DPR: Batasan Produksi SKM dan SPM Digabung, Pengawasan Lebih Mudah

Oleh : Kormen Barus | Rabu, 25 September 2019 - 16:18 WIB

Foto ilustrasi
Foto ilustrasi

INDUSTRY.co.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Pemerintah untuk segera melakukan penggabungan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) menjadi tiga miliar batang per tahun. Selain untuk mengoptimalkan penerimaan negara, strategi ini akan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan terkait pengenaan tarif cukai sesuai golongan dan batasan produksinya.

“Usulan penggabungan SKM dan SPM sudah saatnya dilakukan Pemerintah. Selain menciptakan aturan cukai yang berkeadilan, kebijakan ini akan menghindarkan perusahaan rokok besar yang sengaja menekan produksi untuk menghindari cukai maksimal. Dengan demikian, pengawasannya menjadi lebih mudah,” tegas Mafirion Syamsuddin anggota DPR Komisi IX dalam keterangan tertulis.

Menurut Mafirion, saat ini terdapat beberapa perusahaan besar asing yang memproduksi SKM dan SPM lebih dari 3 miliar batang per tahun, hanya membayar tarif cukai golongan 2 yang 40 persen lebih murah ketimbang tarif golongan di atasnya. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan adanya persaingan yang tidak sehat, dan tidak mendukung tujuan pemerintah terkait pengendalian konsumsi rokok.

“Di pasaran misalnya, ada merek rokok putih tertentu dengan harga jual Rp 26.000 tapi cukainya Rp 370, tapi ada rokok yang harga jualnya Rp 24.500 dengan tarif cukai Rp 625. Ini yang saya sebutkan pengenaan cukai yang berbeda,” kata Mafirion.

Untuk itu, kata Mafirion, Pemerintah perlu melakukan evaluasi pengenaan tarif cukai secara menyeluruh. Bukan itu saja, Pemerintah perlu meninjau ulang definisi perusahaan besar atau kecil pada kebijakan cukai rokok saat ini.

Mafirion juga meminta Kemenkeu melihat ulang rencana penggabungan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dan merumuskan kebijakan cukai yang melindungi tenaga kerja segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Mafirion menekankan pentingnya perlindungan terhadap segmen SKT yang mempekerjakan ratusan ribu ibu-ibu pelinting rokok. Apabila hal ini dilakukan, maka cita-cita Pemerintah untuk mencapai target penerimaan cukai juga menjadi lebih optimal.

Sebelumnya anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib juga menyampaikan hal serupa. Penggabungan SKM dan SPM perlu dilakukan agar tidak ada lagi pabrikan besar asing yang memanfaatkan celah dengan membayar tarif cukai murah. Dengan demikian potensi kehilangan pendapatan negara dari cukai dapat diminimalisir.

“Prinsip dalam sebuah kebijakan itu salah satunya menganut asas keadilan. Jangan menganut asas menyeluruh dengan menyisakan celah untuk dimanfaatkan,” ujar Ahmad Najib.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Usaha Mikro PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Supari, di diskusi "Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi"

Selasa, 22 September 2020 - 23:15 WIB

BRI Ingatkan UMKM Agar Bantuan Presiden Digunakan Buat Modal Usaha

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) mengharapkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan Bantuan Presiden (Banpres) untuk hal yang produktif agar usahanya bisa bangkit di era pandemi.

Ketua Dekopinwil Jawa Tengah Doktor Walid menerima SK pengangkatan dirinya dari Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid Dalam Muswil Dekopin Jawa Tengah di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (15/9/2020).

Selasa, 22 September 2020 - 18:57 WIB

Doktor ‘Matematika’ UGM Pimpin Dekopin Jateng, Nurdin Halid: Saya Percaya Sosok Dr. Walid

Jawa Tengah-Ketua Dekopinwil Jawa Tengah Doktor Walid menerima SK pengangkatan dirinya dari Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid Dalam Muswil Dekopin Jawa Tengah di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa…

Dropbox sampah kemasan

Selasa, 22 September 2020 - 18:38 WIB

Dukung Indonesia Bebas Sampah, Tiga Perusahaan ini Berkolaborasi Hadirkan Program Dropbox Sampah Kemasan

Aksi kolaborasi ini juga merupakan wujud dukungan sektor swasta terhadap PP RI No 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah…

Presiden Joko Widodo

Selasa, 22 September 2020 - 18:22 WIB

Presiden Jokowi Instruksikan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban

Presiden Joko Widodo menginstruksikan dilakukannya percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kehadiran pelabuhan utama baru tersebut akan berperan…

Persib Bandung FC

Selasa, 22 September 2020 - 18:00 WIB

PERSIB Siapkan Pemain-Pemain Profesional

Sama seperti Saiful, Ardi Maulana atau Dudung merupakan pemain PERSIB U-20 yang berhasil masuk daftar pemain Pangeran Biru untuk kompetisi Liga 1 2020. Selain mereka, ada Kakang Rudianto dan…