Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian

Oleh : Ridwan | Senin, 22 Juli 2019 - 21:15 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di sektor industri manufaktur agar dapat mengisi pasar ekspor. Selain itu juga memacu penguatan industri hulu yang strategis.

Dengan upaya tersebut, ditargetkan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional semakin meningkat.

"Pada kuartal I tahun 2019, sektor manufaktur Indonesia memberikan kontribusi sebesar 20,07% terhadap PDB nasional. Selain itu, sektor ini telah tumbuh 3,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto ketika menjadi pembicara dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) di Jakarta, Senin (22/7).

Airlangga menuturkan, dalam upaya menggenjot kinerja dan peran industri manufaktur pada perekonomian nasional, Kemenperin turut berkontribusi melakukan peningkatan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi, serta pengembangan industri padat karya yang berorientasi ekspor. 

Langkah tersebut didukung dengan kebijakan pemerintah berupa pengurangan pajak super. Hal ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. 

Dalam regulasi itu, potongan pajak hingga 200% diberlakukan bagi industri yang melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, kemudian industri dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% karena melakukan kegiatan litbang, serta untuk industri padat karya dapat diberikan pengurangan penghasilan neto sebesar 60%.

"Artinya, pemerintah memperhatikan sektor industri yang padat karya serta fokus pada vokasi dan inovasi. Beberapa industri yang menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya, bisa diberikan fasilitas tersebut, seperti industri otomotif," tuturnya. 

Survei dari lembaga riset internasional McKinsey menyebutkan, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan PDB nasional-nya sebesar USD155 miliar pada tahun 2025. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan diimplementasikannya ekonomi digital atau industri 4.0 melalui peta jalan Making Indonesia 4.0 pada industri manufaktur di Tanah Air.

Peta jalan Making Indonesia 4.0 memiliki aspirasi besar mewujudkan Indonesia sebagai negara yang masuk jajaran 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Salah satu program prioritas yang ada dalam peta jalan itu adalah meningkatkan kompetensi tenaga kerja industri. Hal ini untuk menyambut Indonesia yang akan memasuki masa bonus demografi dengan mayoritas penduduk berusia produktif pada 2030.

"Revolusi industri 4.0 membawa transformasi perekonomian menjadi berbasis R&D. Penerapan industri 4.0 juga ditargetkan akan memberikan tambahan PDB yang akan diperoleh dari peningkatan input tenaga kerja dan produktivitas perusahaan secara agregat," ujarnya.

Airlangga menyampaikan, industri 4.0 dapat meningkatkan pertumbuhan PDB riil dari 5% menjadi 6-7% atau terjadi peningkatan sebesar 1-2% antara tahun 2019-2030. Kemudian menciptakan tambahan hingga 10 juta lapangan pekerjaan dan meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap PDB hingga 25% pada tahun 2030. 

"Revolusi industri 4.0 menjadi bagian akselerasi kebijakan publik yang diharapkan mampu merevitalisasi sektor manufaktur, meningkatkan nilai ekspor, memperbaiki kondisi keuangan negara, serta meningkatkan pasar tenaga kerja," paparnya.

Airlangga mengungkapkan, revolusi industri 4.0 juga membawa transformasi masif pada kebutuhan tenaga kerja. "Dengan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dalam teknologi informasi dan komunikasi, karena itu Kemenperin mendorong angkatan kerja yang ada saat ini untuk di-reskilling maupun upskilling," ungkapnya.

Sebagai contoh, angkatan kerja perlu memiliki kemampuan penguasaan data, Artificial Intelligent (AI), serta internet of things (IoT) yang meliputi perangkat, jaringan, dan aplikasi. Selain itu, SDM industri juga dapat dibekali dengan kemampuan lain melalui program reskilling, misalnya di aspek manajerial. 

"Di era industri 4.0, dibutuhkan pengelola inovasi dan perubahan, karenanya kami juga melakukan pelatihan manajer transformasi," ujar Menperin.

Kemenperin memiliki sejumlah program pendidikan vokasi untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja industri, yakni dengan program vokasi link & match dengan industri, diklat 3in1, sertifikasi tenaga kerja industri, pembangunan politeknik di kawasan industri, dan penerapan inovasi industri 4.0. 

"Dengan skema Skills for Competitiveness (S4C) pada tahun 2020-2024, target Kemenperin adalah membuat 175 politeknik, memperkuat 2.612 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan targetnya mampu menghasilkan 1,5 juta tenaga kerja terampil," tandasnya. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (kiri) saat menerima penghargaan Bintang Jasa Nararya yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (kanan)

Jumat, 14 Agustus 2020 - 21:35 WIB

Komitmen TelkomGroup Melalui Telekomunikasi Berbuah Anugerah Bintang Jasa Nararya

Berlokasi di Istana Negara (13/8), Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), Ririek Adriansyah menerima penganugerahan Bintang Jasa Nararya yang diserahkan langsung oleh Presiden…

Presiden Joko Widodo

Jumat, 14 Agustus 2020 - 21:25 WIB

Jokowi: Pelebaran Defisit Diperlukan Saat Pandemi Covid-19

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Pemerintah telah serius melakukan penanganan pandemi Covid-19.

Ketua MKD DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy

Jumat, 14 Agustus 2020 - 21:15 WIB

DPR Ini Sebut Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Terlewatkan oleh Presiden Jokowi

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy menilai ada yang terlewat dari Pidato Presiden hari ini, yakni tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani

Jumat, 14 Agustus 2020 - 21:05 WIB

Puan Maharani Ingatkan Pemerintah: APBN Harus Ciptakan Kemakmuran Bagi Rakyat

Wakil Ketua DPR RI Puan Maharani mengagakan Kondisi Ruang Fiskal APBN semakin tertekan, maka diperlukan upaya reformasi untuk mewujudkan APBN yang efisien dalam menciptakan kemakmuran bagi rakyat.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

Jumat, 14 Agustus 2020 - 20:50 WIB

Target Pertumbuhan Ekonomi 4,5%, Mardani: Bagus dan Ambisius, Tapi Jangan Maksakan Diri dengan Utang

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen.