Diskon Rokok Hambat Visi Jokowi Tingkatkan SDM

Oleh : Wiyanto | Selasa, 20 Agustus 2019 - 14:57 WIB

Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, (kanan) saat diskusi tentang diskon rokok
Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, (kanan) saat diskusi tentang diskon rokok

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Diskon rokok membuat produk tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama anak-anak. Hal itu dapat menghalangi pemerintah Indonesia memiliki visi membangun kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menjadi pondasi dalam meningkatkan perekonomian negara di masa mendatang.

Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, menyatakan kita tidak akan bisa menikmati bonus demografi pada 2030-2040 apabila kebijakan diskon rokok tidak segera dihapus. Kebijakan ini menyebabkan kualitas masyarakat akan semakin terdegradasi sehingga tidak bisa memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perekonomian.

“Kami menyarankan Presiden segera memerintahkan Kementerian Keuangan untuk menghapus kebijakan diskon rokok. Jika tidak, Indonesia tak akan bisa menikmati bonus demografi yang sudah berada di depan mata,” kata Abdillah dalam diskusi media dengan tema “Ironi Diskon Rokok Di Tengah Visi Jokowi Membangun Manusia Indonesia” di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Ketentuan diskon rokok tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Saat PMK Nomor 146/2017 direvisi menjadi PMK 156/2018, ketentuan mengenai diskon rokok tidak diubah.

Dalam aturan tersebut, harga transaksi pasar (HTP) yang merupakan harga jual akhir rokok ke konsumen boleh 85 persen dari harga jual eceran (HJE) atau banderol yang tercantum dalam pita cukai. Artinya, konsumen mendapatkan keringanan harga sampai 15 persen dari tarif yang tertera dalam banderol. Bahkan, produsen dapat menjual di bawah 85 persen dari banderol asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.

"Aturan 85 persen dari harga bandrol akan merugikan pemerintah, karena bisa meningkatkan yang sakit akibat dampak naiknya rokok," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bali Trail Running 2022 di Kabupaten Bangli, Bali (Foto: Kemenparekraf)

Senin, 16 Mei 2022 - 19:00 WIB

Menparekraf: Bali Trail Running 2022 Tanda Parekraf Bali Kian Bangkit

Menghadiri “Bali Trail Running 2022” di Kabupaten Bangli, Bali, Minggu (15/5/2022), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi event tersebut yang dipercaya…

Pendapatan Bersih tumbuh 106,23%, Segmen Penjualan Unit Alat Berat Tumbuh 135,49%

Senin, 16 Mei 2022 - 17:53 WIB

Dahsyat Tembus 295%, Pertumbuhan Laba Bersih KOBEX pada Triwulan I-2022

Jakarta – PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) penyedia alat berat terintegrasi, membukukan pencapaian positif pada tiga bulan pertama 2022.

Mantan Politikus Laksamana Sukardi Gandeng Harry Tjahjono Cegah Dampak Negatif Konten Youtube Pada Anak.

Senin, 16 Mei 2022 - 17:42 WIB

Mantan Politikus Laksamana Sukardi Gandeng Harry Tjahjono Cegah Dampak Negatif Konten Youtube Pada Anak.

Mantan politikus PDIP dan Menteri BUMN Kabinet Gotong Royong, Laksamana Sukardi (LS), menggandeng seniman Harry Tjahjono untuk membuat konten youtube ramah anak.

Destinasi Wisata Cicalengka Dreamland, Bandung, Jawa Barat ( Instagram/@pianpian)

Senin, 16 Mei 2022 - 17:30 WIB

Genjot Pariwisata, Bandung Harus Punya Ciri Khas Sebagai Kota Wisata

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyebut sejumlah tempat wisata yang ada di Ibu Kota Jawa Barat itu perlu memiliki ciri khas yang…

Petugas memeriksa kesehatan mulut Sapi

Senin, 16 Mei 2022 - 16:51 WIB

Untuk Kurban, HPDKI Persiapkan Ternaknya Aman dan Sehat dari PMK

Terkait dengan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa kabupaten di Jawa Timur dan di Aceh, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) gerak cepat mengkoordinasikan seluruh…