Kisruh Parkir di Bekasi, PPPI Sebut Ormas Perlu Ikuti Standar Pelayanan Parkir

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 05 November 2019 - 12:43 WIB

Perkumpulan Pengelola Parkir Indonesia
Perkumpulan Pengelola Parkir Indonesia

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Terjadi peristiwa pemaksaan penarikan retribusi parkir di minimarket di Kota Bekasi yang tersebar melalui video viral. Adanya sebuah pemaksaan dari ormas kepada pengelola minimarket agar terjadi kerja sama dalam pengelolaan parkir di depan minimarket oleh ormas

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Pengelola Perparkiran Indonesia (PPPI), Anggawira mengatakan pengelolan perparkiran ini memang harus bisa di kelola dengan baik dan harus ada standarnya.

"Pemerintah daerah pasti punya kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerahnya salah satunya retribusi parkir ini, tapi perlu juga di perhatikan pengelolaan parkirnya harus profesional dan dalam pemberdayan Ormas ini harus betul-betul di perhatikan pengelolaannya," kata Anggawira di Jakarta.

Anggawira juga menambahkan bahwa sebelum melaksaanakan peratutan harus perlu dikaji dan juga di sosialisasikan oleh pihak yang terkait dan juga masyarakat.

"Memang harus adanya kita saling kolaborasi untuk bisa mencapai pengelolaan perparkiran yang baik dari semua pihak dan terpenting juga pemilik tempat minimarket harus juga bisa support untuk peraturan yang akan di terapkan jangan sampai hal ini malah menjadikan masyarakat khawatir untuk berbelanja di minimarket," kata Anggawira.

PPPI menyadari perlunya ada pemberdayaan untuk ormas tetapi harus juga di terapkan standarnya dalam pengelolaan perparkiran ini. Menjadikan ormas menjadi mitra dengan standar pengelolaan perparkiran yang profesional.

"PPPI mendukung sekali jika setiap daerah juga bisa menghadirkan standar yang jelas untuk pengelolan perparkiran, agar pengelolaan perparkiran di Indonesia akan hadir jauh lebih baik," tutup Anggawira.

Sebelumnya, sebuah video viral beredar menunjukkan adanya 'pemaksaan' dalam hal penarikan retribusi parkir di minimarket di Kota Bekasi. Dalam video itu, pihak minimarket 'dipaksa' untuk bekerja sama dengan ormas untuk mengelola lahan parkir di halaman minimarket.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Indarto menjelaskan latar belakang video tersebut. Video itu sendiri diambil di depan minimarket di Jalan Narogong, Bantargebang, Kota Bekasi pada 23 Oktober 2019 lalu.

"Beberapa waktu yang lalu itu ada orang, kebetulan ada anggota ormas, tapi dia sebetulnya mendapatkan surat tugas dari Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi) untuk narik parkir di lahan di titik itu, di pom bensin itu, dengan dasar surat itu, dia datang ke Alfamart. (Pihak) Alfamart karena merasa belum ada sosialisasi atau yang cukup dari pemkot dia bingung kan," ujar Kombes Indarto saat dihubungi, Senin (4/11/2019).

Diawali insiden adanya penolakan minimarket terhadap ormas yang membawa 'surat tugas' untuk menjaga parkiran di minimarket. Namun, 'surat tugas' tersebut masa berlakunya sudah kedaluwarsa pada September 2019.

Hal itu menimbulkan percekcokan antara pihak ormas dengan pihak minimarket. Pihak kepolisian menengahi kejadian itu.

"(Ormas) ditolak, di sana sempat cekcok, terus ditengahin lah, oleh polisi. Prinsipnya 'kamu nggak boleh, apalagi surat tugasnya itu sudah habis September, itu kan Oktober, jadi nggak boleh'," ujar Indarto

Setelah ditengahi polisi, pihak ormas memanggil massa lebih banyak dan berdemo di sekitar Jalan Raya Narogong. Ormas, pihak minimarket, dan Pemkot Bekasi pun berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan retribusi parkir.

"Nah selesai itu, baru mereka keluar untuk memberitahukan hasil musyawarah audiensi kepada massa, habis itu massa pulang. Ya itu pas direkam itu pada saat dia jelasin ke massa. Jadi gitu ceritanya," ujarnya.

Dari hasil musyawarah, Indarto menjelaskan pihak ormas meminta seluruh minimarket di Bekasi harus bekerja sama dengan ormas terkait persoalan retribusi parkir.

"Jadi video itu adalah permintaan aspirasi mereka agar parkir-parkir itu yang mau dibuat itu, yang untuk menaikkan PAD itu nariknya itu dilibatkan lah pemberdayaan masyarakat, yaitu ormas. Tapi bukan preman, kayak juru parkir yang lain, yang dikasih tugas oleh pemkot untuk narik parkir gitu lah. Jadi bukan masuk ke kantongnya ormas. Permintaan mereka, libatkan kami lah biar kami ada kerjaan, tapi itu resmi gitu," ujar Indarto.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Danrem Merauke Gunakan Panser Anoa Kunjungi Mapolres Timika

Jumat, 03 Juli 2020 - 05:00 WIB

Danrem Merauke Gunakan Panser Anoa Kunjungi Mapolres Timika

Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap (Danrem 174/ATW) Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko menggunakan Panser Anoa milik Detasemen Kavaleri 3/Serigala Ceta dalam rangka menghadiri HUT Bhayangkara…

Pasukan Garuda Kongo Gelar Latihan Batalyon Mobile Reserve di Blue Line

Jumat, 03 Juli 2020 - 05:00 WIB

Pasukan Garuda Kongo Gelar Latihan Batalyon Mobile Reserve di Blue Line

Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Konga XXIII-N/UNIFIL atau Indobatt menggelar latihan kesiapsiagaan Batalyon Mobile Reserve (BMR) dari Kompi Delta secara…

Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono,M.Tr (Han)

Jumat, 03 Juli 2020 - 04:30 WIB

Dankormar Dukung Prajurit Marinir Ikuti Kemajuan Teknologi

- “Kalian harus terus mengisi dan mengembangkan diri dengan ilmu serta mampu mengikuti perkembangan teknologi saat ini dan yang akan datang”, ucap Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor…

Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani

Jumat, 03 Juli 2020 - 04:30 WIB

Bisnis Pontang-panting, Pengusaha Butuh Stimulus Modal Kerja Rp 600 Triliun

"Kami hitung bersama dengan Kadin untuk sektor tekstil, transportasi, dan sektor manufaktur lainnya itu membutuhkan bantuan modal usaha sebesar Rp 600 triliun untuk setahun,"

Dukung Keberhasilan Protokol Kesehatan Yonmarhanlan XII Tertibkan Pasar Tradisional

Jumat, 03 Juli 2020 - 04:00 WIB

Dukung Keberhasilan Protokol Kesehatan Yonmarhanlan XII Tertibkan Pasar Tradisional

Tingkatkan disiplin masyarakat terhadap Covid-19, prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan XII) Pontianak bersama unsur TNI - Polri dan Gugus Tugas Penanganan Percepatan…