Revisi UU KPK Disetujui DPR RI

Oleh : Herry Barus | Selasa, 17 September 2019 - 15:01 WIB

Gedung DPR RI
Gedung DPR RI

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 menyetujui hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa.

Pertanyaan Fahri dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR yang hadir. Berdasarkan laporan Fahri Hamzah terdapat 289 anggota DPR RI yang menandatangani daftar hadir dari total 560 anggota DPR.

Namun berdasarkan penghitungan manual, anggota dewan yang hadir di ruangan hingga pukul 12.18 WIB berjumlah 102 orang.

Dalam rapat paripurna tersebut Presiden Joko Widodo melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah bahwa diperlukan pembaharuan hukum  tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan dapat mencegah kerugian negara lebih besar.

"Kita semua mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama agar pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia," kata Yasonna.

Dia menyampaikan tindak pidana korupsi semakin sistematis serta makin tidak terkendali. Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, pemerintah berpandangan perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan lebih efektif.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam revisi UU KPK, yakni:

1. Kelembagaan KPK merupakan rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Dalam penghentian penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila tidak selesai dalam dua tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

3. Dalam hal penyadapan, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK yang paling lambat diberikan 1x24 jam. Penyadapan paling lama dilakukan enam bulan dan dapat diperpanjang yang dimaksudkan untuk lebih menjunjung hak asasi manusia.

4. Terkait status kepegawaian, pegawai KPK merupakan anggota KORPRI sesuai dengan undang-undang. Pengangkatan dilakukan sesuai undang-undang.

"Atas nama Presiden kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Legislasi dan Anggota DPR RI yang terhormat atas dedikasi, kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pembahasan rancangan UU ini," kata Yasonna.

Empat fraksi, yakni Gerindra, PKS, PPP dan Demokrat menyampaikan sejumlah catatan terkait revisi UU KPK. Umumnya menyangkut keberadaan dewan pengawas yang harus dipastikan berdiri independen.(Ant)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Connie Nurlita (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 14 Oktober 2019 - 21:00 WIB

Connie Nurlita Ajak Masyarakat Dukung Pelantikan Presiden-Wakil Presiden Terpilih

Artis Nasional Connie Nurlita sebagai pribadi dan anggota masyarakat mendukung pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin 20 Oktober mendatang.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Senin, 14 Oktober 2019 - 20:15 WIB

Industri 4.0 Bawa RI Jadi Pemimpin di ASEAN

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan, revolusi industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri, dengan ditandai teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan…

Founder & Chairman MarkPlus, Inc. Hermawan Kartajaya

Senin, 14 Oktober 2019 - 19:46 WIB

Senada dengan Mendag, Hermawan Kartajaya Harap Atase di Luar Negeri Harus Piawai Marketing

Di tengah isu ekonomi global terkait kemungkinan resesi serta perang dagang AS dan China, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa atase-atase Kementerian Perdagangan di luar…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Senin, 14 Oktober 2019 - 19:15 WIB

Airlangga Tuangkan Kisah Bangun Industri Lewat Buku "Merajut Asa"

Sektor industri selama ini konsisten menjadi penggerak utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini karena sektor industri berperan penting dalam menciptakan nilai tambah, perolehan…

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) Rudiantara (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

Senin, 14 Oktober 2019 - 19:00 WIB

Indonesia Sudah Terhubung Internet Kecepatan Tinggi

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan Proyek Palapa Ring secara keseluruhan telah resmi beroperasi. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Menteri Rudiantara menjelaskan, meskipun…