Kabulkan Kasasi KCN, Konsesi Pelabuhan Marunda Kembali ke Skema Semula

Oleh : Herry Barus | Selasa, 08 Oktober 2019 - 09:00 WIB

Pelabunan KCN (Foto Dok Tribunnews)
Pelabunan KCN (Foto Dok Tribunnews)

INDUSTRY.co.id - Jakarta—PT Karya Citra Nusantara (KCN) dapat kembali menjalankan skema konsesi sesuai dengan ijin yang diberikan oleh kementerian perhubungan sejak semula, pasca dikabulkannya kasasi yang diajukan oleh KCN atas gugatan yang sebelumnya diajukan oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Menurut Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, dengan telah dikabulkannya kasasi KCN pada 10 September 2019, maka otomatis segala putusan PN dan PT menjadi batal dan MA memandang, pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan telah dikabulkannya kasasi KCN maka skema konsesi yang berlaku di pelabuhan Marunda ‘’Seperti semula, sebelum adanya gugatan,’’ ungkap Andi Samsan.

KBN, yang adalah pemegang saham minoritas di KCN dengan porsi kepemilikan saham sebesar 15%, telah menggugat anak usahanya sendiri, setelah pemegang saham mayoritas yakni PT Karya Tekhnik Utama (KTU) membangun dermaga pier 1 dan sudah beroperasi sebagian. KBN menggugat KCN atas skema konsesi serta mempermasalahkan porsi kepemilikan saham di KCN, yang berbuntut pada tuntutan perubahan komposisi kepemilikan saham.

Tak tanggung-tanggung, KBN yang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuntut kementerian perhubungan (kemenhub) karena memberi ijin konsesi kepada KCN selama 70 tahun untuk mengelola pelabuhan Marunda. KBN menilai pemberian konsesi ini telah merampas kekayaan negara. Padahal KCN setiap tahunnya membayarkan fee konsesi kepada negara sebesar 5% dari pendapatan kotor, setiap tahunnya.

KCN adalah salah satu operator pelabuhan terbesar kedua yang membayarkan fee konsesi kepada negara, dari total 19 pelabuhan yang mendapat skema konsesi di seluruh Indonesia, operator pelabuhan lainnya rata-rata dikenakan fee konsesi sekitar 2,5% setiap tahunnya. KCN telah membayarkan fee konsesi kepada negara sekitar Rp 5 miliar setiap tahunnya.

Skema konsesi yang dijalankan oleh KCN adalah untuk menjalankan amanat UU No.17 tahun 2008, tentang pelayaran sebagai persyaratan untuk sebuah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) agar dapat terus melakukan kegiatan jasa kepelabuhanan. Hasil konsesi yang diperoleh otoritas pelabuhan merupakan pendapatan negara.

Putusan PN Jakarta Utara dan PT Jakarta di antaranya memutuskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak KCN bersama dengan kementerian perhubungan adalah cacat hukum dan dianggap tidak sah. Atas keputusan tersebut, KCN mengajukan kasasi ke MA, dengan no.register: 2226 K/PDT/2019, yang sudah masuk pada 1 Juli 2019.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah mengatakan saat ini amar putusan kasasi KCN sedang dalam tahap minutasi atau proses pemberkasan perkara di tingkat kasasi yang dilakukan oleh hakim agung. ‘’Proses ini tergantung perkaranya, jumlah halaman serta kesempatan hakimnya,’’ ujar Abdullah.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Loemongga Haoemasan, Istri Menperin Agus Gumiwang

Kamis, 24 Oktober 2019 - 08:40 WIB

Loemongga Haoemasan, Istri Menperin Agus Gumiwang yang Mirip Marsha Timothy

Sosok sang istri Menteri Perindustian Agus Gumiwang yang cantik, Loemongga Haoemasan menarik perhatian publik.

Hospitality Indonesia Bangkitkan Gairah Pelaku Bisnis Lokal Eksis

Kamis, 24 Oktober 2019 - 08:30 WIB

Hospitality Indonesia Bangkitkan Gairah Pelaku Bisnis Lokal Eksis

Gelaran pameran industri hospitality dan desain satu-satunya di Indonesia, Hospitality Indonesia resmi digelar hari ini, Rabu, 23 Oktober 2019 di Hall A - Jakarta International Expo (JIExpo)…

Para peserta seminar PT Anabatic Digital Raya bertajuk Digitalk berpose seusai acara di Ngalup Coworking Space, Malang, Jawa Timur, Rabu (23/10/2019). (Foto: istimewa)

Kamis, 24 Oktober 2019 - 08:12 WIB

Perkuat Literasi Teknologi Kaum Milenial, Anabatic Digital Raya Gelar Seminar Big Data di Malang

Malang - PT Anabatic Digital Raya, anak usaha PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC), mengadakan seminar bertajuk Digitalk di Ngalup Coworking Space, Malang, Jawa Timur, Rabu (23/10/2019).

Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta

Kamis, 24 Oktober 2019 - 07:35 WIB

Oktober, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga

Jakarta - Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan, Rabu ini menilai stabilitas sektor jasa keuangan hingga pekan keempat Oktober dalam kondisi terjaga di tengah perlambatan pertumbuhan…

Sertijab Menko Polhukam Wiranto kepada Mahfud MD

Kamis, 24 Oktober 2019 - 07:28 WIB

Sertijab Menko Polhukam Wiranto kepada Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto melaksanakan serah terima jabatan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang baru Prof. Dr. Mahfud MD di…