Diskon Rokok Hambat Visi Jokowi Tingkatkan SDM

Oleh : Wiyanto | Selasa, 20 Agustus 2019 - 14:57 WIB

Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, (kanan) saat diskusi tentang diskon rokok
Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, (kanan) saat diskusi tentang diskon rokok

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Diskon rokok membuat produk tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama anak-anak. Hal itu dapat menghalangi pemerintah Indonesia memiliki visi membangun kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menjadi pondasi dalam meningkatkan perekonomian negara di masa mendatang.

Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, menyatakan kita tidak akan bisa menikmati bonus demografi pada 2030-2040 apabila kebijakan diskon rokok tidak segera dihapus. Kebijakan ini menyebabkan kualitas masyarakat akan semakin terdegradasi sehingga tidak bisa memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perekonomian.

“Kami menyarankan Presiden segera memerintahkan Kementerian Keuangan untuk menghapus kebijakan diskon rokok. Jika tidak, Indonesia tak akan bisa menikmati bonus demografi yang sudah berada di depan mata,” kata Abdillah dalam diskusi media dengan tema “Ironi Diskon Rokok Di Tengah Visi Jokowi Membangun Manusia Indonesia” di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Ketentuan diskon rokok tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Saat PMK Nomor 146/2017 direvisi menjadi PMK 156/2018, ketentuan mengenai diskon rokok tidak diubah.

Dalam aturan tersebut, harga transaksi pasar (HTP) yang merupakan harga jual akhir rokok ke konsumen boleh 85 persen dari harga jual eceran (HJE) atau banderol yang tercantum dalam pita cukai. Artinya, konsumen mendapatkan keringanan harga sampai 15 persen dari tarif yang tertera dalam banderol. Bahkan, produsen dapat menjual di bawah 85 persen dari banderol asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.

"Aturan 85 persen dari harga bandrol akan merugikan pemerintah, karena bisa meningkatkan yang sakit akibat dampak naiknya rokok," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Listrik Ilustrasi

Jumat, 15 November 2019 - 17:45 WIB

Menteri ESDM Berjanji Bakal Tuntaskan Program 35.000 MW pada Awal Tahun 2024

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berjanji akan menuntaskan program 35.000 Mega Watt (MW) pada akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024.

Fadel Muhammad Wakil Ketua MPR

Jumat, 15 November 2019 - 17:29 WIB

Perbankan Sehat Beri Keuntungan ke Stakeholder

Jakarta - Pentingnya peran perbankan membuat industri ini diatur secara ketat oleh regulator (highly regulated). Di tengah kondisi makro yang rentan bergejolak (volatility), penuh ketidakpastian…

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Jumat, 15 November 2019 - 17:10 WIB

Oktober 2019 Neraca Perdagangan Surplus, Airlangga Sebut Program Pemerintah Dijalan yang Benar

Neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2019 menunjukkan performa yang meningkat dibanding bulan lalu. Hal ini tertuang dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Jumat, (15/11). 

Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.,

Jumat, 15 November 2019 - 17:00 WIB

KASAL Pimpin Upacara Peringatan HUT ke 74 Korps Marinir

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., selaku Inspektur Upacara memimpin langsung upacara peringatan HUT ke 74 Korps Marinir tahun 2019, di lapangan apel…

BCA Torehkan Prestasi Gemilang di Ajang CECT Sustainability Awards 2019

Jumat, 15 November 2019 - 15:00 WIB

BCA Torehkan Prestasi Gemilang di Ajang CECT Sustainability Awards 2019

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menorehkan prestasi atas keberhasilannya melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini penerapan strategi Corporate Social Responsibility (CSR) yang…