Kementerian Pertanian Kerja Sama Lintas Sektor Tangani Stunting

Oleh : Wiyanto | Rabu, 30 Oktober 2019 - 14:09 WIB

Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian
Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan salah satu program prioritas di periode kedua pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia. Komitmen pemerintah untuk mencetak generasi emas yang sehat dan kuat salah satunya adalah dengan upaya menekan angka stunting di Indonesia.

Kementerian Pertanian bersama dengan Tujuh Kementerian dan Lembaga lain melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mendukung program pengentasan daerah rentan rawan pangan yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian. Penandatanganan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam penurunan prevalensi stunting atau angka kekurangan gizi di Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan kerjasama ini merupakan bagian dari upaya maksimal dari sebuah negara dalam membuktikan kehadirannya ditengah rakyat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Kerjasama ini merupakan keterpanggilan tanggung jawab moralitas kebangsaan, saya berharap hari ini adalah bagian - bagian dari implementasi kita, bahwa negara bangsa tidak salah memilih kita untuk mengurus bangsa dan negara ini” ungkap Syahrul di Hotel Bidakara, Jakarta (30/10/2019).

Syahrul mengatakan bahwa penyebab kerawanan pangan di Indonesia sangat multifaktor, karena itu penyelesaiannya harus dilakukan secara multisektor, “Indonesia adalah negara besar ke empat dunia, terdiri dari 17 ribu lebih pulau dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa, tidak gampang untuk bisa menjadikan negara ini menjadi sesuatu yang bisa terjaga dengan baik, cara satu-satunya adalah bagaimana kita sama - sama bertanggung jawab terhadap pangan dari 267 juta jiwa rakyat Indonesia” ungkap Syahrul.

Mentan Syahrul menekankan perlunya dukungan lintas sektor dalam penanganan daerah rentan rawan pangan. Berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) Tahun 2018, masih terdapat 88 Kabupaten/ kota atau 17,1 % di Indonesia yang masih masuk katergori daerah rentan rawan pangan. Ia mengatakan isu pangan bersifat sangat kompleks dan multidimensi, dengan sinergi lintas sektor dan target waktu yang tepat, permasalahan kerawanan pangan didaerah akan lebih mudah diurai.

“Katakanlah 34 propinsi, 582 kabupaten kota yang rawan berapa, kita sama - sama konsentrasi, apalagi teman – teman dari kabupaten dan propinsi , kita harus bersatu, kita maping data yang benar, kita fokus pada data itu,pada daerah rawan yang kita miliki, kita harus saling melengkapi,saya yakin bisa” tegas Syahrul.

FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. FSVA memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program intervensi baik di tingkat pusat dan daerah dengan melihat indikator utama yang menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi mengatakan situasi ketahanan pangan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, jika dibandingkan dengan FSVA 2015, terdapat 177 Kabupaten yang mengalami peningkatanan status ketahanan pangan.

“Berdasarkan hasil FSVA 2018, ada 426 kabupaten dan kota atau 82,9 % di Indonesia, yang sudah masuk katergori daerah tahan pangan, jika disbanding 2015, ada peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten” terang Agung.

Lebih lanjut Agung menjelaskan, pengentasan rawan pangan juga kemiskinan termasuk stunting harus dikerjakan bersama – sama sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Intervensi program diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi factor penyebab kerentanan pangan.

“Sinergitas lintas sektor telah dilakukan, dan kita bersama-sama sepakat untuk bekerja bersama. Sebelum penandatanganan ini, proses memperkuat sinergitas telah kita lakukan dalam bentuk FGD mensinergikan program” kata Agung.

Adapun Kementerian dan Lembaga lain yang ikut terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Serta Lembaga Ketahanan Nasional.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Industri Tekstil

Jumat, 13 Desember 2019 - 13:30 WIB

Kemenperin Pastikan Pengembangan Kawasan Industri Tekstil Akan Fokus di Pulau Jawa

Pemerintah telah merencanakan setidaknya lima wilayah di Pulau Jawa yang di dalamnya terdapat industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Ilustrasi Industri Otomotif (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Jumat, 13 Desember 2019 - 13:01 WIB

Menperin AGK Pacu Produk Otomotif Berorientasi Ekspor

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu daya saing industri otomotif nasional, agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap devisa negara. Salah satu hal yang dilakukan adalah…

Ulang Tahun Slank Band ke 36 di Waingapu NTT

Jumat, 13 Desember 2019 - 12:00 WIB

Ulang Tahun Slank Band ke 36 di Waingapu NTT

Bimbim Slank jatuh cinta dengan keperawanan dan keseksian Pulau Nusa Tenggara Timur (NTT) padahal sebelumnya Bim-Bim buta tentang NTT. Tapi lantaran keinginannya untuk membahagiakan keluarga…

Pengurus Asosiasi Bela Hak Cipta yang dipimpin oleh Erwanda Lukas alias Papa T Bob ( berdiri, paling kiri) beraudiensi dengan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) James F Sundah, Rien Uthami Dewi, Yessi Kurniawan dan Rapin Mudiarjo Kawaradji (Duduk).

Jumat, 13 Desember 2019 - 11:06 WIB

Di Hadapan Musisi Senior, LMKN Tegaskan Pembagian Royalti 2 X Setahun

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang merupakan Lembaga resmi yang berwenang memungut royalti dan menyalurkannya ke pemilik karya dan hak cipta, menegaskan bahwa mereka menyalurkan…

Bank Permata (Foto Industry News)

Jumat, 13 Desember 2019 - 10:37 WIB

PermataBank Akan Dibeli Bankok Bank

Jakarta – Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat yang diumumkan oleh pemegang saham mayoritas, Standard Chartered Bank (Standard Chartered) dan PT Astra International…