BPJPH Harus Percepat Diklat Auditor dan Penyelia Halal

Oleh : Wiyanto | Senin, 21 Oktober 2019 - 08:46 WIB

Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)
Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Jaminan Produk Halal (JPH) telah diberlakukan tanggal 17 Oktober 2019 sesuai dengan amanat UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Sejak 17 Oktober 2019 para pelaku usaha sudah bisa mendaftarkan diri ke BPJPH, kanwil Kemenag Provinsi dan Kabupaten, juga MUI Provinsi dan Kabupaten.

Dengan pemberlakuan ini maka Indonesia masuk tahap transisi menuju Mandatory JPH. Di sebut transisional karena cakupan kerja JPH demikian luas dan kompleks. Baik dalam UU JPH maupun PP No.31 tentang Penyelenggaraan JPH ini disebutkan bahwa penyelenggaraan JPH secara bertahap dimulai dari makanan dan minuman.

Apalagi dengan terbitnya PMA No.26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan JPH semakin mengokohkan pelaksanaan JPH di Indonesia.

Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan, yakni persoalan tarif atau biaya sertifikat halal yang belum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI.

Ketua Harian Halal Institute, H. SJ Arifin berpendapat bahwa masalah tarif sertifikat ini prioritas yang harus segera diselesaikan oleh Kemenkeu.

“Jangan karena saat ini Menteri Keuangan sudah tidak ada, dalam proses pergantian, kemudian persoalan tarif sertifikat halal ini diabaikan. Kita ingin itu jadi prioritas pertama Menteri Keuangan yang besok dilantik. Ini sangat urgen” tegas Arifin di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Selanjutnya menyangkut hal-hal prioritas yang harus dikerjakan BPJPH dalam masa transisi ini, Arifin menjelaskan: “fokus adalah jumlah LPH. Saat ini hanya ada LPPOM MUI. Itu sangat kurang. LPH-LPH yang lain harus disegerakan akreditasinya”.

Selain itu, hal lain yang mendesak adalah auditor dan penyelia halal. “LPH kan harus punya auditor. BPJPH harus memprioritaskan melatih calon auditor sebanyak mungkin. Ujung tombak pemeriksaan halal itu kan auditor”. Sambungnya.

Hal itu juga menyangkut penyelia halal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Rekrutmen dan Diklat penyelia halal juga harus disegerakan.

“InsyaAllah jika BPJPH mempercepat dan menggandakan diklat auditor dan penyelia halal, maka kita memiliki sumber daya yang cukup sebagai ujung tombak JPH di lapangan”. Pungkas Arifin.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kemenristek/BRIN-Shopee Sepakat Tingkatkan SDM Bidang Teknologi

Jumat, 21 Februari 2020 - 09:00 WIB

Kemenristek/BRIN-Shopee Sepakat Tingkatkan SDM Bidang Teknologi

Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) bekerja sama dengan platform e-commerce_Shopee menyelenggarakan National Data Science Challenge 2020 (NDSC…

Pintek

Jumat, 21 Februari 2020 - 08:03 WIB

Lewat Pintek Edu-Gathering 2020, Pintek Transformasi Pendidikan di Indonesia

Untuk pertama kalinya, perusahaan teknologi finansial (Peer-to-Peer Lending) yang memiliki misi dalam mendorong transformasi pendidikan melalui inovasi layanan keuangan, Pintek (PT. Pinduit…

Gad Permata, Vice President D-house Clarion Events di ajang Indonesia Property Expo 2020 di JCC, Senayan, Jakarta.

Jumat, 21 Februari 2020 - 07:49 WIB

Indonesia Properti Expo 2020 Targetkan Pasar Milenial Miliki Hunian Pertama

Ajang pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) 2020 yang berlangsung sejak 15 feruari hingga 23 Februari di JCC, Senayan, Jakarta ini menargetkan total 170.000 pengunjung. Hingga hari ke 6 Pameran…

Kakao (kakaoindonesia)

Jumat, 21 Februari 2020 - 07:31 WIB

Pertanian Andalan Perbaikan Neraca Dagang

Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan neraca perdagangan melalui lalu lintas ekspor. Peningkatan dilakukan sebagai upaya menekan angka defisit neraca…

Qlue hadir di kota Tomohon

Jumat, 21 Februari 2020 - 07:29 WIB

Qlue Hadirkan Berbagai Solusi Smart City di Tomohon

Berbagai solusi teknologi smart city Qlue secara resmi hadir di Kota Tomohon Kamis (20/2/2020). Solusi tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan publik, memahami berbagai potensi wilayah,…