Genjot Ekspor, HIMKI Minta Pemerintah Hapus SVLK dan PPn Kayu Bulat

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan ekspor mebel produk kayu dan rotan sehubungan terbukanya peluang di sektor itu sebagai imbas dari perang dagang Amerika Serikat (AS) - China.

"Ini sangat positif, dan semoga bisa diwujudkan," kata Sekretaris Jenderal HIMKI Abdul Sobur saat dihubungi Industry.co.id di Jakarta, Rabu (11/9).

Namun, ia menegaskan, jika bahan baku dirancang unuk memperkuat kepentingan peningkatan ekspor nasional di hilir industri mebel dan kerajinan tentu itu sangat positif.

"Sektor hilir yang harus digenjot ekspornya. Ini tentu akan positif," tegasnya.

Untuk itu, Sobur meminta kepada pemerintah untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas kayu bulat agar biaya produksi industri mebel dan kerajinan tereduksi.

"Prinsipnya, kita harus lakukan efisiensi di semua lini untuk bisa memperbaiki daya saing industri agar bisa survive," kata Sobur.

Lebih jauh, ia juga mendesak pemerintah untuk segera menghilangkan semua beban biaya yang tidak perlu seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

"Ini adalah langkah yang bagus, memberi angin segar bagi kami (pelaku ekspor) mebel dan kerajinan nasional agar bisa tumbuh signifikan," paparnya.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas bertopik "Peningkatan Ekspor Permebelan, Rotan dan Kayu" di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian/Lembaga terkait memberikan dukungan maksimal untuk memanfaatkan peluang, sehinhha apa yang diinginkan para pengusaha, utamanya di dunia mebell dan rotan bisa direalisasikan.