BPJPH Harus Percepat Diklat Auditor dan Penyelia Halal

Oleh : Wiyanto | Senin, 21 Oktober 2019 - 08:46 WIB

Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)
Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Jaminan Produk Halal (JPH) telah diberlakukan tanggal 17 Oktober 2019 sesuai dengan amanat UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Sejak 17 Oktober 2019 para pelaku usaha sudah bisa mendaftarkan diri ke BPJPH, kanwil Kemenag Provinsi dan Kabupaten, juga MUI Provinsi dan Kabupaten.

Dengan pemberlakuan ini maka Indonesia masuk tahap transisi menuju Mandatory JPH. Di sebut transisional karena cakupan kerja JPH demikian luas dan kompleks. Baik dalam UU JPH maupun PP No.31 tentang Penyelenggaraan JPH ini disebutkan bahwa penyelenggaraan JPH secara bertahap dimulai dari makanan dan minuman.

Apalagi dengan terbitnya PMA No.26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan JPH semakin mengokohkan pelaksanaan JPH di Indonesia.

Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan, yakni persoalan tarif atau biaya sertifikat halal yang belum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI.

Ketua Harian Halal Institute, H. SJ Arifin berpendapat bahwa masalah tarif sertifikat ini prioritas yang harus segera diselesaikan oleh Kemenkeu.

“Jangan karena saat ini Menteri Keuangan sudah tidak ada, dalam proses pergantian, kemudian persoalan tarif sertifikat halal ini diabaikan. Kita ingin itu jadi prioritas pertama Menteri Keuangan yang besok dilantik. Ini sangat urgen” tegas Arifin di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Selanjutnya menyangkut hal-hal prioritas yang harus dikerjakan BPJPH dalam masa transisi ini, Arifin menjelaskan: “fokus adalah jumlah LPH. Saat ini hanya ada LPPOM MUI. Itu sangat kurang. LPH-LPH yang lain harus disegerakan akreditasinya”.

Selain itu, hal lain yang mendesak adalah auditor dan penyelia halal. “LPH kan harus punya auditor. BPJPH harus memprioritaskan melatih calon auditor sebanyak mungkin. Ujung tombak pemeriksaan halal itu kan auditor”. Sambungnya.

Hal itu juga menyangkut penyelia halal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Rekrutmen dan Diklat penyelia halal juga harus disegerakan.

“InsyaAllah jika BPJPH mempercepat dan menggandakan diklat auditor dan penyelia halal, maka kita memiliki sumber daya yang cukup sebagai ujung tombak JPH di lapangan”. Pungkas Arifin.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pupuk Indonesia Serahkan Ruang Training Center Kampus ITS Surabaya

Jumat, 15 November 2019 - 12:00 WIB

Pupuk Indonesia Serahkan Ruang Training Center Kampus ITS Surabaya

PT Pupuk Indonesia (Persero) secara resmi melakukan serah terima bantuan renovasi ruang Training Center Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Gedung Riset Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember…

Pelindo 1 Tanda Tangani HOA Optimalisasi Pelabuhan Kula Tanjung

Jumat, 15 November 2019 - 11:40 WIB

Pelindo 1 Tanda Tangani HOA Optimalisasi Pelabuhan Kula Tanjung

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 bersama Port of Rotterdam Authority dan Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co, Ltd. menandatangani Head of Agreement (HoA)…

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 15 November 2019 - 11:32 WIB

Kepada Mahasiswa Teknik Sipil, Menteri Basuki Berpesan Fokus Tingkatkan Kompetensi Teknis

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memotivasi ratusan mahasiswa teknik sipil dari berbagai Perguruan Tinggi yang hadir pada acara Campus Goes to PUPR di Gedung…

Bank Bukopin (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 15 November 2019 - 10:57 WIB

Bank Bukopin Gelar Program Buy 1 Get 1 Nonton Charlie’s Angels

Denpasar – Bank Bukopin hari ini menggelar program nonton bareng (Nobar) film ‘Charlie’s Angels’ di 7 kota dengan promo Buy 1 Get 1 (senilai Rp1,-) untuk pembayaran menggunakan aplikasi…

Jalan Margonda Depok

Jumat, 15 November 2019 - 10:05 WIB

Tahun Depan, Jalan Margonda, Daan Mogot dan Kalimalang Bakal Berbayar

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menerapkan sistem jalan berbayar  atau electronic road pricing (ERP) pada tahun 2020. Pada tahap awal, jalan berbayar akan diterapkan…