INDUSTRY.co.id - Jakarta – Pemerintah daerah di Indonesia saat ini sedang menghadapi hambatan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur berskala besar. Pasalnya, APBD yang ada hanya dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek di berbagai daerah di Indonesia hanya dalam jangka waktu setahun.
Karena itu, para pemerintah daerah di Indonesia berharap pemerintah pusat dapat memberikan bantuan untuk menuntaskan hal tersebut. Dengan bantuan tersebut, maka pemerintah daerah dapat membiayai berbagai proyek fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi, termasuk sistim saluran air serta infrastruktur lingkungan hidup, termasuk pengelolaan limbah padat dan drainase.
Dengan memperhatikan kebutuhan yang mendesak ini, maka Bank Dunia (World Bank) akan menggelontorkan dana US$100 juta kepada pemerintah daerah untuk membangun sarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan daya saing di Indonesia.
Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, mengemukakan, untuk mencapai pertumbuhan inklusif di seluruh Indonesia, terutama di kawasan daerah tertinggal, maka perbaikan layanan di daerah-daerah di Indonesia serta peningkatan peluang yang setara sangat penting untuk segera dilaksanakan.
“Pendanaan Bank Dunia tersebut adalah salah satu jalan keluar untuk mendukung Indonesia dalam mengatasi masalah ketimpangan, sehingga kelompok masyarakat yang paling miskin dapat menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia,” paparnya, di Jakarta, Selasa (14/03/2017) petang.
Menurut rencana, demikian Rodrigo, dana bantuan tersebut akan disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk mendukung program Regional Infrastructure Development Fund (RIDF). Program ini merupakan tambahan akses kredit bagi pemerintah daerah untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk proyek penyediaan jalan, fasilitas air bersih dan sanitasi, serta transportasi.
Bahkan, Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) turut memberikan tambahan dana US$100 juta untuk mendukung berbagai program RIDF tersebut.
Sementara itu, Marcus Lee, Ekonom Senior Bank Dunia, berpendapat, bantuan seperti itu dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah keterbatasan instrumen keuangan bagi investasi infrastruktur di berbagai daerah yang masih terbatas. “RIDF akan mengatasi kekosongan pendanaan infrastuktur untuk jangka menengah dan panjang, khususnya untuk kawasan perkotaan,” ujar Marcus.
Disamping itu, Bank Dunia juga akan menghibahkan dana sebesar US$3 juta melalui program Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund (IDSUN) untuk mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan berbagai proyek infrastruktur yang diusulkan.
Salah satu donor yang berkontribusi bagi IDSUN adalah Pemerintah Swiss yang dilakukan melalui State Secretariat for Economic Affairs. Secara keseluruhan, bantuan senilai 100 juta dolar AS ini merupakan pendanaan bersama yang ketiga antara Bank Dunia dengan AIIB di Indonesia.
Sebelumnya, Bank Dunia telah menyetujui pinjaman sebesar 125 juta dolar AS untuk memperbaiki 140 bendungan di Indonesia. Selain itu, Bank Dunia menambah pendanaan sebesar 216,5 juta dolar AS untuk mendukung program nasional Kota Tanpa Kumuh, untuk memperbaiki infrastruktur di kawasan kumuh.
Peran Swasta
Destry Damayanti, seorang ekonom dan juga merupakan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), berpendapat berbagai proyek infrastruktur yang didanai oleh pihak swasta melalui skema kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta perlu dikembangkan.
“Ke depan, infrastruktur akan diarahkan dengan melibatkan sebanyak mungkin sektor swasta, baik dalam hal pembiayaan maupun pembangunannya,” ujar Destry.
Destry mengungkapkan, infrastruktur adalah kebutuhan wajib di Indonesia, tetapi memang perkembangannya lambat karena pendanaannya yang besar. Dalam setahun, kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Dana sebesar itu tentunya akan membuat pemerintah menghadapi kesulitan dalam pembiayaannya. Karena itu, keterlibatan pihak swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting.
Destry menuturkan, untuk mencari solusi bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah perlu membuat terobosan agar instrumen investasi pembiayaan infrastruktur menjadi menarik. Salah satunya adalah pajak khusus untuk obligasi yang dikeluarkan bagi pembiayaan infrastruktur.
Menurut Destry, langkah seperti ini perlu diperbanyak oleh pemerintah, sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi dapat pula mengajak swasta. Salah satu contoh proyek infrastruktur yang dibiayai oleh partisipasi swasta adalah proyek jalan lingkar simpang susun Semanggi yang bernilai proyek Rp360 miliar.
Seperti diketahui, dana pembangunan tersebut tidak menggunakan APBD, melainkan dari kompensasi kenaikan koefisien lantai bangunan (KLB) perusahaan swasta. Proyek tersebut diharapkan mampu mengurai kemacetan di sekitar Semanggi hingga 40 persen.***
