Residen Jokowi Didorong Bentuk Special Envoy untuk Papua

Oleh : Herry Barus | Kamis, 22 Agustus 2019 - 03:07 WIB

Peta Nduga Papua (Foto Dok Industry.co.id)
Peta Nduga Papua (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Penyikapan pemerintah atas menguatnya rasisme terhadap warga Papua dan aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, menggambarkan ketidakmampuan (unable) atau keengganan (unwilling) pemerintah untuk memahami Papua secara utuh dan mengatasi persoalan secara mendasar.

“Anjuran bersabar dan saling memaafkan serta seremoni pertemuan elit daerah bisa saja mendinginkan suasana dan membangun kondusivitas sementara di Papua. Tetapi, sepanjang persoalan mendasar Papua tidak di atasi, seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan klaritas sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan sebagian warga Papua, maka potensi kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua, ujRIkhsan Yosarie Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Rabu (21/8/2019)

Rencana Menkopulhukam, Wiranto (20/8/2019), untuk menambah pasukan TNI/Polri adalah gambaran kekeliruan dalam memahami Papua, yang justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif. Perspektif keamanan dan stabilitas negara yang dikedepankan pemerintah merupakan bentuk upaya pemantapan stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan yang membatasi kebebasan warga. Pilihan melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia (human security).

Rasisme dan stereotip pemberontak yang mengendap di kepala para pejabat Indonesia sangatlah destruktif, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan seharusnya berbasis pada keamanan manusia (human security), baik dari segi perspektif, pendekatan maupun praksis penyikapan. Dalam human security, subjek atas keamanan bukan semata-mata negara (state oriented), melainkan manusia (human oriented), yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman dan keamanan warga Papua.

SETARA Institute mendorong Presiden Jokowi untuk meretas politik rekognisi kemanusiaan dan politik bagi warga Papua sebagai basis penanganan Papua secara holistik. Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan mengutus Utusan Khusus Presiden (special envoy) ke Papua untuk membangun komunikasi konstruktif membangun sikap saling percaya dan memahami (mutual understanding) sebagai basis dialog Jakarta-Papua. Jalan dialog akan mengurangi konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan.

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BCA Torehkan Prestasi Gemilang di Ajang CECT Sustainability Awards 2019

Jumat, 15 November 2019 - 15:00 WIB

BCA Torehkan Prestasi Gemilang di Ajang CECT Sustainability Awards 2019

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menorehkan prestasi atas keberhasilannya melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini penerapan strategi Corporate Social Responsibility (CSR) yang…

Lenovo Legion

Jumat, 15 November 2019 - 14:31 WIB

Juara Legion of Champions Seri 4 Siap Melaju diGrand Final Legion of Champions Bangkok

Lenovo Legion telah sukses menggelar kompetisi lokal final Legion of Champions Seri 4 (LoC IV) yang dilaksanakan di Mall Taman Anggrek – Jakarta pada tanggal 9 –10 November 2019. Kompetisi…

Bank Muamalat (Foto Ist)

Jumat, 15 November 2019 - 13:55 WIB

Peminat Bank Muamalat Wajib Tempatkan Dana Rekening Bersama

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati pemberitaan terkait Bank Muamalat, bahwa pada saat ini terdapat beberapa calon investor yang berminat dan sedang berproses untuk memperkuat…

diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur"

Jumat, 15 November 2019 - 13:39 WIB

Presiden Jokowi: Ketersediaan Infrastruktur Menjadi Pondasi Indonesia Menuju Negara Maju

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi…

Industri hasil tembakau (IHT)

Jumat, 15 November 2019 - 13:30 WIB

Gabungan Pengusaha Rokok Malang Dukung Kemenperin Tolak Revisi PP 109/2012

Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma) menegaskan menolak rencana revisi PP 109/102. Gaperoma mengaku tidak mendapatkan informasi secara resmi dari Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa…