Tiga Kementerian Bakal Teken MoU Penyediaan Rumah Hunian bagi Pekerja di Kawasan Industri

Oleh : Ridwan | Selasa, 03 September 2019 - 10:10 WIB

Kawasan Industri Deltamas (Istimewa)
Kawasan Industri Deltamas (Istimewa)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya menyediakan hunian yang layak bagi para pekerja di wilayah kawasan industri. Hal ini menyikapi banyaknya rumah kos-kos liar yang dinilai membuat lingkungan di sekitaran kawasan industri menjadi "kumuh".

"Konsep (hunian) sedang dibahas oleh tiga Kementerian yaitu, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Ketenagakerjaan," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat dihubungi Industry.co.id di Jakarta, Selasa (3/9).

Untuk konsep awal, jelas Khalawi, nantinya rumah hunian bagi para pekerja di kawasan industri itu sifatnya sewa rusunawa. "Pekerja di kawasan industri itu kan biasanya pendatang bukan penduduk asli, sehingga dia (pekerja) cukup untuk sewa tempat tinggal," terangnya.

Menurut Khalawi, seyogyanya pengelola kawasan industri menyediakan lahan untuk hunian bagi para pekerja. "Memang seharusnya disediakan lahan untuk pengembangan rumah hunian bagi para pekerja agar tidak muncul rumah kos yang peruntukannya menjadi tidak tepat," tutur Khalawi.

Oleh karena itu, tambah Khalawi, pihaknya juga mendorong pengelola kawasan industri untuk menyediakan rumah hunian untuk pekerjanya, disamping pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah. "Kita dorogn juga pengelola kawasan industri untuk menyediakan rumah hunian bagi pekerjanya, selain yang akan dikembangkan oleh pemerintah," paparnya.

Meskipun belum menyebutkan berapa jumlah unit yang akan disediakan, Khalawi menegaskan bahwa Memorandum of Undestanding (MoU) antar tiga Kementerian akan selesai pada akhir tahun ini. "Segera rampung, MoU ditargetkan selesai akhir tahun ini," katanya.

Ditempat berbeda, Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito membenarkan hal tersebut.

Dijelaskan Warsito, untuk konsepnya sedang dibahas antar tiga Kementerian. "Konsepnya sedang kami bahas, mudah-mudahan bisa selesai akhir tahun ini," tutur Warsito.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Senin, 24 Februari 2020 - 06:00 WIB

Wapres Ma'ruf Amin dan Ketua MPR RI Hadiri Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan begitu banyak filosofi bikers yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Seorang biker harus menjaga keseimbangan agar dapat melaju…

PT Telkom Indonesia. (Foto: IST)

Senin, 24 Februari 2020 - 05:37 WIB

Mengupas Saham Pilihan Awal Pekan

IHSG masih terlihat berusaha untuk keluar dari fase konsolidasi wajarnya, memanfaatkan momentum koreksi wajar masih bisa dijadikan peluang oleh investor. IHSG akan berada di level 5821 - 6024.

Ilustrasi ATM BCA (Foto Ist)

Senin, 24 Februari 2020 - 05:28 WIB

IHSG Konsolidasi, Enam Saham Jadi Perhatian

Secara teknikal seakan pulled back Moving Average 20 hari dan upper bollinger bands dengan konfirmasi break out support Moving Average 5 hari dilevel 5900. indikator Stochastic terkonsolidasi…

Fintech payment aplikasi Cashbac

Senin, 24 Februari 2020 - 05:05 WIB

Berburu Cashbac Reward 4 Kali Lipat

Tahun Kabisat (leap year) adalah tahun spesial, karena tahun ini tidak terdiri dari 365 hari akan tetapi 366 hari. Inilah keunikan lain dari bulan Februari yang membuatnya kian spesial. Tahun…

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M.

Senin, 24 Februari 2020 - 04:00 WIB

Bakamla RI Tindak Lanjuti Arahan Presiden Dalam Penguatan Indonesian Coast Guard

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., langsung menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo tentang Penguatan Bakamla RI menjadi Indonesian Coast Guard dengan melaksanakan…