Wacana Kenaikkan Harga Gas Bumi "Bunuh" Sektor Industri

Oleh : Ridwan | Selasa, 20 Agustus 2019 - 10:45 WIB

Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan
Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Sejumlah asosiasi industri mencemaskan wacana kenaikan (penyesuaian) harga gas bumi untuk industri yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam waktu dekat. Pasalnya, gas bumi menjadi penyumbang terbesar dalam cost produksi sejumlah pabrik industri. 

Tak hanya itu, wacana kenaikaan harga gas bumi untuk industri juga dinilai sebagai kemunduran sektor migas di Tanah Air. 

Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan mengatakan, wacana kenaikkan harga gas bumi untuk industri oleh PGN sangat mencemaskan. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan tekad pemerintah yang tengah menggenjot ekspor, menaikkan investasi, dan meningkatkan serapan tenaga kerja. 

"Kenapa PGN tiba-tiba ingin menaikkan (menyesuaikan) harga gas bumi?. Seharusnya menurunkannya, karena iuran migas melalui pipa telah diturunkan melalui PP 48/2019. Seharusnya, PGN ikut memperjuangkan pelaksanaan Perpres Nomor 40/2016 tentang penutunan harga gas bumi untuk 4 sektor industri," kata Yustinus saat dihubungi Industry.co.id di Jakarta, Selasa (20/8).

Ditambahkan Yustinus, kenaikkan harga gas bumi untuk industri pastinya akan berdampak pada makin tingginya ongkos produksi, serta memburuknya daya saing industri nasional. "Dengan begitu, impor akan semakin menggila, dan ekspor akan terhambat. Current Account Deficit akan semakin besar, produksi menciut ke level minimum, pengurangan tenaga kerja baik langsung ataupun tidak langsung, serta menggetarkan investasi yang akan masuk dan mengurangi pajak-pajak karena menurunnya penghasilan," papar pria yang sering disapa Yus.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, seharusnya energi dapat memperkuat daya saing industri nasional, sehingga dapat bernilai tambah, serta dijadikan sumber pendapatan secara langsung, bukan malah menjatuhkan daya saing industri nasional. "Kehilangan daya saing pasti berdampak pada keberlangsungan industri nasional. Pemutusan hubungan kerja (PHK) mungkin saja terjadi, karena ongkos produksi semakin mahal," terangnya.

Yustinus mencontohkan, baru-baru ini salah satu anggota AKLP produsen kaca lembaran telah melakukan kerja sama (Joint Venture) dengan perusahaan asal Jepang untuk menggenjot kapasitas produksi dengan optimisme pemerintah pasti melaksanakan Perpres Nomor 40/2016. 

"Kalau sekarang PGN akan menaikkan harga gas bumi, bagaimana nasib investasinya?," kata Yustinus.

Ditempat terpisah, Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Achmad Widjaja melihat instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Perpres Nomor 40/2016 tidak dianggap. 

"Wacana kenaikkaan (penyesuaian) harga gas bumi untuk industri menjadi bukti bahwa industri migas sudah tidak peduli atas ketahanan energi, walaupun pemerintah sudah siapkan ketahanan sandang, pangan dan papan begitu rapih," terang Achmad Widjaja.

Ia berharap, seluruh sektor industri mampu menuju target ekspor sesuai arahan Presiden Jokowi. "Seharusnya energi menjadi dukungan utama dengan segala cara, tidak ada perubahan dikala perlu subsidi agar terobosan daya saing lebih efektif," tuturnya.

Sekedar informasi, PGN telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pelanggan komersial dan industri perihal implementasi pengembangan produk dan layanan PGN kepada pelanggan. Dalam surat edaran tertanggal 31 Juli 2019, diterangkan bahwa "Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, maka PGN akan melakukan penyesuaian terhadap harga jual Gas kepada pelanggan Komersial Industri yang akan diberlakukan sejak 1 Oktober 2019. Penyesuaian harga gas tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dalam tata niaga Gas Bumi Indonesia". 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (kiri) saat menerima penghargaan Bintang Jasa Nararya yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (kanan)

Jumat, 14 Agustus 2020 - 21:35 WIB

Komitmen TelkomGroup Melalui Telekomunikasi Berbuah Anugerah Bintang Jasa Nararya

Berlokasi di Istana Negara (13/8), Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), Ririek Adriansyah menerima penganugerahan Bintang Jasa Nararya yang diserahkan langsung oleh Presiden…

Presiden Joko Widodo

Jumat, 14 Agustus 2020 - 21:25 WIB

Jokowi: Pelebaran Defisit Diperlukan Saat Pandemi Covid-19

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Pemerintah telah serius melakukan penanganan pandemi Covid-19.

Ketua MKD DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy

Jumat, 14 Agustus 2020 - 21:15 WIB

DPR Ini Sebut Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Terlewatkan oleh Presiden Jokowi

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy menilai ada yang terlewat dari Pidato Presiden hari ini, yakni tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani

Jumat, 14 Agustus 2020 - 21:05 WIB

Puan Maharani Ingatkan Pemerintah: APBN Harus Ciptakan Kemakmuran Bagi Rakyat

Wakil Ketua DPR RI Puan Maharani mengagakan Kondisi Ruang Fiskal APBN semakin tertekan, maka diperlukan upaya reformasi untuk mewujudkan APBN yang efisien dalam menciptakan kemakmuran bagi rakyat.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

Jumat, 14 Agustus 2020 - 20:50 WIB

Target Pertumbuhan Ekonomi 4,5%, Mardani: Bagus dan Ambisius, Tapi Jangan Maksakan Diri dengan Utang

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen.