Diskon Rokok Hambat Visi Jokowi Tingkatkan SDM

Oleh : Wiyanto | Selasa, 20 Agustus 2019 - 14:57 WIB

Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, (kanan) saat diskusi tentang diskon rokok
Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, (kanan) saat diskusi tentang diskon rokok

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Diskon rokok membuat produk tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama anak-anak. Hal itu dapat menghalangi pemerintah Indonesia memiliki visi membangun kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menjadi pondasi dalam meningkatkan perekonomian negara di masa mendatang.

Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, menyatakan kita tidak akan bisa menikmati bonus demografi pada 2030-2040 apabila kebijakan diskon rokok tidak segera dihapus. Kebijakan ini menyebabkan kualitas masyarakat akan semakin terdegradasi sehingga tidak bisa memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perekonomian.

“Kami menyarankan Presiden segera memerintahkan Kementerian Keuangan untuk menghapus kebijakan diskon rokok. Jika tidak, Indonesia tak akan bisa menikmati bonus demografi yang sudah berada di depan mata,” kata Abdillah dalam diskusi media dengan tema “Ironi Diskon Rokok Di Tengah Visi Jokowi Membangun Manusia Indonesia” di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Ketentuan diskon rokok tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Saat PMK Nomor 146/2017 direvisi menjadi PMK 156/2018, ketentuan mengenai diskon rokok tidak diubah.

Dalam aturan tersebut, harga transaksi pasar (HTP) yang merupakan harga jual akhir rokok ke konsumen boleh 85 persen dari harga jual eceran (HJE) atau banderol yang tercantum dalam pita cukai. Artinya, konsumen mendapatkan keringanan harga sampai 15 persen dari tarif yang tertera dalam banderol. Bahkan, produsen dapat menjual di bawah 85 persen dari banderol asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.

"Aturan 85 persen dari harga bandrol akan merugikan pemerintah, karena bisa meningkatkan yang sakit akibat dampak naiknya rokok," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Pasien Corona (ist)

Minggu, 31 Mei 2020 - 14:50 WIB

Kabar Gembira, 10 Provinsi Ini Cetak Rekor Nihil Kasus Covid-19

Pemerintah untuk Covid-19 dr. Achmad Yurianto kembali mengumumkan data teranyar kasus Covid-19. Hingga saat ini terdapat 10 provinisi yang tidak ada penambahan kasus.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo

Minggu, 31 Mei 2020 - 14:30 WIB

102 Wilayah Laksanakan Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau,…

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Minggu, 31 Mei 2020 - 14:00 WIB

Mulai 5 Juni Kenormalan Baru Bagi ASN

Pemerintah akan menerapkan tatanan normal baru (new normal) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 5 Juni 2020. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro)…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Minggu, 31 Mei 2020 - 13:50 WIB

Kecerdasan Menperin Agus Gumiwang Ramu Strategi Jitu Hadapi Pandemi Covid-19 Diakui Sejumlah Pelaku Industri

Pelaku usaha menyambut baik sejumlah kebijakan strategis yang telah dijalankan oleh Kementerian Perindustrian dalam mendukung aktivitas sektor industri sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi…

Pelantikan Dirut TVRI (ist)

Minggu, 31 Mei 2020 - 13:40 WIB

Proses Pelantikan Dirut TVRI, Komisi I DPR: Melanggar UU MD3

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang melantik Direktur Utama Pergantian Antar Waktu (PAW) TVRI periode 2020-2022…