DPR: Batasan Produksi SKM dan SPM Digabung, Pengawasan Lebih Mudah

Oleh : Kormen Barus | Rabu, 25 September 2019 - 16:18 WIB

Foto ilustrasi
Foto ilustrasi

INDUSTRY.co.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Pemerintah untuk segera melakukan penggabungan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) menjadi tiga miliar batang per tahun. Selain untuk mengoptimalkan penerimaan negara, strategi ini akan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan terkait pengenaan tarif cukai sesuai golongan dan batasan produksinya.

“Usulan penggabungan SKM dan SPM sudah saatnya dilakukan Pemerintah. Selain menciptakan aturan cukai yang berkeadilan, kebijakan ini akan menghindarkan perusahaan rokok besar yang sengaja menekan produksi untuk menghindari cukai maksimal. Dengan demikian, pengawasannya menjadi lebih mudah,” tegas Mafirion Syamsuddin anggota DPR Komisi IX dalam keterangan tertulis.

Menurut Mafirion, saat ini terdapat beberapa perusahaan besar asing yang memproduksi SKM dan SPM lebih dari 3 miliar batang per tahun, hanya membayar tarif cukai golongan 2 yang 40 persen lebih murah ketimbang tarif golongan di atasnya. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan adanya persaingan yang tidak sehat, dan tidak mendukung tujuan pemerintah terkait pengendalian konsumsi rokok.

“Di pasaran misalnya, ada merek rokok putih tertentu dengan harga jual Rp 26.000 tapi cukainya Rp 370, tapi ada rokok yang harga jualnya Rp 24.500 dengan tarif cukai Rp 625. Ini yang saya sebutkan pengenaan cukai yang berbeda,” kata Mafirion.

Untuk itu, kata Mafirion, Pemerintah perlu melakukan evaluasi pengenaan tarif cukai secara menyeluruh. Bukan itu saja, Pemerintah perlu meninjau ulang definisi perusahaan besar atau kecil pada kebijakan cukai rokok saat ini.

Mafirion juga meminta Kemenkeu melihat ulang rencana penggabungan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dan merumuskan kebijakan cukai yang melindungi tenaga kerja segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Mafirion menekankan pentingnya perlindungan terhadap segmen SKT yang mempekerjakan ratusan ribu ibu-ibu pelinting rokok. Apabila hal ini dilakukan, maka cita-cita Pemerintah untuk mencapai target penerimaan cukai juga menjadi lebih optimal.

Sebelumnya anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib juga menyampaikan hal serupa. Penggabungan SKM dan SPM perlu dilakukan agar tidak ada lagi pabrikan besar asing yang memanfaatkan celah dengan membayar tarif cukai murah. Dengan demikian potensi kehilangan pendapatan negara dari cukai dapat diminimalisir.

“Prinsip dalam sebuah kebijakan itu salah satunya menganut asas keadilan. Jangan menganut asas menyeluruh dengan menyisakan celah untuk dimanfaatkan,” ujar Ahmad Najib.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sambut HUT Batalyon ke-53 Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/Pdw Kostrad Kembali Menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Merauke

Minggu, 31 Mei 2020 - 15:10 WIB

Yonif 411 Kostrad Semprot Disinfektan dan Bagikan Masker di Pelabuhan Merauke

Dalam rangka menyambut HUT Batalyon ke-53 pada tanggal 1 Juni 2020, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/Pdw Kostrad kembali menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Merauke dalam memutus…

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (Fotos Ist)

Minggu, 31 Mei 2020 - 15:00 WIB

PDIP Dukung Sepenuhnya Kebijakan Era New Normal

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan sepenuhnya atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meng¬ajak seluruh rakyat Indonesia memasuki fase kehidupan…

Ilustrasi Pasien Corona (ist)

Minggu, 31 Mei 2020 - 14:50 WIB

Kabar Gembira, 10 Provinsi Ini Cetak Rekor Nihil Kasus Covid-19

Pemerintah untuk Covid-19 dr. Achmad Yurianto kembali mengumumkan data teranyar kasus Covid-19. Hingga saat ini terdapat 10 provinisi yang tidak ada penambahan kasus.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo

Minggu, 31 Mei 2020 - 14:30 WIB

102 Wilayah Laksanakan Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau,…

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Minggu, 31 Mei 2020 - 14:00 WIB

Mulai 5 Juni Kenormalan Baru Bagi ASN

Pemerintah akan menerapkan tatanan normal baru (new normal) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 5 Juni 2020. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro)…