Presiden Jokowi Tak Setuju Bila Dewan Pengawas KPK Diisi Politisi, Birokrat, dan Aparat Hukum

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 14 September 2019 - 07:42 WIB

Presiden Jokowi(Foto Setkab)
Presiden Jokowi(Foto Setkab)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Dalam konperensi pers terkait usulan inisatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menanggapi sejumlah isu dalam RUU KPK yang diajukan DPR, di antaranya soal Dewan Pengawas.

“Keberadaan Dewan Pengawas ini memang perlu karena semua lembaga negara: Presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip checks and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan,” tegas Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Presiden menunjuk contoh dirinya yang diawasi dan diperiksa oleh BPK, dan juga diawasi oleh DPR. Karena itu, menurut Presiden, adanya Dewan Pengawas adalah sesuatu yang juga wajar dalam proses tata kelola yang baik. Demikian juga halnya di internal KPK. Menurut Presiden, anggota Dewan Pengawas KPK akan diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, ataupun pegiat antikorupsi, bukan dari politisi, bukan dari birokrat, maupun dari aparat penegak hukum aktif.

“Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi,” jelas Presiden seraya menyampaikan agar tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap dapat menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas.

SP3 dan Wadah Pegawai KPK

Mengenai keberadaan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Presiden Jokowi menilai hal ini juga diperlukan sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dan juga untuk memberikan kepastian hukum. Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal 1 tahun dalam pemberian SP3, Presiden Jokowi meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun supaya memberi waktu yang memadai bagi KPK.

“Yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3, yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan,” kata Presiden.

Sementara terkait pegawai KPK, Presiden Jokowi seperti dilansir laman Setkab.go.id yang didampingi Menseneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, bahwa mereka Pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Menurut Presiden, hal ini juga terjadi di lembaga-lembaga lainnya yang mandiri, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga lembaga-lembaga independen lainnya seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

“Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya mengikuti proses transisi menjadi ASN,” terang Presiden. Kepala Negara berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu terkait revisi UU KPK ini dengan jernih, objektif, dan tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan. “Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,” tegas Kepala Negara

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo

Sabtu, 06 Juni 2020 - 18:01 WIB

LPDB-KUMKM Restrukturisasi 40 Koperasi Terdampak Covid-19

Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) membuat kebijakan relaksasi dan kelonggaran pembiayaan berupa program restrukturisasi pinjaman/pembiayaan…

Penyerang Sayap Persebaya Oktafianus Fernando Dikaruniai Putra Pertama

Sabtu, 06 Juni 2020 - 17:00 WIB

Penyerang Sayap Persebaya Oktafianus Fernando Dikaruniai Putra Pertama

Kabar gembira datang dari penyerang sayap Persebaya, Oktafianus Fernando. Kamis (4/6/2020) malam, istri tercinta Ofan melahirkan anak pertama mereka. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut…

Dato Sri Taher Pemilik Bank Mayapada bersama Kuasa Hukum Yusril Ihza Mahendra

Sabtu, 06 Juni 2020 - 16:51 WIB

Bank Mayapada Perusahaan Dato Sri Tahir Disebut Tengah Hadapi Permasalahan, Yusril: Itu Hoax, Kami Akan Ambil Langkah Tegas!

Kuasa Hukum Bank Mayapada International Tbk, Yusril Ihza Mahendra dari IHZA & IHZA Law Firm, membantah berbagai rumors yang menyebutkan Bank Mayapada menghadapi masalah sehingga tidak mampu…

 Perwira Brigif 2 Marinir Gowes Bersama Tingkatkan Kebugaran dan Kebersamaan

Sabtu, 06 Juni 2020 - 16:30 WIB

Perwira Brigif 2 Marinir Gowes Bersama Tingkatkan Kebugaran dan Kebersamaan

Dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan soliditas, Perwira Brigif 2 Marinir yaitu melaksanakan gowes bersama dari Bhumi Marinir Gedangan, Sidoarjo, menuju Markas Yonif 5 Marinir Ujung, Semampir,…

Ilustrasi Ahli Kesehatan Peneliti Obat Covid-19 (ist)

Sabtu, 06 Juni 2020 - 16:08 WIB

Kabar Gembira...Peneliti Ungkap Obat Asam Lambung Ampuh Sembuhkan Pasien Positif Covid-19 Tanpa Efek Samping

Sebuah studi baru menemukan obat asam lambung bisa membantu mengatasi dan mempercepat pasien virus corona Covid-19 pulih. Bahkan efek obat asam lambung ini terasa dalam 24 hingga 48 jam.