DPR: Batasan Produksi SKM dan SPM Digabung, Pengawasan Lebih Mudah

Oleh : Kormen Barus | Rabu, 25 September 2019 - 16:18 WIB

Foto ilustrasi
Foto ilustrasi

INDUSTRY.co.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Pemerintah untuk segera melakukan penggabungan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) menjadi tiga miliar batang per tahun. Selain untuk mengoptimalkan penerimaan negara, strategi ini akan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan terkait pengenaan tarif cukai sesuai golongan dan batasan produksinya.

“Usulan penggabungan SKM dan SPM sudah saatnya dilakukan Pemerintah. Selain menciptakan aturan cukai yang berkeadilan, kebijakan ini akan menghindarkan perusahaan rokok besar yang sengaja menekan produksi untuk menghindari cukai maksimal. Dengan demikian, pengawasannya menjadi lebih mudah,” tegas Mafirion Syamsuddin anggota DPR Komisi IX dalam keterangan tertulis.

Menurut Mafirion, saat ini terdapat beberapa perusahaan besar asing yang memproduksi SKM dan SPM lebih dari 3 miliar batang per tahun, hanya membayar tarif cukai golongan 2 yang 40 persen lebih murah ketimbang tarif golongan di atasnya. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan adanya persaingan yang tidak sehat, dan tidak mendukung tujuan pemerintah terkait pengendalian konsumsi rokok.

“Di pasaran misalnya, ada merek rokok putih tertentu dengan harga jual Rp 26.000 tapi cukainya Rp 370, tapi ada rokok yang harga jualnya Rp 24.500 dengan tarif cukai Rp 625. Ini yang saya sebutkan pengenaan cukai yang berbeda,” kata Mafirion.

Untuk itu, kata Mafirion, Pemerintah perlu melakukan evaluasi pengenaan tarif cukai secara menyeluruh. Bukan itu saja, Pemerintah perlu meninjau ulang definisi perusahaan besar atau kecil pada kebijakan cukai rokok saat ini.

Mafirion juga meminta Kemenkeu melihat ulang rencana penggabungan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dan merumuskan kebijakan cukai yang melindungi tenaga kerja segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Mafirion menekankan pentingnya perlindungan terhadap segmen SKT yang mempekerjakan ratusan ribu ibu-ibu pelinting rokok. Apabila hal ini dilakukan, maka cita-cita Pemerintah untuk mencapai target penerimaan cukai juga menjadi lebih optimal.

Sebelumnya anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib juga menyampaikan hal serupa. Penggabungan SKM dan SPM perlu dilakukan agar tidak ada lagi pabrikan besar asing yang memanfaatkan celah dengan membayar tarif cukai murah. Dengan demikian potensi kehilangan pendapatan negara dari cukai dapat diminimalisir.

“Prinsip dalam sebuah kebijakan itu salah satunya menganut asas keadilan. Jangan menganut asas menyeluruh dengan menyisakan celah untuk dimanfaatkan,” ujar Ahmad Najib.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Selasa, 22 Juni 2021 - 09:13 WIB

PerLKPP Baru Diterbitkan, Menteri Basuki : Pengadaan Barang dan Jasa Harus Kompetitif, Transparan, dan Akuntabel

Menteri PUPR Basuki mengatakan bahwa pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa ini harus kompetitif, transparan, dan akuntabel karena Indonesia mempunyai ribuan penyedia jasa baik besar maupun…

Gelombang digitalisasi mendorong banyak pelaku UMKM untuk memperluas pasarnya

Selasa, 22 Juni 2021 - 09:00 WIB

Pemanfaatan Digital Skills dengan Benar Selamatkan Bisnis di Masa Pandemi

Masa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung setahun lebih yang berdampak pada bisnis dan perekonomian, serta dalam pemanfaatan digital ternyata mampu untuk membuat pelaku usaha dan UMKM bisa…

Sawah yang menguning siap panen

Selasa, 22 Juni 2021 - 08:46 WIB

Apresiasi Pakar Pangan UB Untuk Indonesia Sebagai Anggota Dewan FAO

Pakar ketahanan pangan dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr Sujarwo menyampaikan selamat sekaligus apresiasi setinggi-tingginya atas terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan FAO yang…

Ilustrasi Berinternet (Ist)

Selasa, 22 Juni 2021 - 08:15 WIB

Pengguna Internet Makin Meningkat, Ini Cara untuk Melindungi Data Pribadi

Menurut data yang dihimpun Social-Hootsuite pada Januari 2021 menunjukan pengguna internet di Indonesia tumbuh 15,5 persen atau sebesar 27 juta orang selama pandemi. Sementara pengguna media…

Desa Wisata Denai Lama, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Dok: Kemenparekraf)

Selasa, 22 Juni 2021 - 08:00 WIB

Sandiaga Berharap Desa Wisata jadi Lokomotif Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Dalam Webinar Desa Wisata – Desa Kreatif Sumatera Selatan, yang diikuti oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan…