun. Investasi ini terancam mangkrak, sebab terganjal berbagai kendala perizinan, pertanahan dan regulasi. Pekan ini, Presiden menyetujui proposal BKPM untuk dilakukan sentralisasi berbagai perizinan di kementerian dan lembaga. “Semua gebrakan kebijakan ini, dalam rangka menperkuat konfiden dan kepercayaan investor serta kepastian hukum bagi investasi di Tanah Air,” ujar Rizal.

Melihat prospek gebrakan kebijakan di atas, Haslinda Amin, moderator sesi panel New Economic Forum, memberikan pertanyaan lanjutan terkait kebijakan investasi di periode kedua Presiden Joko Widodo. “Misalnya  bagaimana peran BKPM, sektor-sektor prioritas, seperti sektor mobil listrik, dimana terdapat perusahaan Jepang yang berencana membuka pabrik mobil listik/ hybrid. Juga dia tanya soal sektor digital economy, dan sektor peningkatan kapasitas para talents dan sumber daya manusia di Indonesia,”papar Rizal.

New Economy Forum digelar oleh Bloomberg Media Group menghadirkan narasumber seperti Pendiri Microsoft Bill Gates, Mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat Hank Paulson, dan Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger.

New Economy Forum berlangsung selama tiga hari dan dibuka oleh Wakil Presiden China Wang Qishan.  Gawean ini menghadirkan para politisi, pelaku-pelaku kebijakan di sektor keuangan dan perusahaan dunia.