Cukai Rokok Tak Mampu Bendung Perokok Remaja?

Oleh : Wiyanto | Selasa, 20 Agustus 2019 - 21:09 WIB

Diskusi tentang diskon rokok oleh ekonom dan penggiat pengendalian tembakau
Diskusi tentang diskon rokok oleh ekonom dan penggiat pengendalian tembakau

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau menilai kebijakan diskon rokok bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan yang melarang potongan harga produk tembakau.

Pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Muhammad Joni, berpendapat kebijakan diskon rokok pun bertolak belakang dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin yakni ‘Indonesia Maju’ yang fokus membangun sumber daya manusia handal.

“Adanya benturan kebijakan menandakan pemerintah belum bersungguh-sungguh dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Pemerintah terkesan hanya memikirkan soal penerimaan negara yang sebesar-besarnya dari industri hasil tembakau tanpa memikirkan kelangsungan masa depan penerus bangsa,” kata Joni di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Pegiat Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) yang juga Koordinator Solidaritas Advokasi Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia (SAPTA) Tubagus Haryo Karbyanto menjelaskan kesalahan besar regulator yakni melegalkan penjualan harga rokok di bawah harga banderol yang tertera dalam pita cukai.

“Kemenkeu salah dalam memaknai filosofi cukai. Kenyataannya mindset yang terbangun dan dijalankan adalah mindset revenue dan terjebak pada keuntungan finansial semata,” jelas Tubagus.

Selain itu Tubagus juga khawatir, jika kebijakan rokok tidak segera dihapus, angka perokok khususnya remaja akan terus bertambah. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) 2018, prevalensi merokok pada remaja usia 10 sampai 18 tahun mengalami peningkatan sebesar 1,9 persen dari tahun 2013 (7,20 persen) ke tahun 2018 (9,10 persen).

“Kebijakan diskon rokok menjadi ganjalan bagi pemerintah yang bercita-cita menurunkan tingkat konsumsi rokok di Indonesia. Alangkah bijaksananya kebijakan diskon rokok segera dihapus demi tercapainya kepentingan bangsa bersama,” tutup Tubagus.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Selasa, 17 September 2019 - 06:00 WIB

Kinerja Solid, PSS Ekspansi Armada dengan Penambahan Modal

PT Pelita Samudera Shipping Tbk (“Perseroan”, “PSS”, kode IDX: PSSI) Sejalan dengan rencana ekspansi dan untuk mendorong pertumbuhan, PSS telah menambah 1 kapal kargo curah (Motor Vessel)…

PT Adhi Commuter properti (ACP) melakukan gebrakan terbaru yaitu dengan melakukan akuisisi terhadap PT Mega Graha Cipta perkasa (MGCP) yang merupakan anak usaha PT Cowell Development.

Selasa, 17 September 2019 - 05:19 WIB

PT Adhi Commuter Properti (ACP) Akuisisi Perusahaan untuk Gerak Cepat Kembangkan Kawasan TOD di Stasiun Bogor

Jakarta-PT Adhi Commuter properti (ACP) melakukan gebrakan terbaru yaitu dengan melakukan akuisisi terhadap PT Mega Graha Cipta perkasa (MGCP) yang merupakan anak usaha PT Cowell Development.…

Para penyelenggara pameran International Electronic & Smart Appliances Expo 2019 Hadirkan Produk Elektronik Terunik dan Terinovasi

Selasa, 17 September 2019 - 05:03 WIB

Sebanyak 31 Ribu Produk Elektronik dari Cina Akan Hadir di JIExpo Kemayoran

Jakarta-Chaoyu Expo kembali akan menyelenggarakan pameran B2B (business to business) Indonesia International Electronics & Smart Appliance Expo 2019 (IEAE) di JIExpo Kemayoran pada tanggal 25…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Selasa, 17 September 2019 - 05:00 WIB

Presiden Jokowi Ingatkan Pimpinan KPK Bijak Dalam Bernegara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara, institusi negara. Untuk itu, Presiden mengingatkan pimpinan KPK untuk bijak dalam bernegara.…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Selasa, 17 September 2019 - 04:12 WIB

Enam Pernyataan Sikap MPD Agar Presiden Jokowi Buka Dialog dengan KPK

Menyikapi perkembangan polemik terhadap revisi UU KPK yang semakin meruncing dan berpotensi mengganggu upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian yg saat ini sedang mengalami goncangan…